Nilai Tukar USD, BRICS dan Program GDI Xi Jinping

INDUSTRY.co.id - Krisis yang diakibatkan Covid-19, diikuti dampak invasi Rusia ke Ukraina telah banyak merubah kondisi perekonomian dunia hingga April 2023. Krisis tersebut telah melemahkan perekonomian hampir seluruh negara yang ada di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa suatu negara memiliki hubungan dengan negara lain, khususnya untuk memenuhi keterbatasan ekonomi di suatu negara. Negara yang tidak terdampak krisis sangat sedikit jumlahnya dan negara ini dapat diklasifikasikan sebagai negara yang dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya secara mandiri dan terdapat ketidakbutuhan dan ketidakinginan akan suatu hal baik terhadap barang maupun jasa. Dapat diartikan krisis yang berdampak ke sebagian besar negara di dunia adalah diakibatkan perdagangan internasional yang berjalan bersama keuangan internasional tidak seimbang.

Berbicara tentang perdagangan internasional dan keuangan internasional maka objek yang menarik dipertanyakan adalah kenapa nilai tukar dollar Amerika Serikat (USD) ada di semua tempat dan ada di setiap transaksi perdagangan dan keuangan internasional ? Apakah tidak ada mata uang lain yang digunakan sebagai ‘mata uang internasional ? Dan bagaimana industri harus menghadapi masalah mata uang tersebut.

Berbicara tentang USD, mata uang ini adalah mata uang yang digunakan di Amerika Serikat di mana 1 (satu) USD dipecah menjadi sama dengan 100 sen. USD pertama sekali dibentuk dengan Coinage Act 1792 di mana setiap 10 USD diasumsikan sama dengan 371 sampai dengan 416 butir perak atau sama dengan 247 sampai dengan 270 butir emas. Secara umum daya beli dengan USD dianggap sama artinya dengan daya beli dengan pertukaran perak atau emas. USD dibuat pertama sekali untuk membiayai perang sipil di Amerika pada tahun 1861. Tetapi sesuai perkembangan perekonomian pasca perang sipil, maka pemerintah Amerika memutus konsep bahwa USD memiliki hubungan dengan emas.

Di pasar internasional dari seluruh perdagangan dunia saat ini USD masih digunakan sebagai porsi yang terbanyak disusul Euro sebagai mata uang yang dibentuk dan digunakan oleh negara-negara di Eropa selain menggunakan mata uang negara masing-masing. Belajar dari Euro bahwa pada awalnya Euro diperdagangkan sama dengan USD, 1 berbanding 1. Euro dibentuk dan diberlakukan sejak 1 Januari 1999 dan secara fisik digunakan sejak 1 Januari 2002 dengan tujuan mengurangi ketergantungan negara-negara di zona Eropa terhadap USD dalam rangka kemandirian perekonomian negara-negara di zona Eropa. Saat ini lebih dari 30 negara di zona Eropa dan luar zona Eropa menggunakan Euro. Euro dikelola oleh Bank Sentral Eropa (European Central Bank) yang didirikan komunitas negara-negara di Eropa. Untuk mengelola mata uang Euro, Bank Sentral Eropa juga mengelola suku bunga acuan sama halnya dengan Bank Sentral Amerika Serikat (The FED) mengelola suku bunga acuan yaitu FED rate. Di Indonesia kurang lebih seperti BI Rate, yang merupakan suku bunga acuan perbankan di Indonesia.

Belajar dari pertama sekali USD dibentuk dan disusul oleh Euro yang diberlakukan sejak tahun 2002, 3 (tiga) tahun setelah krisis terbesar kedua dunia di tahun 1998, maka muncul pertanyaan apakah negara-negara lain dapat menerbitkan nilai tukar lain di komunitas antar negara tersebut ? Jawabannya adalah tentu bisa. Karena ini adalah hak masing-masing negara dan komunitasnya. Salah satu komunitas yang bersepakat untuk membentuk mata uang baru adalah aliansi negara Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan (BRICS). Mata uang baru digunakan tentunya untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang USD dan Euro.

Menarik untuk dibahas, nilai tukar yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah nilai tukar yang dipromosikan dalam konferensi BRICS tahun 2023 di mana dimotori oleh China dan Rusia bersama Brazil, India dan Afrika Selatan. Apa sebenarnya BRICS dan perlunya menakar keberhasilan rencana penerbitan nilai tukar baru versi BRICS. Menarik, tentunya karena seolah-olah semua pihak bermusuhan dengan USD dan tidak mau menggunakannya. Apakah pernyataan dan pertanyaan itu kuat ?

