Keadilan Biaya, Kunci Jaga Sustainabilitas Keuangan Haji

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 11 Juni 2024 - 06:23 WIB

Ilustrasi Dana Haji
Ilustrasi Dana Haji

INDUSTRY.co.id, Jakarta, FMB9 - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mengelola dana haji dan menjaga kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu tantangan utama, yakni mendorong keadilan biaya bagi jemaah haji baik yang berangkat maupun yang masih menunggu, subsidi atau penggunaan nilai manfaat untuk jemaah berangkat harus mempertimbangkan kepentingan jemaah tunggu sehingga perlu diperhitungkan dengan baik.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Acep R Jayaprawira mengatakan, biaya operasional ibadah haji baik di dalam negeri dan di luar negeri melonjak tajam sejak terjadi COVID-2019. 

“Hal yang harus dipahami adalah perlunya menjaga sustainabilitas keuangan haji, saat ini nilai manfaat hasil investasi yang dihasilkan alokasinya masih lebih besar digunakan untuk mensubsidi jemaah yang berangkat saat ini,” kata Acep dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Mencari Solusi Biaya dan Masa Tunggu Haji’, Senin (10/6).

Acep mengatakan, keadilan biaya haji menjadi salah satu isu krusial yang harus dituntaskan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaran haji.

Mengenai komposisi subsidi nilai manfaat saat ini, Acep mengungkapkan, rasio ideal subsidi adalah 70-30. Artinya, idealnya jemaah berangkat menanggung 70% dari BPIH dan BPKH menanggung sisanya dari nilai manfaat, sehingga proporsi yang dibagikan kepada jemaah tunggu dapat lebih besar. Bahkan diharapkan suatu saat dapat terjadi self financing.

Jika nominal dan persentase nilai manfaat yg didistribusikan ke jamaah tunggu besar, maka akumulasi nilai manfaat yg diperoleh setiap tahun akan dapat mengurangi kekurangan atau selisih biaya yang harus ditanggung jamaah.

Idealnya harus ada keseimbangan yang logis antara jumlah yang dibayar oleh jemaah dan yang disubsidi oleh BPKH, sehingga pemberian nilai manfaat kepada jemaah tunggu dapat lebih besar.

“Sebagai contoh, jika biaya penyelenggaraan haji adalah Rp100 juta. Maka jemaah akan membayar Rp70 juta bersumber dari setoran awal dan setoran lunas serta nilai manfaat dari Virtual account masing-masing, Sehingga BPKH menanggung sisanya Rp 30 juta,” ujarnya.

Sementara, rasio penggunaan nilai manfaat terhadap biaya haji yang terjadi selama ini belum ideal.

Acep mengatakan, kualitas dan efisiensi penyelenggaraan haji yang lebih baik bisa tercapai dengan dukungan pendanaan yang memadai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, BPKH memiliki tugas utama mengelola keuangan haji. Tugas ini mencakup pengumpulan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan dana haji.

Di sisi lain, saat ini BPKH memiliki beberapa tantangan dalam mengelola dana haji. Di antaranya masalah regulasi yang mengikat dan berdampak pada ruang gerak yang terbatas sehingga BPKH bertindak secara hati-hati dengan perhitungan yang matang.

“Menurut Pasal 53 UU Nomor 34 Tahun 2014, jika terjadi kerugian, pengurus BPKH harus menanggung secara bersama-sama atau istilahnya tanggung renteng, sehingga pilihan investasi yang dilakukan harus mengutamakan keamanan dana jemaah,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Acep menekankan perlunya Revisi UU 34/2014 untuk memberikan fleksibilitas lebih besar kepada BPKH dalam mengelola investasi dan membentuk pencadangan kerugian.

Selama ini, investasi yang dilakukan BPKH terbatas, karena investasi harus dilakukan sesuai syariah. Terlebih produk-produk syariah ini relatif terbatas, sehingga membatasi pilihan investasi.

“Kami harus berinvestasi sesuai syariah. Tidak boleh ribawi. Sedangkan pasar keuangan syariah ini terbatas,” tambahnya.

Karenanya, Acep menegaskan pentingnya UU 34/2014 direvisi. Sebab dengan pengelolaan yang baik dan kebijakan regulasi yang tepat, BPKH bisa terus mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan haji dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat.

"Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa dana yang dikelola memberikan manfaat maksimal bagi jemaah haji dan umat Islam secara keseluruhan," tutup Acep.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Komitmen BPDPKS terhadap peremajaan sawit rakyat

Kamis, 20 Juni 2024 - 23:00 WIB

BPDPKS, Aspekpir dan PalmCo Dorong Percepatan PSR di Sumut dan Aceh

Ratusan petani kelapa sawit dari Provinsi Sumatra Utara dan Aceh mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) Pola Kemitraan yang diselenggarakan di Medan,…

Modena dukung Ubud Food Festival 2024

Kamis, 20 Juni 2024 - 22:57 WIB

Modena Dukung Ubud Food Festival 2024, Lelang Kompor Freestanding

Didukung Modena, Ubud Food Festival 2024 bertujuan untuk merayakan keanekaragaman kuliner dan budaya Indonesia, serta menggalang dana guna mendukung program-program komunitas lokal.

Direktur Investasi PT ASABRI (Persero) Jeffry Haryadi P. Manullang didampingi Sekretaris Perusahaan, Okki Jatnika dan Kepala Kantor Cabang Utama Jakarta, Aris Karyawan bersama dengan Mitra Bayar Bank Mandiri Taspen yang diwakili oleh Distribution Head, Pande Putu Rambiawan menyerahkan manfaat Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Pensiun kepada Komjen Pol (Purn) Prof. Dr. Gatot Eddy Pramono, Msi

Kamis, 20 Juni 2024 - 22:46 WIB

Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono Terima Pensiunan dari ASABRI

ASABRI Serahkan Manfaat Tabungan Hari Tua (THT) dan Jaminan Pensiun Pertama Kepada Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol (Purn) Gatot Eddy Pramono 

Wuling Alvez

Kamis, 20 Juni 2024 - 20:33 WIB

Harga Mulai Rp214 Juta, Wuling Alvez Paling Unggul di Segmen SUV Kompak

Wuling Motors turut meramaikan segmen sport utility vehicle (SUV) kompak dengan memasarkan Alvez. Memiliki segudang fitur dan spesifikasi, Alvez dinilai sebagai SUV kompak paling sepadan.

Ground breaking Grha AAJI di Jakarta Selatan

Kamis, 20 Juni 2024 - 20:21 WIB

Gedung Grha AAJI Ditargetkan Rampung Juni 2025

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia(AAJl) menggelar seremonial groundbreaking untuk Gedung Grha AAJl yang berlokasi di Jl.Fatmawati Raya No.14 pada Kamis,20 Juni 2024.