Dedolarisasi, Pilihan Redenominasi atau Senering

INDUSTRY.co.id - Isu BRICS telah mempengaruhi banyak negara untuk bergabung ke dalam BRICS dengan masih pada batas emosional yaitu membenci kebijakan politik dan ekonomi Amerika Serikat atau membenci kebijakan terhadap nilai tukar Dollar Amerika (USD), belum pada pemikiran substansial. BRICS yang dimotori oleh China, Rusia, Brazil, India dan Afrika Selatan telah mengundang reaksi “positif” dari banyak negara seperti Arab Saudi, Iran, Pakistan, Canada dan Prancis yaitu mengurangi ketergantungan dan pemakaian nilai tukar USD dalam perdagangan international. Waktu bersamaan, terdapat isu baru di Indonesia tentang pemangkasan nilai tukar rupiah (IDR) dari senilai Rp 1.000,- menjadi Rp 1,- dengan tujuan meningkatkan performa nilai tukar rupiah di banding negara lain di dunia. Saat ini IDR terhadap USD adalah pada angka Rp 14.839 atau senilai 0,00006739 USD/IDR pada hari terakhir sebelum lebaran 2023. Tentunya kedua hal BRICS dan Redenominasi Rupiah atau Senering adalah penting bagi dunia usaha di seluruh sektor.

Apakah dedolarisasi dalam arti substansial dilakukan secepat mungkin ?

 Perlu dicermati bahwa dedolarisasi adalah tindakan untuk tidak menggunakan nilai tukar USD pada perdagangan international suatu negara. Ekspor impor dimaksudkan untuk menggunakan mata uang antar negara yang melakukan transaksi ekspor impor, misalnya antara Indonesia dengan China, menggunakan berapa angka Rupiah untuk satu China Yuan (CNY), atau berapa rupiah dibutuhkan untuk satu nilai tukar Yen Jepang (Y). Lalu apakah itu efektif ? Hal ini harus diikuti pertanyaan berapa angka yang layak untuk satu kilogram barang ekspor ke China atau Jepang dari Indonesia ? Apakah masih menggunakan nilai IDR 2.164,21/CNY atau IDR 111,26/JPY ? Tentu saja tidak serta merta demikian. Jika masih menggunakan IDR 2.164,21/CNY atau menggunakan IDR 111,26/JPY artinya perdagangan masih menggunakan USD sebagai “perhitungan” hanya saja transfer arus kas (cashflow) menggunakan CNY atau JPY. Apakah ini disebut makna dedolarisasi ? Jika “iya” maka tentu terlalu cepat mengatakan yang tidak benar, sama dengan mengatakan bahwa mengatakan printing money sama dengan mencetak “fisik uang”, adalah tidak benar juga. Lalu bagaimana memaknai dedolarisasi ? Satu hal yang penting untuk ditetapkan adalah kesepakatan antar negara menggunakan satu nilai tukar serta revaluasi harga suatu barang yang ditransaksikan dalam ekspor impor, jika tidak ada kesepakatan maka ini disebut dengan “barter”, bukan bagian dari dunia moneter.

 Dedolarisasi bukan hal yang sederhana dapat dilakukan dengan mudah. Amerika Serikat tidak mencetak fisik uang dalam pengertian printing money, tetapi menarik ulur penerbitan dan pengurangan efek hutang negara (debt securities paper). Dedolarisasi dapat dilakukan dengan menerbitkan satu jenis mata uang baru bersamaan dengan pendirian sank sentral tertentu yang disepakati negara anggota untuk melakukan pengelolaan nilai tukar yang baru tersebut dan pengelolaan moneter mengingat bank sentral merupakan salah satu bentuk “fund manager” yang mengelola efek surat berharga yang ada di bank sentral dengan tujuan menjaga kestabilan nilai tukar yang diterbitkan. Selain nilai tukar yang baru maka ada alternative menggunakan satu nilai tukar dari negara yang bersepakat. Jika itu BRICS maka dapat digunakan CNY atau mata uang negara anggota lainnya yang memiliki perekonomian kuat, tentunya kedua pilihan ini tidak semudah dan seserhana yang dipikirkan.

