Hamburg-Konferensi Tingkat Tinggi G20: Refleksi Setelahnya

Oleh : Reza A.A Wattimena | Selasa, 08 Agustus 2017 - 09:37 WIB

Reza A.A Wattimena, Dosen Hubungan Internasional, President University, Peneliti di PresidentCenter for International Studies (PRECIS)
Reza A.A Wattimena, Dosen Hubungan Internasional, President University, Peneliti di PresidentCenter for International Studies (PRECIS)

INDUSTRY.co.id - Seorang teman mengirim email. Dia warga negara Jerman yang tinggal di Hamburg. Dia ikut serta di dalam demo menentang konferensi tingkat tinggi negara-negara G20 di Hamburg pada 7-8 Juli 2017 lalu. Kemudian, ia ditahan polisi, dan sampai 6 Agustus 2017 kemarin, ia belum dibebaskan. Dia meminta saya menyebarkan pesannya soal ketidakadilan global yang disebabkan oleh negara-negara G20 tersebut.

Forum G20

G20 adalah forum dari kerja sama internasional, terutama pada bidang ekonomi dan finansial. Pada 2017 ini, negara-negara G20 memiliki 4/5 produksi bruto global, dan menguasai ¾ perdagangan global. Negara-negara G20 juga adalah rumah dari 2/3 manusia di dunia. Pada 2017 ini, Konferensi Tingkat Tinggi G20 akan diadakan di Hamburg pada 7-8 Juli 2017.

Perwakilan dari negara-negara G20 akan hadir di dalam forum ini. Ada diskusi-diskusi yang bersifat umum. Ada diskusi-diskusi yang bersifat rahasia. Semuanya akan ditampung di dalam Leader’s Communiqué. Pengaruh forum ini amatlah besar di tingkat politik global.

Konferensi tingkat tinggi G20 sudah diselenggarakan sejak 2008. Fokus utamanya pun kurang lebih sama, yakni pertumbuhan ekonomi global, perdagangan internasional dan tata kelola pasar keuangan dunia. Beberapa tema global lainnya, seperti perubahan iklim, kebijakan global untuk pengembangan, serta hak-hak kaum buruh dan pekerja, juga menjadi tema konferensi tersebut. Negara-negara G20 tersebut adalah Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Cina, Perancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Russia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Krisis finansial global pada 2008 lalu memaksa negara-neara G20 untuk mengembangkan sistem finansial global yang lebih transparan dan adil. Tujuan dasarnya adalah supaya tidak terulang lagi krisis finansial yang membawa dampak jelek pada tingkat global. Oleh karena itu, aturan dan penerapan aturan tentang sistem finansial global tersebut haruslah dikawal dengan ketat. Pun ketika krisis terjadi, rakyat sipil tidak perlu menanggung biaya perbaikan melalui pajak mereka, seperti yang selama ini terjadi.

Beberapa Refleksi

Ada beberapa pertimbangan terkait KTT G20 ini. Pertama, negara-negara G20 memang memilik pengaruh besar di dunia. Namun, kesan eksklusif tidak dapat dihilangkan dari kelompok ini. Forum G20 kerap kali menganaktirikan negara-negara kecil di dalam pengambilan keputusan yang memiliki dampak global.

Dua, karena kesan eksklusif ini, negara-negara G20 mengalami krisis legitimasi di tingkat global. Artinya, negara-negara G20 tidak mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara lainnya. Ini tentu berdampak panjang, mulai dari minimnya dukungan terhadap berbagai program G20, sampai dengan konflik dengan negara-negara lainnya di luar G20. Bahkan, beberapa pemerintahan negara-negara G20, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, juga tidak mendapatkan dukungan penuh dari rakyatnya sendiri.

Ini terlihat dari demonstrasi besar yang terjadi di Hamburg pada saat konferensi ini berjalan. Ribuan orang melakukan demonstrasi terhadap forum ini, karena dianggap telah menciptakan ketidakadilan ekonomi global dan masalah lingkungan hidup di berbagai tempat di dunia, terutama demi merangsang pertumbuhan ekonomi dan industri. Sepak terjang negara-negara G20 ini juga menciptakan ketergantungan ekonomi negara-negara kecil, sehingga berbagai negara kehilangan kedaulatan ekonomi dan politiknya di negara mereka sendiri.

