INDUSTRY.co.id - Jakarta, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Rinaldy Dalimi mengatakan, Pemerintah tengah mendorong penggunaan mobil listrik di Indonesia agar ramah terhadap lingkungan. Saat ini, Pemerintah telah mempersiapkan regulasinya untuk penggunaan mobil tersebut.
"Mobil listrik nanti akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini harus diinisiasi oleh Pemerintah. Seperti Prancis, 2040 tidak ada lagi mobil combation engine semuanya mobil listrik. UK juga begitu, India jadi sudah mulai. Kita sekarang sedang disusun Perpresnya supaya penggunaaan mobil listrik ini bisa dipercepat," ujar Rinaldy, di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Jumat (4/8/2017).
Dalam hal ini, DEN menyambut baik wacana regulasi pemerintah di bidang EBT seperti rencana Peraturan Presiden (Perpres) mobil listrik maupun rencana revisi tarif listrik dari pembangkit berbasis EBT. Hanya saja, peraturan itu diharapkan bisa menopang pemanfaatan EBT dalam jangka panjang.
Lebih lanjut ia menambahkan, mobil listrik bisa menjadi potensi peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) apabila berasal dari EBT. Jika listriknya dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG ), harus ada percepatan penguasaan teknologi di sektor baterai dan solar cell.
"Kalau di Eropa tempat parkir di solar cell di atasnya lalu mobil parkir. Nah itu mobil yang mendukung EBT tapi kalau mobil menggunakan listrik dari PLN itu tidak mendukung EBT. Kita arahkan sekarang penggunaan mobil listrik di Indonesia mengarah kepada peningkatan penggunaan EBT," jelasnya.
Menurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), penyediaan listrik dari tenaga EBT diperkirakan mencapai 45.253 Megawatt (MW) di tahun 2025 dan 167.646 MW di tahun 2050. Angka itu terdiri dari komitmen kapasitas pembangkit dan kapasitas pembangkit potensial.
Adapun, hingga akhir 2016 silam, DEN mencatat bauran energi dari EBT capai 7,7 persen atau lebih kecil dari target 10,4 persen. Di tahun 2025 mendatang, diharapkan bauran energi EBT mencapai 23 persen.
