Pembahasan Deklarasi Menteri untuk WWF Ke-10, Indonesia Nyatakan Kesiapan Menjadi Tuan Rumah WWF

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Deklarasi Menteri merupakan luaran utama dari World Water Forum (WWF) ke-10 yang akan diselenggarakan pada tanggal 18-25 Mei 2024. Pada 28-29 Maret lalu, konsep Deklarasi Menteri telah dibahas dan dipertunjukkan kepada 194 perwakilan negara anggota UNESCO. 

Adapun Deklarasi Menteri ini akan diadaptasi oleh para Menteri antar negara saat Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum ke-10 pada 20 Mei 2024 mendatang. Pembahasan deklarasi dilaksanakan selama dua hari penuh dihadiri oleh perwakilan dari 53 negara, dua organisasi internasional, dan tiga organisasi non pemerintahan yang hadir secara langsung. Panitia juga memfasilitasi secara virtual kepada 23 perwakilan negara lain yang hadir secara daring.

Pada pertemuan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves sekaligus Kepala Sekretariat Panitia Pendukung WWF Nani Hendiarti menyampaikan kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah WWF. Ia memaparkan pengaturan administrasi (Administrative Arrangement atau disingkat AA) untuk para peserta Pertemuan Tingkat Kepala Negara (19-20 Mei 2024) dan para peserta Pertemuan Tingkat Menteri (21-22 Mei 2024). 

“Indonesia berharap sesuai dengan amanah dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut selaku Ketua Panitia Nasional Sekali; agar negara-negara bisa hadir mengirimkan delegasi di level tertinggi pada forum air terbesar tersebut,” himbau Deputi Nani. 

Mengawali pertemuan, Duta Besar RI untuk Perancis YM Bapak Mohamad Oemar menyampaikan terima kasih kepada UNESCO yang telah memfasilitasi pembahasan deklarasi, juga kepada perwakilan negara yang hadir baik secara langsung di ruang sidang, maupun secara daring. 

Di samping itu, Sekretaris Jenderal World Water Council (WWC) Eric Tardieu menyampaikan kegembiraan dan apresiasi kepada pihak Indonesia atas kerja kerasnya menjadi mitra WWC dalam penyelenggaraan forum serta keseriusannya untuk mempersiapkan deklarasi sebagai output utama forum ini.

Selanjutnya, pembahasan deklarasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Indonesia Dubes Tri Tharyat bersama Presiden Kehormatan WWC Prof. Benjamin Braga. 

“Terhadap konsep awal, kami telah menerima masukan dari 50 negara juga organisasi internasional. Kami berupaya sebaik mungkin untuk mengakomodasinya,menghindari hal-hal yang rawan, menghapus perihal Global Water Fund, juga melampirkan empat concept note untuk melengkapi konsep deklarasi yang akan kita bahas sekarang,” pernyataan Dubes Tri.

Sejak awal disepakati bahwa pembahasan mengenai deklarasi ini sifatnya bukan negosiasi, melainkan konsultasi, namun pada kenyataannya situasi sidang selama dua hari itu berlangsung alot dan dinamis, tidak mudah sampai pada kesepakatan. 

Hal ini bisa dipahami karena deklarasi menteri di WWF walaupun tidak mengikat secara hukum, namun merupakan komitmen politik sehingga menyangkut kepentingan negara masing-masing, adanya kesenjangan antara negara maju dan berkembang serta banyak keselarasan istilah atau “agreed language” yang merujuk kepada resolusi atau dokumen lain di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti UN Water Agenda. 

Negara yang banyak memberikan masukan, komentar dan kadang penolakan terhadap beberapa pasal, antara lain Mesir, Turki, Jerman, Brazil, Argentina, Perancis, Amerika Serikat dan Cina. Beberapa isu yang mendapat perhatian khusus dari delegasi, antara lain mengenai kerjasama pengelolaan sumber daya untuk lintas negara (transboundary), pertukaran data terkait air, akses terhadap air dan rujukan terhadap hukum internasional.

Terkait kepentingan Indonesia, dua isu dapat disepakati oleh pertemuan, yakni: Center of Excellence on Water (CoE) and Climate Resilience dan Compendium of Concrete Deliverables. Kepala BMKG menjelaskan bahwa konsep CoE tersebut tidak menciptakan insitusi baru dan tidak ada implikasi anggaran, melainkan lebih kepada koordinasi antar CoE yang sudah ada atau aliansi. Selain itu, koordinasi antar CoE tersebut hanya untuk kawasan Asia-Pasifik. 

Sementara itu, Dubes RI menegaskan bahwa Compendium adalah inisiatif Pemri yang bersifat sukarela dan terbuka bagi setiap negara untuk menyampaikan proyek strategis terkait air. Pada penghujung acara, Prof. Ben Braga sekali lagi memuji kekompakan dan keahlian delegasi Indonesia dalam melakukan diplomasi untuk menjembatani perbedaan dan beragam kepentingan yang ada di dalam deklarasi menteri tersebut.  Pujian serupa, diterima pula oleh delegasi Indonesia dari negara-negara yang hadir.

Puncak acara World Water Forum akan berlangsung kurang dari dua bulan lagi.  Dari forum ini, diharapkan bisa muncul kesepakatan mengenai pengelolaan sumber daya air terpadu menuju akses air yang aman untuk memberikan kemakmuran bersama. Keunikan Indonesia sebagai negara kepulauan juga bisa mewarnai pengelolaan sumber daya air untuk negara kepulauan dan pulau kecil. 

Hal lainnya, penyelenggaraan WWF ini pun diharapkan menjadi peluang bagi Indonesia untuk mengentaskan tantangan pendanaan infrastruktur air untuk mempercepat capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tentang Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, dimana blended finance bisa menjadi salah satu alternatif solusinya.

Sebagai informasi, Delegasi Republik Indonesia hadir lengkap dipimpin oleh Kepala BMKG Prof. Dwikorita. Hadir pula Duta Besar RI untuk Perancis YM Bapak Moch. Oemar, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti yang juga sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pendukung WWF, Dirjen Kerjasama Multilateral Tri Tharyat, Kementerian PUPR yang diwakili oleh Staf Khusus Menteri PUPR Dr. Arie Setiadi dan Dr. Dadang, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dr. Ervan Maksum,Deputi Klimatologi BMKG Dr. Ardhasena, serta Perwakilan Tetap RI untuk UNESCO Prof. Ismunandar.