Pengusaha Sebut Pajak Jadi Faktor Utama Turunnya Penjualan Tekstil

Oleh : Ridwan | Jumat, 07 Juli 2017 - 15:55 WIB

Produksi Tekstil (Ilustrasi)
Produksi Tekstil (Ilustrasi)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Asosiasi Perstektilan Indonesia (API) mengaku penjualan tekstil dalam negeri mengalami penurunan hingga 30 persen. Penyebabnya kebijakan Direktorat Jenderal Pajak yang melarang pengusaha mengirim produk kepada pembeli yang tidak memiliki izin Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Ketua API Ade Sudrajat menjelaskan bahwa sekitar 70 persen pembeli produk tekstil dalam negeri adalah pengusaha non-PKP. "Kebijakan pemerintah ini menyebabkan rendahnya permintaan dari pasar," ungkap Ade di Jakarta (7/7/2017).

Ia menambahkan, rendahnya permintaan pasar ini pada dikhawatirkan bisa mematikan produksi tekstil dalam negeri. Pasalnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pasar domestik harus mengimpor dari luar negeri.

Ade mengaku momen Lebaran tahun ini juga tidak berpengaruh terhadap angka penjualan produk tekstil dalam negeri. Selain itu, Kemajuan teknologi juga tidak bisa membantu industri tekstil dalam negeri untuk kembali naik. "Toko online juga beli dari kami, kan barang yang mereka harus dijahit juga dari kami," ujarnya.

Disisi lain, Ade mengatakan pihaknya mencurigai kebijakan ini dikeluarkan karena Ditjen Pajak ingin mendapatkan keuntungan dari nilai impor yang tinggi. Padahal seharusnya pemerintah lebih memperhatikan industri dalam negeri. "Banyak pedagang-pedagang di pasar belum memiliki izin sebagai PKP, karena merasa syaratnya merepotkan. Seharusnya Nomor Pokok Wajib Pajak sudah bisa menjadi bukti pembayaran pajak yang sah. Untuk itu, para pengusaha meminta pemerintah untuk mengkaji ulang peraturan PKP," kata Ade.

Dia menyesalkan kebijakan Ditjen Pajak untuk izin PKP seharusnya dikaji terlebih dahulu sebelum diimplementasikan secara besar-besaran. "Harusnya bertahap dong, perhatikan keadaan pasar," pungkas Ade

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kepala Badan Karantina Pertanian Ali Jamil saat musnahkan komoditas Ilegal

Rabu, 17 Juli 2019 - 11:55 WIB

Barantan Gandeng Polri Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jakarta - Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian menjalin kerjasama dengan Kepolisian. Kerjasama dalam bidang pengawasan dan penegakan hukum.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Ditjen ILMATE Kemenperin, Putu Juli Ardika

Rabu, 17 Juli 2019 - 11:15 WIB

AMMDes Pengumpan Ambulans Jadi Pilot Project di Banten

Kementerian Perindustrian terus mendorong pemanfaatan pada Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) di seluruh daerah Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto

Rabu, 17 Juli 2019 - 10:40 WIB

Bikin SDM Industri Kompetitif, Kemenperin Susun Kurikulum Hingga Usul Insentif

Kementerian Perindustrian terus memacu ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) sektor industri. Langkah strategis yang telah dilakukan, salah satunya adalah pelaksanaan pendidikan…

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)/ASDP Ira Puspadewi

Rabu, 17 Juli 2019 - 10:00 WIB

Sinergi Pengembangan Destinasi Pariwisata baru di Bakauheni, Lampung

Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoerdan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)/ASDP Ira…

Dirjen Bina Konstruksi selaku Ketua Komite K2 Syarif Burhanuddin

Rabu, 17 Juli 2019 - 08:55 WIB

Ini Hasil Evaluasi Komite Keselamatan Konstruksi Atas Peristiwa Runtuhnya Formwork Pierhead Tol BORR

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Komite Keselamatan Konstruksi (Komite K2) dan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) telah melakukan evaluasi atas…