 Jika BRICS mengeluarkan mata uang baru maka bank sentral baru harus berdiri. Bagaimana pengelolaan bank sentral ? Bank sentral menerbitkan laporan keuangan, Bank sentral memiliki Balance Sheet (Statement of Financial Position) atau disebut Neraca Keuangan. Hal ini menunjukkan adanya modal disetor, ada utang dan ada aset. Modal disetor tidak sedikit karena akan mengelola nilai tukar yang diterbitkan. Modal disetor akan ditempatkan pada aset berharga atau efek surat berharga, sama seperti bank sentral masing-masing negara, dikelola dengan konsep persamaan akuntansi, aset = modal + utang. Bank sentral negara melakukan pengelolaan printing money ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar dengan mengelola utang negara, apakah dengan treasury bond atau dengan treasury bill. Pengelolaan aset berupa pembelian dan penjualan emas (gold future) ataupun nilai tukar. Emas dipadankan dengan portofolio nilai tukar karena emas dianggap logam mulia yang diterima diseluruh dunia sejak sebelum masehi dan memiliki keunikan tertentu, di mana emas dianggap memiliki nilai yang riil dan stabil dibanding dengan nilai tukar negara manapun. Berapa jumlah yang aman bagi aset pada Statement of Financial Position bank sentral ? Tentunya sejumlah keseluruhan cadangan devisa negara-negara anggota bank sentral yang diterbitkan. Jika dilihat cadangan devisa negara anggota BRICS berdasarkan data International Monetary Fund (IMF) per Juni 2022, China tertinggi sebesar USD 3.246.595 miliar, Rusia USD 584.121 miliar, India 589.155 miliar, Brazil USD 341.958 miliar dan Afrika Selatan USD 58.924 miliar. Jika Prancis dan Canada bergabung maka ada tambahan sebesar USD 239.952 miliar dari Prancis dan USD 106.282 miliar. Angka ini tetap tidak efisien dan bukan suatu jaminan mengingat Amerika Serikat hanya memiliki USD 238.691 miliar tetapi USD masih mendominasi nilai tukar dalam perdagangan dunia, artinya nilai tukar yang dibuatkan oleh BRICS tidak menjamin dedolarisasi. Sebagai catatan bahwa Cadangan Devisa terdiri dari Emas Moneter, Special Drawing Rights (SDR), Reserve Position in the Fund (RPF), Foreign Currencies, Securities Paper, Tagihan serta Cadangan Devisa Lainnya. Dari sisi Cadangan Devisa dapat diartikan bahwa dedolarisasi adalah hal yang tidak utama bagi negara-negara.

Masih ada kerumitan lain yang harus dipenuhi adalah kebijakan akuntansi masing-masing negara harus disesuaikan. Ada yang mengikuti International Financial Reporting Standard (IFRS) ada yang mengikuti Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). Masing-masing negara memiliki Financial Accounting Standard Board (FASB) dengan segala kebijakan sesuai dengan kepentingan negara masing-masing.

Berdasarkan banyak faktor dan keunikan yang didapat pada negara-negara termasuk utang negara (khususnya utang luar negeri) maka dedolarisasi dalam arti substansial tidak bisa dilakukan secepat mungkin, mungkin butuh puluhan tahun melakukannya tentunya dalam kurun waktu puluhan tersebut tahun Amerika Serikat sebagai negara yang menginginkan USD tetap menjadi pemain utama memiliki waktu yang cukup untuk mengatur percaturan perekonomian dunia dengan segala keunggulan dan strategi.

Dengan isu Dedolarisasi, apakah kebijakan Redenominasi ataupun Senering Nilai Tukar Rupiah dapat dilakukan dan berguna menguatkan Nilai Tukar Rupiah ?

