Mentan Amran Percaya Brigade Pangan Mampu Percepat Swasembada Pangan Nasional

INDUSTRY.co.id - Langkat – Pemerintah menaruh harapan terhadap peran Brigade Pangan (BP), sebagai pasukan elite pertanian di lini depan untuk mengejar target swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Program yang digulirkan Kementerian Pertanian (Kementan) sejak tahun 2024 tersebut telah menjadi tulang punggung upaya intensifikasi produksi pangan nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan, keberhasilan BP akan menentukan pencapaian swasembada pangan secara menyeluruh. BP menjadi salah satu kelembagaan petani modern yang akan berperan penting dalam mengoptimalkan hasil produksi pangan nasional.

"Kita tidak dapat lagi bergantung pada cara lama. Swasembada harus dicapai cepat, dan BP adalah motor penggeraknya," tegas Amran.

Selain itu, Mentan juga menekankan pentingnya peningkatan indeks pertanaman (IP). Menurutnya, alat mesin pertanian (alsintan) harus difokuskan pada lahan dengan IP rendah agar peningkatannya signifikan.

“Alsintan jangan hanya jadi pajangan. Fokus dulu ke IP 1, targetkan naik ke IP 3,” terang Mentan Amran.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi, Ito Hediarto mengatakan, sejak terbentuk pada Oktober 2024, peran BP mulai terlihat hasilnya. 

Saat ini, cadangan beras nasional mencapai 4 juta ton yang merupakan realisasi tertinggi dalam sejarah. Hal ini menandakan bahwa peran BP harus diperkuat dengan kebijakan-kebijakan yang afirmatif sehingga ke depan kontribusinya dalam upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan nasional dapat lebih maksimal.

"Saya berharap semangat BP tetap dijaga, agar tetap mendukung swasembada pangan. Kegiatan BP utamanya adalah on farm dulu (menanam, mengolah) baru kemudian bisa diiringi dengan kegiatan off farm (sewa alsintan)," kata Ito.

Terpisah, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menambahkan, peran BP perlu diperkuat dengan melibatkan Penyuluh Pertanian dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) saat bekerja. 

Selain itu, koordinasi secara teknis dengan Babinsa dan stakeholder terkait lainnya juga perlu dilakukan secara intensif agar ekosistem pertanian di desa dapat terjaga dengan baik. 

"BP harus mengelola lahan (setidaknya) 200 ha, harus ada pengawalan dari Babinsa, Penyuluh dan dinas terkait. Jika ada MoU yang tidak sesuai, maka harus segera diperbaiki agar program bisa serentak berjalan," kata Santi.

Dirinya juga mendorong agar BP harus menyelesaikan dan mengkonsolidasikan lahan agar penanaman dapat dilakukan secara terjadwal. Apabila masih ada lahan yang belum terkonsolidasi, BP harus segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

“Bapak Presiden ingin swasembada dicapai secepat mungkin. Ini mandat yang tidak bisa ditunda. Dan BP adalah ujung tombaknya,” tegasnya.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian (Puslatan) Kementan, Inneke Kusumawaty meminta semua unsur yang terkait dengan program percepatan swasembada pangan di tingkat daerah harus saling berkoordinasi dengan baik. 

Pasalnya untuk menyukseskan program swasmbada pangan ini, BP tidak dapat bekerja sendiri melainkan harus bekerjasama dan bersinergi dengan berbagai pihak.

"BP, penyuluh, babinsa, dan LO (penananggung jawab BP) harus saling kenal, saling bantu. Jangan semua tunggu pusat turun tangan. Selesaikan di lapangan dulu,” ujar Inneke.

Menurutnya, BP dibentuk dari 15 orang di tiap lokasi optimalisasi lahan (Oplah). Maka lahan tersebut wajib meningkatkan IP (indeks pertanaman). Di sisi lain LO diwajibkan untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan di tempat masing-masing seperti kebutuhan pupuk, bibit, alsintan hingga program pelatihan peningkatan SDM. Seluruh LO harus mampu memberikan literasi keuangan kepada Penyuluh, minimum pencatatan keuangan, biaya penyusutan, provitas per hektare, dan harga gabah.

“Kalau usulan alsintan makin banyak dikabulkan, maka target LTT (luas tambah tanam) juga harus naik. Kita tidak boleh santai,” ujarnya.

Dari sisi daerah, Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian Sumut, Siti Maryam Harahap menyampaikan perkembangan BP di Kabupaten Langkat. Tahun ini, Langkat memiliki 8.200 hektare lahan oplah di 11 kecamatan. namun sayangnya, kegiatan MT (Musim Tanam) -2 sedikit terganggu karena kekeringan ekstrim. 

Siti Maryam menekankan pentingnya keterlibatan Dinas Pertanian dalam mengusulkan perbaikan infrastruktur ke Balai Wilayah Sungai (BWS). “Ini bukan hanya soal tanam, tapi sistem pendukungnya harus jalan juga,” pungkasnya.