Tegas! Menperin Agus: Program Harga Gas Murah Industri Presiden yang Memutuskan Bukan Pembantu Presiden

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut bahwa dirinya sudah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menggelar Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langung oleh Presiden terkait Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri.

"Saya sudah mengusulkan ke Presiden untuk digelar Ratas tang dipimpin beliau, dan beliau (Presiden) sudah setuju tinggal diatur waktunya saja. Secara prinsip, beliau sudah setuju," kata Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan, beberapa waktu lalu di Kediamannya di Jakarta.

Dijelaskan Agus, sudah seharusnya sebagai pembantu Presiden satu sama lain tidak berpolemik terkait kelanjutan harga gas murah untuk industri.

"Kalau untuk industri sudah jelas dan sudah tidak ada lagi yang bisa mengchallenge bahwa HGBT itu manfaatnya luar biasa besar, bukan untuk industri saja tetapi ekonomi nasional. Itu sudah jelas tidak ada lagi orang yang bisa menchallenge," jelasnya.

Bagi dirinya, pandangan atau persepsi yang menyatakan bahwa program HGBT dilanjutkan atau tidak itu salah dan tendensius. 

"Siapapun tang pertama kali mengeluarkan persepsi dilanjutkan atai tidak itu tendensius. Saya selalu katakan bahwa selama Perpres nya belum dicabut oleh presiden, maka program itu masih berjalan. Jadi saya tidak mengerti kalau ada bagian dari pemerintah yang mengatakan atau mengambil satu kebijakan yang seolah-olah ia diatas presiden posisi kenegaraannya, itu tidak boleh," papar Menperin Agus.

Oleh karena itu, dirinya mempertanyakan jikalau ada orang mewacanakan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan itu tidak boleh. 

"Biarkan presiden yang menetapkan, presiden mendengar pandangan dari Kemenperin dan K/L lainnya, lalu presiden putuskan. Jadi bukan di luar presiden yang memutuskan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan," tandas Menperin Agus.

Ditempat terpisah, Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier menyebut bahwa dirinya telah menyampaikan pesan Menperin Agus kepada Menteri ESDM dan Menteri Keuangan mengenai hitung-hitungan teknokratis benefit HGBT dan multiplier effect untuk tujuh sektor industri.

“Kami juga meminta agar program HGBT sesuai Perpres Presiden Jokowi diperluas dengan prinsip no one left behind, bukan hanya untuk tujuh sektor industri yang saat ini menerima fasilitas,” jelas Taufiek.

Dalam penjelasan singkat kepada kedua menteri dalam rapat di Kementeria ESDM, Taufiek melaporkan total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik dari 2021 hingga 2023 sebesar Rp51,04 Triliun. Sedangkan nilai tambahnya bagi perekonomian nasional sebesar Rp157,20 Triliun, atau meningkat hampir tiga kali lipat.

“Artinya, manfaat dan multiplier effect-nya sangat besar bagi ekspor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk, dan investasi,” tegas Taufiek.

Dari tujuh sektor industri penerima HGBT, industri pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, oleokimia, serta sarung tangan karet berhasil meningkatkan nilai tambah ekspor pada tahun 2021-2023 sebesar Rp84,98 Triliun, dengan nilai ekspor terbesar diraih oleh sektor oleokimia sebesar Rp48,49 Triliun.

Bukan hanya ekspor, peningkatan pajak diperoleh senilai Rp27,81 Triliun. Multiplier effect dari pemberian HGBT juga mendorong investasi baru sebesar Rp31,06 triliun, serta penurunan subsidi pupuk sebesar Rp13,33 triliun akibat penurunan Harga Pokok Penjualan (HPP) produksi. 

"Sehingga logikanya, jika HGBT ditiadakan atau tidak diperpanjang, maka terdapat opportunity lost bagi industri yang berujung perekonomian akan merosot dan menurun tiga kali lipat," tutupnya.