 Redenominasi atau Senering adalah hal yang berbeda. Redenominasi adalah kebijakan memotong nilai tukar suatu negara tanpa menurunkan atau meng-adjust nilai barang atau jasa dalam perekonomian suatu negara, artinya hanya mensimplifikasi nomor angka pada mata uang misalnya dari Rp 1.000,- menjadi Rp 1,- tetapi nilai barang atau jasa akan mengikuti angka perubahan tersebut. Artinya nilai uang kertas atau coin ataupun nilai uang digital akan disesuaikan dibagi dengan Rp 1.000,-. Hanya mempercantik, mungkin ? Tetapi Senering berbeda, Senering adalah suatu kebijakan yang diambil suatu negara untuk memotong nilai tukar suatu negara menjadi lebih kecil tetapi tidak melakukan penyesuaian pada nilai barang dan jasa. Jelas bahwa denominasi rupiah dilakukan pada kondisi normal di mana tidak terdapat krisis, dan ini biasa saja. Sementara senering dilakukan di mana perekonomian dalam kondisi buruk, inflasi tinggi tidak terkontrol, GDP bertumbuh negatif, ekonomi tidak bergerak, tidak hanya sekedar kontraksi lalu resesi tetapi lebih parah yaitu depresi. Senering pernah dilakukan di Indonesia tahun 1950 dengan istilah Gunting Syarifuddin di mana mata uang, Oeang Republik Indonesia (ORI), uang terbitan De Javasche Bank dan mata uang NICA secara fisik digunting menjadi 2 (dua), dan sebelah kiri tetap berlaku dan ditukarkan ke uang kertas yang baru.

 International Monetary Fund (IMF) ataupun World Bank telah merubah estimasi perumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9% pada tahun 2023 meskipun Indonesia masih mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2023. Artinya kecil tidak mungkin dilakukan Senering. Paling mungkin adalah Redenominasi nilai tukar rupiah di mana seluruh uang kartal dan giral akan disesuaikan dari sebelumnya Rp 1.000,- menjadi Rp 1,- artinya pecahan uang kertas Rp 100.000,- akan menjadi Rp 100,- serta Rp 2.000,- menjadi Rp 2,-. Lalu apakah Rededominasi cukup baik memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan membantu pertumbuhan perekonomian ? Jawabannya tentu tidak dan tidak ada hubungannya. Dalam hal rededominasi mata uang rupiah akan dilakukan dengan diikuti oleh rededominasi nilai-nilai barang dan jasa, artinya seluruh perhitungan harga dan nominal di Indonesia dibagi dengan Rp 1.000,-. Lalu apakah nilai tukar IDR 14.839/USD akan berubah ke IDR 14,84/USD ? Tentunya pasti tidak. Lalu kebijakan apakah yang dibutuhkan untuk memperkuat nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ? saat ini tidak diperlukan devaluasi karena memang sudah sangat lemah, tidak diperlukan operasi pasar karena memang sudah mengacu kepada pasar bebas. Apakah perlu dilakukan kebijakan kurs tetap seperti yang dilakukan Malaysia dan negara lain ketika terjadi krisis besar di Asia di tahun 1998 1999 ? Tentunya Cadangan Devisa Indonesia tidak cukup untuk melakukan intervensi dan memenuhi kebutuhan USD atau bahkan mata uang lainnya untuk membayar Utang dan Impor. Cadangan Devisa berdasarkan penelitian sebaiknya 3 (tiga) kali dari jumlah nilai Impor.

Mengingat Dedolarisasi, Redenominasi atau Senering adalah tidak penting, lalu terobosan apa yang bisa dilakukan untuk menguatkan IDR ?

 Penguatan IDR adalah sangat penting dan sudah lama diinginkan tetapi sampai saat ini belum bisa tercapai dengan segala strategi yang telah dibuat. Penguatan rupiah harus dilihat dari sisi manajemen keuangan. Ada dua pertanyaan besar yang dapat ditempuh, pertama, terobosan apa yang harus dilakukan Pemerintah agar percepatan pembangunan fisik berbarengan dengan pembangunan dan kedua, apa yang harus dilakukan dunia usaha agar terjadi aksi dan reaksi positif dengan pemerintah.