Mengenal BRICS sebagai keberlanjutan program Xi Jinping serta kesiapannya

BRICS sendiri diasumsikan sebagai tindak lanjut pemikiran Xi Jinping yang diawali dengan program Belt and Road Initiative yang diumumkan di tahun 2013 yang saat ini direncanakan diikuti oleh program Global Development Initiative (GDI) dengan beberapa sasaran atas negara-negara tertentu di dunia antara lain :

1. Menyelesaikan masalah kemiskinan yang sangat dalam.

2. Peningkatan ketahanan pangan.

3. Peningkatan sistem pendanaan.

4. Perubahan iklim.

5. Pembangunan yang menggunakan konsep good government governance dan good corporate governance dalam pembangunan (green development).

6. Industrialisasi.

7. Digitalisasi ekonomi.

8. Koneksitas.

Ide Xi Jinping untuk membentuk BRI dan merealisaikan GDI sangat baik jika dilakukan di luar agenda Economic War antara Amerika Serikat dan China. BRI akan membangkitkan perekonomian negara anggota dan tercapai apa yang diinginkan dalam GDI yaitu kemakmuran negara anggota, ketahanan pangan yang tinggi, pendanaan pembangunan yang stabil yang dimotori oleh manajamen perubahan iklim, pemberlakukan green development, peningkatan industrialisasi, digitalisasi ekonomi hulu dan hilir serta antar negara serta didorong oleh koneksitas yang baik.

Konsep Belt and Road Initiative (BRI) yang direalisasikan dengan konsep Global Development Initiative tentunya bisa berjalan efektif apabila masing-masing anggota kelak menggunakan 1 (satu) nilai tukar tertentu (?). BRICS tentunya harus membentuk nilai tukar baru seperti halnya Euro sebagai nilai tukar pertama yang didirikan oleh komunitas antar negara. Tentunya hal ini tidak mudah. Membentuk nilai tukar baru berarti membentuk Bank Sentral yang merupakan institusi yang mengelola nilai tukar baru tersebut. Bank sentral akan mengelola portofolio negara-negara anggota berikut mengelola suku bunga acuan antar negara-negara anggota dalam rangka membantu mengelola perekonomian negara anggota.

Berbicara tentang Bank Sentral dan Nilai Tukar, tentunya sangat rumit dan susah. Jika anggota BRICS sepakat membentuk nilai tukar baru maka negara anggota sepakat dengan pembentukan Bank Sentral baru misalnya “BRICS Central Bank”. Bank Sentral sebagai insitusi yang menangani masalah kebijakan moneter beserta perangkatnya akan melakukan tugas berat antara lain 1). Melakukan pengelolaan kebijakan moneter, dalam hal ini sentral bank harus mengelola likuiditas dan melakukan kebijakan intervensi atas nilai tukar. Kelemahan yang dihadapi adalah negara-negara anggota BRICS adalah negara yang masih membutuhkan bantuan ekonomi tentunya tidak memiliki sumberdaya untuk dikontribusikan ke bank sentral BRICS, 2). Bank Sentral harus memiliki riset yang kuat tentang perekonomian negara anggota BRICS, hal ini akan sangat sulit dilakukan mengingat geopolitik yang berbeda dan letak geografis yang berjauhan, berbeda dari negara-negara di Eropa, 3). Bank Sentral harus menetapkan aturan yang harus dipahami dan ditetapkan bersama, tentunya BRICS akan tidak secara efektif menyusun dan menerapkannya, 4). Bank Sentral memiliki kebijakan akuntansi yang tentunya tidak bisa efektif dilakukan oleh BRICS mengingat sistem akuntansi yang sangat berbeda antara China, Rusia, India, Brasil dan Afrika Selatan sangat berbeda. Di dunia konsepnya hanya dua apakah IFRS atau GAAP yang diselaraskan dengan kebijakan akuntansi masing-masing negara.

Selain ketidaksiapan negara-negara secara konseptual membentuk Bank Sentral maka hal lain yang sangat penting yang juga tidak dapat terpenuhi adalah Reserve dan Reserve Management atau bisa juga disebut Asset Liability Management (ALM). Bank Sentral harus memiliki cadangan yang besar dan dalam bentuk nilai tukar mata uang, surat berharga pendapatan tetap dan juga komoditas bernilai khususnya emas yang diasumsikan sebagai aset yang paling stabil sejak emas memiliki tempat tersendiri di perekonomian dunia. Hal ini bisa diatasi jika ada salah satu negara yang bersedia menjadi donor, dalam hal ini di antara anggota BRICS, hanya China yang siap secara ekonomi, tetapi tidak siap secara aturan keuangan dan akuntansi.

Mampukah BRICS menerbitkan Nilai Tukar Bersama ?