Tiga, masalah utama dari forum G20 dan berbagai konferensi tingkat tinggi yang mereka selenggarakan adalah soal ketidakadilan global, yang bermuara pada kemiskinan global. Warna neoliberalisme, yakni kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan negara-negara kaya, amat kuat terasa di dalam berbagai diskusi G20. Memang, di dalam deklarasi mereka, ada usaha untuk memperbaiki “dunia”. Namun, kata “dunia” disini pun hanya berarti wilayah negara-negara G20, ataupun sekutunya semata.

Ketidakadilan global, yang berujung pada kemiskinan global, memiliki beragam dampak jelek lainnya. Ketika sebuah wilayah terjebak dalam perang dan kemiskinan yang berkepanjangan, maka arus pengungsi ke negara-negara lain yang lebih makmur pasti akan terjadi. Inilah inti dari krisis pengungsi yang dialami berbagai negara di dunia sekarang ini, akibat kemiskinan dan konflik panjang di berbagai negara Afrika dan Timur Tengah. Para pengungsi itu lalu mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM dan diskriminasi lebih jauh.

Pendek kata, forum G20 itu banyak memberikan dampak baik bagi 20 negara anggotanya. Nasib dan kedaulatan negara-negara di luar forum tersebut cenderung terabaikan. Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai salah satu negara 20, Indonesia tentu punya kesempatan untuk membangun ekonomi dan politiknya. Namun, dalam soal ekonomi dan politik, Indonesia masih belum memiliki kedaulatan penuh.

Berbagai industri penting Indonesia masih dipegang pihak asing. Pedagang-pedagang lokal, terutama kelas kecil dan menengah, tak mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Akibatnya, mereka kalah bersaing dengan pedagang-pedagang asing di tanah air mereka sendiri. Persoalan kedaulatan ekonomi, pangan, industri dan politik di Indonesia adalah persoalan penting yang mesti harus dipikirkan lebih mendalam. 

Jangan sampai, kita merayakan kemerdekaan semu di 17 Agustus 2017 ini

Reza A.A Wattimena

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Presiden, Cikarang dan Peneliti di President Center for International Studies (PRECIS)

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Pemerintah dan DPR Mulai Lakukan Pembahasan RUU SDA

Senin, 22 April 2019 - 15:40 WIB

RUU SDA Dikhawatirkan Bisa Jadi Bumerang Bagi Pemerintah

RUU Sumber Daya Air yang sedang dibahas Pemerintah bersama DPR saat ini dikhawatirkan bisa menjadi jebakan atau bumerang bagi Pemerintah sendiri. RUU ini bisa saja malah menyeret pemerintah…

PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) turut memberdayakan ibu-ibu rumah tangga disekitar kawasan industri dengan berbagai pelatihan kewirausahaan.

Senin, 22 April 2019 - 15:21 WIB

PT JIEP Kembangkan Wirausaha Wanita Pemula Melalui Satu Rumah Satu Usaha

Dalam mendukung lahirnya Kartini-Kartini baru di era sekarang, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) turut memberdayakan ibu-ibu rumah tangga disekitar kawasan industri dengan berbagai…

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat mengungunjungi pabrik Mainan PT Mattel Indonesia

Senin, 22 April 2019 - 15:05 WIB

Industri Mainan Dalam Negeri Terus Banjiri Pasar Ekspor

Industri mainan menjadi salah satu sektor manuaktur yang mampu memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Ini tercermin dari capaian nilai ekspor mainan anak-anak pada tahun…

Direktur Utama Bank BTN, Maryono (kanan), bersama pihak PNM melakukan penandatanganan Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat (CSPA) di Jakarta, Senin (22/04/2019).

Senin, 22 April 2019 - 14:09 WIB

Bank BTN Akuisisi 30 Persen Saham Anak Usaha Permodalan Nasional Madani

PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) membeli 30 persen saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNMIM). Saham yang dibeli Bank BTN tersebut adalah milik PT Permodalan Nasional…

CEO Crown Group, Iwan Sunito

Senin, 22 April 2019 - 14:06 WIB

Harga Naik Tiga Kali Lipat, CEO Crown Group: Sekarang Saatnya Beli Apartemen

Crown Group selaku pengembang hunian terkemuka di Australia, terus mendorong pembeli untuk berinvestasi sekarang dengan dasar keuntungan jangka panjang dan berpotensi melipatgandakan kekayaan…