INDUSTRY.co.id - Jakarta- Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI/Polri (Pepabri) Agum Gumelar mengungkapkan dukungannya terhadap program pembangunan pemerintah khususnya pembangunan insfrastruktur.
"Dengan dibangunnya infrastrruktur yang 60 persennya dilaksanakan di luar Jawa, diharapkan tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mendukungnya," kata Agum Gumelar dalam konferensi pers di Kantor Presiden di Jakarta, Selasa (25/7/2017)
Dalam konferensi pers itu Agum ditemani oleh Sekjen Pepabri Komjen Pol (Purn) Yun Mulyana, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Sahnakri, Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Udara (PPAU) Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Laut (PPAL) Laksamana Madya TNI (Purn) Djoko Sumaryono, Sekjen Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Marsekal Muda TNI (purn) FX Soejitno dan staf Pepabri Djoko Saksono.
Para purnawirawan bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno di Istana Merdeka.
"Program pembangunan itu secara rinci dijelaskan kepada kita termasuk infraksturktur, kenapa infrastruktur? Karena kita jauh tertinggal dari negara-negara lain, dan karena infrasktruktur yang belum terbangun dengan baik maka terjadi kondisi yang tidak normal seperti harga bensin di Jawa dan di Papua, jauh berbeda," ungkap Agum seperti dilansir Antara.
Selain soal ekonomi, kedua belah pihak juga membicarakan situasi politik Indonesia saat ini.
"Kami sampaikan ke bapak presiden menyikapi situasi saat ini, kami juga mengkerning dahi, dahi mengkerut, prihatin menghadapi situasi dan bangsa sekarang. Tapi kami berikan jaminan ke bapak Presiden keprihatinan kami tidak akan menjurus, tidak akan membawa ke sikap pesimis, kami tetap optimis bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar," tambah Agum.
Agum berjanji para purnawirawan akan memberikan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara.
"Kami berkeyakinan bahwa di negeri tercinta ini tidak pernah ada seorang presiden, pemimpin siapapun namanya, tidak ada presiden yang ingin agar rakyatnya sengsara, yang ada seni seorang presiden mengenali dengan benar permasalahan yang dihadapi rakyatnya dan seni berikutnya adalah seni mencari solusi yang paling tepat, paling bijak dalam mengatasi masalah itu. Di sinilah kami sebagai pemikiran kekuatan moral memberikan masukan kepada pemerintah dan presiden, ini fungsi kami, kami bukan eksekutor," jelas Agum.