Disertasi tentang PPHN, Ketua MPR TI Jalani Sidang Terbuka Promosi Doktor di UNPAD Bandung

Oleh : Herry Barus | Rabu, 25 Januari 2023 - 09:09 WIB

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Ketua MPR Bambang Soesatyo sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar akan menjalani Sidang Terbuka Promosi Doktor untuk Bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung, pada Sabtu 28 Januari 2023. Ketua MPR akan mempresentasikan  disertasi berjudul  "Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas".

Sidang terbuka itu rencananya digelar di Kampus Unpad, Bandung. Bamsoet akan mempertahankan disertasinya di hadapan 11 anggota tim penguji, meliputi  Prof. Dr. Rina Indiastuti, S.E., M Sie. (Rektor UNPAD),  Prof. Huala Adolf, S. H., LL.M., Ph.D. (Guru Besar),  Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli,  S.H., M.H., FCB (Promotor), Dr. Ari Zulfikar, S H., M.H.(Co-Promotor), Prof. Yasona H. Laoly, S,H. M SC., Ph.D. (Menkumham),  Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud MD, S.H., S.U.. M.I.P (Menkopolhukam),  Prof, Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H. (Ketua MK/tentatif), Prof. Dr Yusril Izha Mahendra, SH, Msc (Guru Besar Hukum Tata Negara), Dr. Adrian E. Rompis, S.H., M. H., BBA, Dr. Prita Amalia, 5 Hi, M.H. dan Prof. Dr. I Gde Pantia  Astawa, S.H., M.H. (Guru Besar Hukum Tata Negara).

Bamsoet saat ini menjadi dosen tetap Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial & Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka. Melalui disertasinya, Bamsoet berusaha menemukan kebenaran ilmiah terkait konsepsi PPHN. Demi konsistensi arah pembangunan negara-bangsa, tegasnya, PPHN hendaknya disepakati sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkesinambungan. PPHN dibutuhkan untuk menyikapi serta menanggapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045.

"Memang, PPHN tidak harus identik dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Namun, pendiri bangsa telah memikirkan urgensi tentang pedoman atau arah bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan pokok-pokok pikiran sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," tegas Bamsoet di Jakarta, Rabu (25/1/23) menjelang Sidang Terbuka Promosi Doktor Bidang Ilmu Hukum di FH-UNPAD.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menuturkan, dalam penelitian untuk disertasinya, ia mengidentifikasi sejumlah masalah. Pertama, perlunya kesepakatan semua elemen bangsa (Konsesus Nasional) untuk memastikan pembangunan nasional dapat berkesinambungan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kedua, menyepakati konsep hukum dan ruang lingkup PPHN yang paling tepat. Ketiga, peran dan fungsi PPHN dalam merawat kesinambungan program-program pembangunan untuk menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas.

"Hasil penelitian menunjukkan, pembangunan nasional memerlukan PPHN sebagai pedoman atau arah (direction) untuk menjamin dan memastikan kesinambungan, kendati terjadi pergantian pimpinan nasional atau daerah. Pembangunan berkesinambungan memberi jaminan tidak ada uang negara yang sia-sia," kata Bamsoet.

Dengan menghadirkan kembali haluan negara yang kini diberi nomenklatur PPHN, dapat menjamin keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dengan daerah, antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, serta antara satu periode pemerintahan ke periode penggantinya, baik di tingkat pusat hingga daerah. Sekaligus memastikan pembangunan tidak hanya dijalankan berdasarkan pada pelaksanaan dengan memanfaatkan uang rakyat melalui APBN, melainkan terlebih dahulu didasarkan pada perencanaan yang matang. Seperti rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia (IKN) di Kalimantan Timur. Sehingga pelaksanaannya tidak akan mangkrak ditengah jalan.

PPHN merupakan dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, berhak merancang dan menetapkannya.

Dokumen tersebut selanjutnya menjadi rujukan bagi presiden dan penyelenggara negara lainnya dalam menyusun berbagai program pembangunan sesuai kewenangannya masing-masing.

Tidak Perlu Amendemen

Bamsoet menambahkan, penelitian yang dilakukannya juga mengonfirmasi bahwa  menghadirkan PPHN tidak perlu amendemen UUD NRI Tahun 1945.

"Banyak cara dapat dilakukan tanpa menimbulkan kegaduhan. Setidak-tidaknya ada 5 alternatif yang dapat dipilih. Kelima alternatif itu apa saja, tunggu tanggal mainnya akan saya paparkan secara ilmiah dengan kajian yang mendalam dengan berbagai masukan para profesor dan Guru Besar Ahli Hukum Tata Negara," pungkas Bamsoet.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ichitan kampanye tutup botol berhadiah Private Fan Meeting bersama Bright Vachirawit ke Thailand.

Minggu, 29 Januari 2023 - 19:21 WIB

Bawa Bright Vachirawit Ke Indonesia, Ichitan Bikin Kejutan Tutup Botol Berhadiah Ratusan Juta Dan Fan Meeting Ke Thailand

Ichitan hadirkan kejutan dengan datangkan Bright Vachirawit ke Indonesia dan adakan tutup botol berhadiah Private Fan Meeting serta hadiah ratusan juta rupiah.

Presiden Jokowi bersama Menlu Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir

Minggu, 29 Januari 2023 - 15:50 WIB

Presiden Jokowi: ASEAN Penting dan Relevan bagi Kawasan dan Dunia

Presiden Joko Widodo meyakini bahwa ASEAN masih memiliki peran yang penting dan relevan bagi rakyat, baik di kawasan maupun di dunia. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya…

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Minggu, 29 Januari 2023 - 15:32 WIB

Menteri PUPR Basuki Dampingi Presiden Jokowi Buka Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka acara Kick Off Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 di Hari Bebas Kendaraan…

Klub pencinta alam SMA 68 Elpala

Minggu, 29 Januari 2023 - 15:24 WIB

Elpala Rayakan Hari Jadi dengan Mendayung di Ancol Jakarta

Klub pencinta alam SMA 68 Elpala punya cara tersendiri dalam memperingati hari ulang tahunnya yang ke 37. Mereka merayakannya dengan mendayung bersama di Pantai Jimbaran, Taman Impian Jaya Ancol,…

BTN Pastikan Hasil Rights Issue Tepat Sasaran Untuk Masyarakat Punya Rumah

Minggu, 29 Januari 2023 - 15:16 WIB

Menteri Keuangan Mendukung Langkah BTN Menjadi Kebanggaan Indonesia

Jakarta-PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk memulai tahun 2023 dengan optimisme, terlebih setelah mendapatkan suntikan dana segar senilai total Rp 4,13 triliun dari hasil penyelenggaraan Rights…