 Pertama, Pemerintah sudah melakukan banyak hal pembangunan fisik. Sarana prasarana sudah dilakukan, pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan udara dan laut, pembangunan sarana kesehatan telah dilakukan maksimal, jumlah besar dan nilai yang besar. Tetapi ada problem yang tersisa, perekonomian tidak bertumbuh untuk menyaingi pertumbuhan utang pemerintah yang sangat tinggi. Lalu, apakah pertumbuhan utang berarti jelek ? Jawabannya tidak. Amerika Serikat adalah pengutang terbesar di antara negara-negara di seluruh dunia. Tetapi semua negara menggunakan USD dan membutuhkan Amerika Serikat. Jumlah utang yang saat ini mencapai Rp 7.000 Triliun, harus dibarengi dengan kebijakan manajemen keuangan pemerintah yang baik.

 Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah antara lain : 1). Pemberian lebih besar insentif pajak kepada perusahaan. Hal ini terkesan sulit dilakukan mengingat pendapat negara bergantung kepada pendapatan pajak. Sebenarnya hal ini tidak sepenuhnya benar. Saat ini pendapatan pajak cukup besar tetapi produktifitas turun. Ini poin utama. Sisi perusahaan tidak optimal meningkatkan produksinya untuk mendapatkan pendapatan karena menimbang kembali buat apa berusaha terlalu besar jika hanya membayar pajak terlalu besar. Artinya perusahaan berpikir, energi dan tenaga yang digunakan dengan menghadapi risiko yang besar tidak sebanding dengan pendapatan bersih yang diterima setelah pajak. Bagaimana seharusnya ? Perusahaan didorong untuk berproduksi tinggi dengan men-charge pajak serendah-rendahnya. Apakah merugikan pemerintah ? Tentu tidak. Pendapatan pajak yang berasal dari pajak berkurang Rp X Triliun dari kondisi tahun t, tetapi akan bertumbuh sekian ribu persen ( Rp X Triliun x M Ribu persen) pada tahun t+n yang berasal dari pertumbuhan produksi sebesar P Ribu persen. Hal ini seperti matematika sederhana, jika pajak yang dihasilkan negara Rp 400 Triliun berasal dari Rp 11.765 Triliun transaksi di tahun t dengan asumsi pajak 34%, akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pajak yang berasal dari Rp 47.060 Triliun (Rp 11.765 Triliun x 4) dengan pajak turun pada tahun t+n menjadi sebesar 15% yaitu menjadi Rp 7.059 Triliun. Terkesan berlebihan, tetapi sesungguhnya tidak. Untuk negara sekelas Indonesia, hal ini dapat dilakukan. Dalam sekejap Utang sebesar Rp 7.000 Triliun dapat ditutupi. Tentunya muncul pertanyaan bagaimana melakukannya ? 2). Pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan baik yang sudah ada maupun yang bersifat pemula (start up) secara maksimal, tentunya dengan merapkan reward dan punishment secara tegas dan tepat. Pemerintah membalik ketergantungan terhadap industri hulu menjadi industri hilir dengan sangat cepat. 3). Pemerintah perlu meninjau ulang peraturan kebijakan ALM (Asset Liability Management) perbankan, dan peraturan penilaian kesehatan dan kinerja perbankan. Perubahan ini perlu mengingat bank adalah lembaga intermediaries, fund managers untuk mengumpulkan dana publik dan memberikan dana tersebut ke dalam sektor riil dengan kebijakan pendampingan untuk menjalankan program risk management. Perlu diingat risk management tidak dapat dilakukan pada awal transaksi tetapi di tengah-tengah transaksi berjalan dengan sebutan banking control system. 4). Pemerintah mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengutamakan ekspor, merubah sumberdaya hulu menjadi barang jadi yang diekspor. Misalnya biji besi diolah menjadi besi plat dan diekspor. Bukan mengekspor biji besi lalu mengimpor besi plat. Bukan mengekspor minyak mentah lalu mengimpor minyak jadi untuk bahan bakar bersifat konsumsi. Kebijakan ini sama dengan kebijakan untuk menempatkan Indonesia menjadi negara yang dibutuhkan. 5). Membuka lebih banyak Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang baru dengan menyertakan pengelola yang berpengalaman dari dalam negeri, dengan segala manfaat yang baik dan tetap menjaga kewajaran. Pengelola KEK akan serta merta mencari partner dari luar dan dalam negeri, dengan pertimbangan saling menguntungan dengan rasio keuntungan lebih besar kepada pihak Indonesia di banding investor luar negeri. Peraturan dan kebijakan di KEK ditata untuk cenderung mudah dan menguntungkan, sehingga investor asing memilih membuka pabrik di Indonesia 6). Mendorong universitas agar memberikan kesempatan dosen-dosen dan peneliti untuk bekerja secara profesional membantu riset dan pengembangan melalui penelitian terapan bersifat pengembangan teknologi. Hal ini akan memudahkan pengusaha untuk mendapatkan proses dan metodologi yang lebih murah dibanding bergantung kepada pihak luar negeri. Jepang, China, Korea Selatan, Korea Utara mengirim sumber daya manusia ke Amerika dan Eropa sekolah atau sekedar training, kembali mengabdi kepada negaranya untuk melakukan produksi. Universitas mengurangi kecenderungan dan budaya pulang sekolah menjadi dosen dan mengajarkan buku yang sudah disusun dengan penelitian yang selah dilakukan 10 (sepuluh tahun) sebelumnya. Tetap tidak terlalu membantu pembangunan ekonomi Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana melakukan keenam strategi dibahas di atas agar berhasil ? Pemerintah sangat dibutuhkan untuk membuat pengelolaan manajemen keuangan yang tepat dengan menjinjau kembali kebijakan moneter dan fiskal dengan mempertimbangkan pembuatan Simulasi Kebijakan Strategis berdasarkan Manajemen Keuangan Pemerintah. RAPBN dan RAPBD disusun dengan konsep Manajemen Keuangan Pemerintah, Kebijakan RAPBN dan RAPBD dipertimbangkan dengan konsep lebih fleksibel. Utang investasi diimbangi dengan multiplier effect berupa ekspetasi pertumbuhan dari sektor usaha.

