SCI: Sertifikasi Profesi Jadi Syarat Perusahaan Logistik

Oleh : Ridwan | Selasa, 01 Agustus 2017 - 14:19 WIB

Ilustrasi Logistik di Indonesia (Foto:supplychainindonesia)
Ilustrasi Logistik di Indonesia (Foto:supplychainindonesia)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan perhatian serius dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor logistik. kemenhub juga memberikan apresiasi dan pengakuan terhadap sertifikasi kompetensi SDM sebagai upaya peningkatan daya saing perusahaan-perusahaan penyedia jasa logistik.

Hal itu dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa pengurusan Transportasi yang diterbitkan pada 6 Juli 2017.

Dalam Permenhub tersebut antara lain menyebutkan persyaratan administrasi dan teknis dalam pemberian izin usaha dan jasa pengurusan transportasi (JPT). Permenhub itu menyebutkan bahwa salah satu persyaratan administrasinya adalah memiliki tenaga ahli warga negara Indonesia berijazah minimum Diploma III pelayaran atau Maritim atau Penerbangan  atau Transportasi atau IATA Diploma atau FIATA Diploma, Sarjana S1 Logistik atau serikat Kompetensi Profesi di bidang Forwarder atau Manajemen Supply Chain atau Serikat Ahli kepabeanan atau kepelabuhan.

Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), Setijadi mengatakan, salah satu sertifikasi kompetensi yang bisa menjadi alternatif pemenuhan syarat itu adalah sertifikat kompetensi profesi 'Supply Chain manager'.

"Sertifikasi tersebut merupakan sertifikasi resmi bidang logistik yang diakui secara nasional karena berdasarkan skema standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Selain itu, sertifikat dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berwenang," ungkap Setijadi kepada INDUSTRY.co.id di Jakarta, Selasa (1/8/2017).

Ia menambahkan, pada saat ini pelatihan untuk mengikuti sertifikasi itu diadakan oleh Supply Chain Indonesia (SCI), sedangkan sertifikasi LSP oleh Logistik Insan prima.

Menurutnya, pengakuan terhadap sertifikasi kompetensi sektor logistik itu akan berkembang menjadi pengakuan oleh negara-negara ASEAN maupun dalam cakupan yang lebih luas.

Selain untuk memenuhi salah satu persyaratan izin usaha JPT, sertifikasi diperlukan untuk meningkatkan dan menjaga kualitas atau kompetensi SDM logistik. Hal ini sangat penting dalam upaya peningkatan daya saing perusahaan, baik penyedia jasa logistik maupun pelaku logistik seperti manufaktur dan retailer.

"Perusahaan seperti hotel dan restoran meupun instansi kesehatan juga membutuhkan personil yang memiliki kompetensi supply chain untuk meningkatkan efisiensi dan efetivitas logistiknya," pungkas Setijadi.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Obat Herbal Covid-19 Dr Suradi (ist)

Kamis, 28 Mei 2020 - 11:10 WIB

Heboh Penemuan Obat Herbal Covid-19, Pakar: Pak Jokowi Kasih Saya 100 Pasien, Niscaya dalam 1 x 24 Jam Mereka Sembuh

Obat herbal anti Covid-19 yang diperkenalkan Dr Suradi belum juga dimanfaatkan pemerintah. Padahal, obat tersebut sudah terbukti berhasil menyembuhkan ratusan pasien positif coronavirus. Kini,…

Hutama Karya Terima Rp 11 Triliun, Pembangunan Tol Trans Sumatera Dipercepat

Kamis, 28 Mei 2020 - 11:00 WIB

Hutama Karya Terima Rp 11 Triliun, Pembangunan Tol Trans Sumatera Dipercepat

PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) saat ini tengah melakukan upaya terbaiknya dalam menjalankan proyek penugasan yang diamanahkan oleh pemerintah yakni pembangunan dan pengembangan Jalan…

 Presiden Konferedasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal (harianterbit.com)

Kamis, 28 Mei 2020 - 10:55 WIB

Serikat Pekerja Masih Pertanyakan Manfaat Era New Normal

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berpendapat, istilah new normal bisa membingungkan para buruh dan masyarakat kecil di Indonesia. Sebab jika diberi sedikit kelonggaran, yang terjadi…

Foto: AFP Photo/detik.com

Kamis, 28 Mei 2020 - 10:35 WIB

Dasyat! Uni Eropa Siapkan Stimulus Rp 11.000 T untuk Pulihkan Ekonomi dari Corona

Jakarta- Badan eksekutif Uni Eropa pada hari Rabu berencana menggelontorkan 750 miliar euro (US$ 825 miliar) di pasar keuangan melalui anggaran 2021-2027. Dana tersebut setara Rp 11.550 triliun…

Pegawai Kementerian PUPR melewati gedung tempat mereka bekerja.

Kamis, 28 Mei 2020 - 10:31 WIB

Kementerian PUPR Terus Sempurnakan Penerapan Pelatihan Jarak Jauh

Sebagai upaya menyiapkan SDM untuk dapat beradaptasi dengan e-learning, Menteri Basuki mengatakan agar BPSDM menyiapkan modul-modul metode pembelajaran jarak jauh.