Nilai Tukar bukan hanya masalah keuangan untuk digunakan sebagai cadangan (reserve) tetapi kepada kesepakatan antar negara yang termasuk di dalamnya. Kesepakatan ini tentunya didasarkan pada kepentingan masing-masing negara dan kondisi perekonomian masing-masing negara. Brazil saat ini memiliki GDP sebesar USD 1.89 Trilliun dengan GDP Growth sebesar 2,9% dan diperkirakan menjadi 1,2% di 2023 dan 1,5% di 2024. India memiliki GDP 3,469 Triliun dengan pertumbuhan GDP sebesar 6,8%, 6,1% di 2023 dan 6,8% di 2024. Afrika Selatan memiliki GDP sebesar USD 419,02 Miliar (terkecil). Sementara itu China memiliki GDP terbesar USD 18,321 Trliun dengan pertumbuhan GDP sebesar 3% di 2022, diperkirakan 5,2% di 2023 dan 4,5% di 2024. Rusia memiliki GDP sebesar USD 1,775 Triliun dengan GDP growth turun 2,2% di 2022 dan diperkirakan turun 5,6% di 2023.

Mengacu kepada angka GDP dan pertumbuhannya tentu China diharapkan menjadi penopang perekonomian negara anggota lainnya. Seandainyapun Arab Saudi dan Turki masuk menjadi anggota BRICS, maka tidak terlalu besar menolong mengingat GDP Arab Saudi hanya sebesar USD 1 Triliun dan GDP Turki sebesar USD 905,5 Miliar. Selain kondisi perekonomian yang sangat timpang di keanggotaan BRICS, masing-masing negara memiliki kepentingan sendiri dengan Amerika Serikat dan negara lain yang menggunakan nilai tukar USD. Mengacu kepada GDP negara anggota BRICS nilai tukar bentukan BRICS tidak akan sukses mengatur perekonomian dunia maupun anggotanya. Semua negara dalam perdagangan internasional membutuhkan satu tolak ukur (benchmarch). Seandainya perdagangan dunia adalah berdasarkan pertukaran antar negara anggota, tetapi angka nominal perdagangan masih membutuhkan tolak ukur sebagai pengukur kesepakatan penetapan harga. Pada akhirnya tolak ukur yang akan digunakan tetap saja USD. Tolak ukur ini digunakan sebagai perhitungan perantara.

Apa yang dapat membuat nilai tukar bentukan BRICS menjadi penolong perekonomian anggota ?

Nilai tukar bentukan negara manapun di dunia bukan penentu apakah suatu negara berhasil menumbuhkan perekonomiannya. Nilai tukar tidak akan berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara dan profil suatu negara jika tidak ditunjukkan oleh apresiasi maupun depresiasi. Nilai tukar sebenarnya tidak dapat dijadikan komoditas. Selama nilai perdagangan internasional berbeda dengan nilai tukar yang digunakan bank sentral masing-masing anggota maka produktifitas, kebijakan pajak, kebijakan tarif, kebijakan kuota serta subsidi adalah penentu keberhasilan perekonomian suatu negara dan itu adalah pilihan. China sangat berbeda dengan negara lain, di mana pajak bukan segalanya untuk membangun negara tetapi produktifitas masing-masing pihak dan efisiensi. Sementara negara lain, masih sangat bergantung kepada pembayar pajak/wajib pajak termasuk Amerika Serikat. China justru memberi dukungan dan keuntungan bagi industri yang bisa memproduksi barang dan mengekpor barang tersebut. Belum ada negara lain yang mampu melakukan kebijakan seperti yang dilakukan pemerintah China.

Kesejahteraan masyarat suatu negara dapat dilihat dari rendahnya nilai kemiskinan suatu negara. Negara dengan GDP yang tinggi bukan berarti makmur jika kemiskinan di negara tersebut masih tinggi. Jika GDP tinggi tetapi tingkat kemiskinan tinggi dapat diartikan pertumbuhan GDP tinggi secara nominal tetapi GDP per capita rendah atau kualitas pertumbuhan ekonomi sangat buruk. Hal ini yang ditakutkan Amerika Serikat sebagai pemegang GDP tertinggi di dunia.

Kembali ke pertanyaan apa yang dapat membuat nilai tukar bentukan BRICS menjadi penolong perekonomian anggota ? Tentunya tidak ada dan tidak signifikan. Nilai Tukar bentukan BRICS hanya bisa dijadikan alat untuk diperbandingkan dengan USD ataupun Euro. Sama halnya dengan Euro, tidak membuahkan hasil bagi negara anggotanya.

Apakah ada hubungan antara Global Development Initiative usulan Xi Jinping dengan Nilai Tukar bentukan BRICS

 Usulan Xi Jinping sangat mulia tetapi akan menciptakan suatu kondisi yang baru jika hutang piutang yang terjadi antara negara-negara yang diharapkan mendapat manfaat dengan mengikuti program Global Development Initiative dengan pemerintah China. Sama saja memindahkan masalah International Monetary Fund (IMF) ke lembaga baru bentukan BRICS jika tidak dipikirkan secara benar dan terbebas dari politik dan kepentingan China dan Rusia sendiri.

