INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketiga pasangan calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden telah memastikan soal perumahan menjadi salah satu program prioritas yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang.
Program prioritas tersebut diapresiasi Pengamat dan Pakar Properti Nasional, Panangian Simanungkalit.
Menurutnya, sudah seharusnya sektor properti ataupun perumahan dijadikan isu utama, karena permasalahan di sektor perumahan ini tak pernah habis.
“Isu perumahan sejatinya juga merupakan isu yang kuat walaupun terkesan sederhana. Karena bergeraknya sektor properti dan perumahan dapat berkontribusi besar dalam menggerakan perekonomian nasional. bahkan sektor ini juga mampu menyerap jutaan tenaga kerja," jelas Panangian kepada wartawan di Jakarta, Selasa (7/11).
Sebelumnya, pasangan Ganjar Paranowo - Mahfud MD (GaMa), beberapa waktu lalu mereka menawarkan program rumah rakyat dengan membangun 10 juta hunian, mulai pembangunan hunian baru atau renovasi, rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.
Pasangan Anies - Cak Imin membidik untuk menekan angka backlog yang saat ini mencapai 13 juta, menjadi 8 juta unit pada 2029 mendatang. Tidak hanya itu, bagi milenial dan Gen Z, akan disiapkan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang terkoneksi dengan fasilitas transportasi umum.
Sementara itu, Pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka bahkan sudah memiliki beberapa program yang tampak lebih konkret untuk memberikan akses pada warga masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan.
Adapun target mereka, selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, pasangan ini juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.
"Saya rasa, yang paling realistis dari ketiga pasangan ini adalah program Parbowo - Gibran. Pasalnya mereka membangun dari desa. Jadi mereka mencoba mengekpresikan visinya bukan kapitalis. Ini luar biasa, pembangunan dari desa ini juga diyakini bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan," tegas Panangian.
Lebih lanjut Panangian memaparkan, Parabowo - Gibran kelihatannya sudah sangat menyadari tugas pemerintah ke depan dalam mengatasi persoalan perumahan yang semakin kusut akan sangat berat.
"Beberapa waktu lalu kepada mereka (Prabowo-Gibran), saya mengusulkan juga bahwa pemerintah yang akan datang minimal membangun 1,3 juta unit rumah setiap tahunnya," ungkapnya.
Mengapa harus 1,3 juta unit per tahun? Karena kalau tidak, maka tidak akan ada pengurangan backlog sejak pemerintahan Suharto sampai pemerintahan yang sekarang.
"Jadi saya sebagai pengamat mencoba mengusulkan supaya kita membangun 500 ribu unit landed house, 500 ribu unit rusunami dan 3 juta rumah di pedesaan. Sementara dana subsidi 500 Ribu unit landed house Rp50 triliun, subsidi 500 ribu unit Rusunami Rp36 triliun, dan subsidi 3 juta rumah desa Rp15 triliun. Total dana yang dibutuhkan Rp101 triliun per tahun," papar Panangian.
Adapun cara yang paling mudah menurutnya adalah dengan menambah jumlah subsidi perumahan. "Subsidi kita sekarang kan cuma Rp20 triliun. Bandingkan dengan subsidi pendidikan yang mencapai Rp570 triliun. Jadi untuk perumahan tidak sampai 3%" ketanya.
“Bandingkan juga dengan negara-negara yang sudah maju, atau yang paling dekat bandingkan dengan Malaysia yang anggaran perumahannya sudah mendekati 10%.Ya, idealnya sih kalau bisa mendekati 10 persen. Tapi kan nggak mungkin. Paling tidak Rp40 sampai 50 triliun- lah. Atau paling tidak 3 kali lipat dari kondisi sekarang," pungkas Panangian.