Kedua, apa yang harus dilakukan dunia usaha agar terjadi aksi dan reaksi positif dengan pemerintah ? Ada beberapa yang dapat dilakukan dunia usaha. Pertama, dunia usaha sebagai aksi dan reaksi membantu pemerintah mengenjot produksi dan menargetkan ekspor ke negara-negara yang menjadi target dalam program Xi Jinping dengan program BRICS sebagai kelanjutan program Global Development Initiative (GDI). Variasi produksi perlu ditingkatkan untuk memasuki pasar yang ditargetkan dalam BRICS. Kedua, Perusahaan secara terbuka melakukan komunikasi aktif dengan pemerintah dalam banyak hal, salah satu programnya adalah perizinan untuk memproduksi dengan menggunakan bahan baku lokal. Hal ini tentunya dapat diyakinkan dengan kemudahaan-kemudahan perizinan yang didapat dari kementerian perdagangan, perindustrian maupun keuangan. Ketiga, perusahaan meningkatkan komitmen untuk membawa balik hasil ekspor ke Indonesia dalam nilai tukar asing, dan membayar pajak tanpa rekayasa pengurangan pajak. Perusahaan, jika sudah diberi kelonggaran seperti strategi pemerintah di atas, diharapkan secara konsisten memenuhi kewajibannya dengan baik.

Keseluruhan kebijakan baru baik dari pemerintah maupun dari dunia usaha dengan konsep keterbukaan dari kedua belah pihak di dalam negeri, akan membalik nilai tukar IDR menjadi menguat menjadi hanya 3 (tiga) digit akan terjadi tanpa dedolarisasi, redenominasi IDR apalagi Senering. Mungkin bisa menjadi IDR 1.000,-/USD dalam waktu 5 (lima) tahun.

 

Oleh: Dr. Josep Ginting

Economist President University