Presiden Jokowi Terima Pansel Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK

Oleh : Herry Barus | Rabu, 31 Mei 2023 - 05:00 WIB

Presiden Jokowi Terima Pansel Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK
Presiden Jokowi Terima Pansel Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK

INDUSTRY.co.id -  Jakarta- Presiden Joko Widodo menerima Panitia Seleksi (Pansel) Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Selasa, 30 Mei 2023, di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam keterangannya, Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus Ketua Panitia Seleksi, Sri Mulyani mengatakan bahwa pansel menghadap Presiden untuk melaporkan hasil seleksi calon anggota Dewan Komisioner OJK untuk dua jabatan baru sesuai undang-undang.

“Hari ini saya bersama dengan seluruh panitia seleksi untuk pemilihan Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan dimana dua anggota dibentuk berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan,” ujar Sri Mulyani.  Demikian keterangan dari  Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Adapun dua jabatan baru pada Dewan Komisioner OJK yakni:

1. Kepala eksekutif (KE) pengawas lembaga pembiayaan perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota DK OJK; dan

2. Kepala eksekutif (KE) pengawas inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital dan aset kripto sekaligus merangkap anggota DK OJK.

Menkeu menjelaskan bahwa proses seleksi telah berjalan sejak tanggal 29 Maret 2023 lalu yang dimulai dengan pembukaan pendaftaran calon secara terbuka. Dari 1.345 orang yang mendaftar, sebanyak 118 orang memenuhi persyaratan untuk mengikuti serangkaian tahapan seleksi hingga terpilih delapan orang calon untuk mengikuti seleksi akhir yaitu wawancara.

“Kemudian seleksi tahap keempat yang terakhir dari delapan orang kami memilih dan merekomendasikan enam nama kepada Bapak Presiden,” jelasnya.

Keenam nama calon yang direkomendasikan oleh pansel kepada Presiden yaitu Agusman, Adi Budiarso, Budi Santoso, Hasan Fawzi, Erwin Haryono, dan Mardianto Eddiwan Danusaputro. Selanjutnya, menurut Sri Mulyani, Presiden akan memilih empat nama yang diserahkan kepada DPR untuk dilakukan fit and proper test dalam jangka waktu maksimal 45 hari.

“Diharapkan kedua kepala eksekutif OJK ini akan bisa dipilih dan kemudian dilantik pada tanggal 11 Agustus 2023,” kata Sri Mulyani.

 

 

 

 

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Hadiri Peresmian Kraton Majapahit Jakarta oleh Prabowo Subianto, Ketua MPR RI, Dukung Prabowo Subianto Merangkul Semua Unsur Yang Bisa Diajak Berkawan

Rabu, 08 Mei 2024 - 09:03 WIB

Hadiri Peresmian Kraton Majapahit Jakarta oleh Prabowo Subianto, Ketua MPR RI, Dukung Prabowo Subianto Merangkul Semua Unsur Yang Bisa Diajak Berkawan

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto di acara peresmian Kraton Majapahit Jakarta yang digagas mantan…

Lapangan golf Jababeka

Rabu, 08 Mei 2024 - 08:21 WIB

Ini Hunian Berkelas di Jababeka yang Diminati Para Ekspatriat, Hanya 2 Menit ke Lapangan Golf

Produk Jababeka Residence bernama Paradiso Golf Villas berada tepat di tengah lapangan golf Jababeka (Jababeka Golf & Country Club). Hunian mewah yang mengusung konsep resort ini memberi warna…

SW Indonesia di Surabaya Meningkatkan Kapasitas Layanan

Rabu, 08 Mei 2024 - 07:54 WIB

Dukung Lingkungan Bisnis dan Industri, SW Indonesia di Surabaya Tingkatkan Kapasitas Layanan

Surabaya-SW Indonesia di Surabaya meningkatkan kapasitas layanan melalui perluasan ruang kerja, penambahan jumlah profesional, dan pengembangan kompetensi tim. Seiring pertumbuhan kantor akuntan…

Jababeka Residence di Cikarang

Rabu, 08 Mei 2024 - 07:24 WIB

Jababeka Residence Lokasi Tepat Tanam Modal Panen Cuan

Pengembangan hunian berkelas yang dilakukan oleh anak usaha dari PT. Jababeka Tbk. (KIJA) ini semakin pesat dengan menghadirkan beragam produk residensial dan komersial unggulan.

Yusril Ihza Mahendra

Rabu, 08 Mei 2024 - 06:23 WIB

Ketum PBB Yusril : Prabowo-Gibran Harus Revisi UU atau Terbitkan Perppu Jika Mau Tambah Kementerian

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Yusril Ihza Mahendra, menanggapi isu presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ingin menambah nomenklatur kementerian. Beredar kabar jumlah nomenklatur kementerian…