Keadilan Biaya, Kunci Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 11 Juni 2024 - 06:23 WIB

Ilustrasi Dana Haji
Ilustrasi Dana Haji

INDUSTRY.co.id, Jakarta, FMB9 - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengelola dana haji dan menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu tantangan utama, yakni mendorong keadilan biaya bagi jemaah haji baik yang berangkat maupun yang masih menunggu, subsidi atau penggunaan nilai manfaat untuk jemaah berangkat harus mempertimbangkan kepentingan jemaah tunggu sehingga perlu diperhitungkan dengan baik.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep R Jayaprawira mengatakan, biaya operasional ibadah haji baik di dalam negeri dan di luar negeri melonjak tajam sejak terjadi COVID-2019. 

“Hal yang harus dipahami adalah perlunya menjaga sustainabilitas keuangan haji, saat ini nilai manfaat hasil investasi yang dihasilkan alokasinya masih lebih besar digunakan untuk mensubsidi jemaah yang berangkat saat ini,” kata Acep dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Mencari Solusi Biaya dan Masa Tunggu Haji’, Senin (10/6).

Acep mengatakan, keadilan biaya haji menjadi salah satu isu krusial yang harus dituntaskan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaran haji.

Mengenai komposisi subsidi nilai manfaat saat ini, Acep mengungkapkan, rasio ideal subsidi adalah 70-30. Artinya, idealnya jemaah berangkat menanggung 70% dari BPIH dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat, sehingga proporsi yang dibagikan kepada jemaah tunggu dapat lebih besar. Bahkan diharapkan suatu saat dapat terjadi self financing.

Jika nominal dan persentase nilai manfaat yg didistribusikan ke jamaah tunggu besar, maka akumulasi nilai manfaat yg diperoleh setiap tahun akan dapat mengurangi kekurangan atau selisih biaya yang harus ditanggung jamaah.

Idealnya harus ada keseimbangan yang logis antara jumlah yang dibayar oleh jemaah dan yang disubsidi oleh BPKH, sehingga pemberian nilai manfaat kepada jemaah tunggu dapat lebih besar.

“Sebagai contoh, jika biaya penyelenggaraan haji adalah Rp100 juta. Maka jemaah akan membayar Rp70 juta bersumber dari setoran awal dan setoran lunas serta nilai manfaat dari Virtual account masing-masing, Sehingga BPKH menanggung sisanya Rp 30 juta,” ujarnya.

Sementara, rasio penggunaan nilai manfaat terhadap biaya haji yang terjadi selama ini belum ideal.

Acep mengatakan, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan haji yang lebih baik bisa tercapai dengan dukungan pendanaan yang memadai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH memiliki tugas utama mengelola keuangan haji. Tugas ini mencakup pengumpulan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan dana haji.

Di sisi lain, saat ini BPKH memiliki beberapa tantangan dalam mengelola dana haji. Di antaranya masalah regulasi yang mengikat dan berdampak pada ruang gerak yang terbatas sehingga BPKH bertindak secara hati-hati dengan perhitungan yang matang.

“Menurut Pasal 53 UU Nomor 34 Tahun 2014, jika terjadi kerugian, pengurus BPKH harus menanggung secara bersama-sama atau istilahnya tanggung renteng, sehingga pilihan investasi yang dilakukan harus mengutamakan keamanan dana jemaah,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Acep menekankan perlunya Revisi UU 34/2014 untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada BPKH dalam mengelola investasi dan membentuk pencadangan kerugian.

Selama ini, investasi yang dilakukan BPKH terbatas, karena investasi harus dilakukan sesuai syariah. Terlebih produk-produk syariah ini relatif terbatas, sehingga membatasi pilihan investasi.

“Kami harus berinvestasi sesuai syariah. Tidak boleh ribawi. Sedangkan pasar keuangan syariah ini terbatas,” tambahnya.

Karenanya, Acep menegaskan pentingnya UU 34/2014 direvisi. Sebab dengan pengelolaan yang baik dan kebijakan regulasi yang tepat, BPKH bisa terus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat.

"Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa dana yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji dan umat Islam secara keseluruhan," tutup Acep.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

(kiri-kanan). Penandatangan kerjasama dilakukan oleh Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna (dua dari kiri), Direktur Sales PT Telekomunikasi Selular Adiwinahyu Basuki Sigit, Direktur PT Pertamedika Bali Hospital Mochamad Sonny Irawan, Direktur PT Adi Sarana Armada Tbk dan PT Adi Sarana Transportasi Jerry Fandy Tunjungan (paling kanan)

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:36 WIB

Perkuat Ekosistem Halal, BSI Gandeng Mitra Strategis

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus menunjukkan komitmennya dalam memajukan ekosistem halal di Indonesia.

Dari ki-ka: Vice Grand Sheikh of University Al Azhar Cairo Mesir HE. Prof. Dr. Mohammed Abdel Rahman Al-Duweiny, Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Komisaris Utama BSI Muliaman D. Hadad, dan Direktur Eksekutif BSI Maslahat Sukoriyanto Saputro saat setelah Seminar International "Collaborative Framework for Holistic Islamic Ecosystem" pada gelaran BSI International Expo di JCC Senayan Jakarta

Jumat, 21 Juni 2024 - 23:17 WIB

BSI dan Al-Azhar Mesir Satukan Visi untuk Ekosistem Islam yang Berkelanjutan di BSI International Expo

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menunjukkan komitmen yang kuat terhadap pengembangan ekosistem Islam di sektor pendidikan melalui kolaborasi strategis dengan Al-Azhar Cairo Mesir.

Membaca nyaring untuk bangun kegemaran anak sejak dini.

Jumat, 21 Juni 2024 - 22:44 WIB

Bangun Kegemaran Membaca Anak Sejak Dini Dengan Membaca Nyaring

Orang tua sebagai model pertama bagi anak-anak dapat mendorong mereka untuk membaca dengan cara yang menyenangkan dan membangun minat terhadap literasi sejak dini lewat membaca nyaring.

BRI masuk 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara yang dinilai berdasarkan revenue, profit dan aset.

Jumat, 21 Juni 2024 - 22:23 WIB

Kembali Torehkan Prestasi Elite, BRI Jadi Institusi Keuangan No.1 di Indonesia dan Peringkat 4 di Asia Tenggara Dalam Daftar Fortune Southeast Asia 500

Media ekonomi terkemuka dunia, Fortune pada hari Selasa (18/06) mengumumkan daftar Fortune Southeast Asia 500 untuk pertama kalinya. Daftar ini berisikan 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara…

Panandatanganan MoU Sarana Jaya dengan KONI

Jumat, 21 Juni 2024 - 19:15 WIB

Sarana Jaya - KONI Teken MoU Dukung Para Atlet Menuju PON XXI/2024 Aceh - Sumut

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bersama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang perekrutan atlet berprestasi peraih…