Saat ini keterbelakangan suatu negara adalah memiliki hutang luar negeri yang tinggi tetapi produktifitas rendah, tidak dibutuhkan dan tidak memiliki daya Tarik untuk diajak kerjasama. Banyak negara tidak dibutuhkan dalam perdagangan internasional baik jasa maupun barang, sehingga tidak dapat menempatkan nilai tukarnya menjadi pemimpin di pasar bebas.

 Apa yang terpikirkan oleh Xi Jinping adalah hal yang positif tetapi harus terpisah dari nilai tukar. GDI adalah program yang sangat bagus di mana negara-negara yang produktifitasnya rendah dapat didorong lebih maju, GDI juga diprogramkan untuk menciptakan green economy, dan green investment. Ide baik yang diusulkan Xi Jinping dalam GDI tentunya benar-benar baik jika masing-masing negara anggota memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi atau setidak-tidaknya pemerintah China atau anggota surplus lainnya dapat memberikan pinjaman lunak dalam jangka waktu sangat panjang dengan suku bunga pinjaman mendekati nol (0) persen.

Sejauh apa “ketidakbutuhan” dunia terhadap nilai tukar USD ?

 Apakah Amerika Serikat dapat dihindari dan nilai tukar USD tidak dibutuhkan lagi ? Tentu saja ini hanya hayalan. Amerika Serikat dan USD masih tetap akan dibutuhkan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan USD dibutuhkan antara lain Amerika Serikat adalah pasar yang sangat besar untuk negara lain. Penduduk Amerika Serikat saat ini adalah 334.225.183 dengan GDP per capita sebesar USD 63.543 (sangat kuat) sementara itu India sebesar 1,354 miliar dengan GDP per capita sebesar USD 2.466 (sangat rendah), Brazil sebesar 210,9 juta dengan GDP per capita sebesar USD 8.857 (tidak terlalu tinggi).

Income per capita yang tinggi hanya terdapat pada China 1,415 miliar dengan GDP per capita sebesar USD 12.732,547 (pendapatan per kapita tinggi) serta Arab Saudi. Pendapatan per kapita Arab Saudi sebesar USD 27.941,49 dengan jumlah penduduk 35,95 juta diharapkan menjadi pasar yang cukup besar bagi produk negara lain. Tetapi Pendapatan per kapita Arab Saudi tidak memiliki kualitas yang tinggi mengingat income drivernya hanya dari minyak dan gas, di mana teralokasi pada pihak-pihak tertentu, tidak menyeluruh.

 Amerika Serikat beserta nilai tukar USD masih menjadi perhatian penuh mengingat dengan GDP per kapita yang tinggi tentunya merupakan pasar yang sangat besar bagi produk-produk negara lain termasuk China sebagai negara yang produktifitasnya tinggi.

Apa yang seharusnya dilakukan BRICS ?

Hal yang bijaksana dan sifatnya membangun, adalah yang seharusnya dilakukan oleh BRICS, bukan pembentukan Nilai Tukar. Apa saja yang dapat dilakukan oleh anggota BRICS untuk bersaing dengan negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat ? Tentunya negara-negara kaya dikeanggotaan BRICS sepertri China dan Arab Saudi membantu negara-negara miskin yang memiliki produktifitas rendah menjadi negara industri produksi, negara industri pertanian dan tujuan wisata yang sangat baik dengan program nol persen bantuan keuangan (zero percent loan).

Dengan keberhasilan China dan Arab Saudi membantu negara terbelakang melalui program BRICS akan memperkuat posisi negara-negara di dunia untuk saling bersaing secara wajar dan baik. Sekali lagi nilai tukar bukanlah isu yang sangat penting.

Seperti apa posisi yang harus dipilih pebisnis di Indonesia dalam mengantisipasi USD, program GDI, rencana nilai tukar BRICS ?

 Bisnis tidak harus panik dan terfokus pada nilai tukar usulan BRICS. Tetap fokus pada produktifitas usaha masing-masing. Apabila produktifitas dapat dibangun, dunia usaha dapat mengambil keuntungan dan kesempatan dalam program BRICS yaitu dengan meningkatkan ekspor barang dan jasa serta mengundang dana masuk ke Indonesia melalui program yang memiliki business link dengan negara-negara yang termasuk sasaran Xi Jinping dalam Global Development Initiative seperti halnya JALUR SUTERA versi modern.

 Tetap fokus pada bisnis untuk mengimbangi cost of fund yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan volatilitas USD. Sebagai catatan penting cost of fund di Indonesia masih mengacu kepada kebijakan pasar uang yang bebas.

 

Oleh : Dr. Josep Ginting, Economist