Parpol Mulai Tawar Menawar Koalisi Menuju Pilpres 2024

Oleh : Kormen Barus | Jumat, 30 September 2022 - 19:55 WIB

Parpol Mulai Tawar Menawar Koalisi Menuju Pilpres 2024/foto doc Golkar
Parpol Mulai Tawar Menawar Koalisi Menuju Pilpres 2024/foto doc Golkar

INDUSTRY.co.id, Jakarta- Partai Persatuan Pembangunan akan mengevaluasi keberadaan mereka di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada Mukernas mendatang. Sementara itu PKS mengatakan, mereka didekati Partai Golkar, meski masih terus mematangkan komunikasi dengan Nasdem dan Partai Demokrat.

“Ya ini tawar menawar karena persoalan di sana. Kalau satu partai mangkat, keluar maka akan berat dengan yang lain. Sehingga tiap partai di sini punya posisi yang kuat. Karena itu setiap partai belum bisa menyatakan buru-buru untuk  bergabung dengan partai A, B selama belum jelas keuntungan politik yang mereka dapatkan dari koalisi itu,“ tegas Pengamat Politik dari Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Jumat (30/9/2022).

Dia menambahkan, selama kalkulasinya belum pas, maka proses tawar menawar akan jalan terus, termasuk gertak akan keluar dari koalisi.

Diberitakan sebelumnya, keberadaan PPP di KIB dipertanyakan ketika partai berlambang Ka'bah itu memiliki Ketua Umum baru, Mardiono. Namun Mardiono sebelumnya mengatakan bahwa PPP masih akan berada di KIB. Namun Wakil Ketua Umum PPP, Asrul Sani mengisyaratkan nasib PPP di KIB akan diputuskan dalam Mukernas.

“Koalisi, tidak ada yang pasti. Baru pasti kalau sudah ke KPU . Sekarang, mau pakai salam-salaman, hitam diatas putih, itu masih bisa cair, kalau partai partai ini belum mendapatkan keuntungan yang signifikan dari bentuk koalisi-koalisi mereka.” jelas Ray.

Selain itu itu, kemungkinan PKS untuk berkoalisi dengan Partai Golkar maupun lainnya disebut Ray, tergantung Anies Baswedan. “Kenyataan politik PKS itu Anies. Kalau Anies dengan PDIP, Nasdem, Demokrat, siapa saja, PKS pasti akan ikut,” ungkap Ray.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (Wasekjen PKS) Ahmad Fathul Bari mengungkapkan PKS memang tengah menjalin komunikasi intensif dengan Demokrat dan Nasdem.

Koalisi itu dimaksudkan untuk bisa mengusung bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang memiliki karakter nasionalis-religius dan berpeluang besar untuk menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Dengan hasil keputusan tersebut, PKS sudah lebih intensif melakukan komunikasi politik, antara lain dengan Nasdem dan Demokrat, dengan melihat tokoh-tokoh potensial yang mendekati dengan kriteria tersebut," tambahnya.

Meski demikian, PKS tidak menutup komunikasi politik dengan partai lain. Menurut Ahmad, PKS berpegang pada hasil MMS VII PKS dalam menentukan arah koalisi.

"Tetapi komunikasi dengan parpol lain juga tetap berjalan, selama konfigurasi koalisi dapat memenuhi syarat serta tokoh yang akan diusung mendekati dengan kriteria yang diputuskan oleh MMS VII PKS," tegasnya.

Tergantung Anies

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam menilai PPP berada dalam dilema. Menurutnya, PPP lebih cocok bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Hal itu didasarkan pada sejumlah hal. Utamanya adalah kemungkinan capres yang bakal diusung yakni Anies Baswedan.

"PPP akan menghadapi dilema besar. Di satu sisi, PPP akan lebih cocok untuk bergabung dengan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS yang kabarnya akan mengusung Anies sebagai capres," terangnya.

Menurut Umam, ketika PPP mengusung Anies dalam Pilpres 2024, risiko keterpecahan pada basis elektoral relatif bisa dimitigasi. Karena Anies diidentikkan dengan kekuatan politik Islam.

"Dengan ikut mengusung Anies, PPP tidak akan mengalami split ticket voting dan lebih mudah mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya, mengingat Anies cukup identik dengan representasi kekuatan politik Islam," tuturnya.

Meski demikian, ada kemungkinan PPP akan merapat ke PDIP yang tengah membutuhkan legitimasi kekuatan politik Islam moderat untuk bertarung di Pilpres 2024. Kemungkinan itu juga didukung sejumlah hal, yakni kondisi PKB dan PAN.

"Di sisi lain, PKB sudah punya orientasi koalisi sendiri dan PAN rasanya kurang memiliki chemistry yang kuat dengan PDIP. Selain itu, PPP juga harus membayar hutang budi pada PDIP yang dinilai sejumlah kalangan memiliki jasa dalam menyelamatkan partainya dari proses degradasi 'parliamentary threshold' di Pemilu 2019 lalu," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

PointStar gelar acara “Iftar Insights: Understand Retail Business Continuity & Operational Challenges during Ramadan”.

Jumat, 29 Maret 2024 - 00:47 WIB

PointStar Dukung Pemerintah Capai Target Pertumbuhan Lewat Transformasi Digital

PointStar berkomitmen untuk menyediakan solusi teknologi yang inovatif dan terdepan untuk membantu perusahaan ritel menghadapi tantangan perekonomian global dan lokal.

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:44 WIB

Kolaborasi Bank DKI dan PT Jalin Pembayaran Nusantara, Kini Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI

Jakarta – Bank DKI kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah khususnya dalam layanan digital.

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:27 WIB

Bank DKI Raih Penghargaan Indonesia Best 50 CEO 2024

Jakarta – Bank DKI kembali meraih apresiasi dari lembaga independen, kali ini dari media The Iconomics sebagai Indonesia Best 50 CEO pada Kategori Bank Daerah, yang diserahkan langsung pada…

Studi Klinis SANOIN dan P&G Health atasi anemia.

Kamis, 28 Maret 2024 - 22:06 WIB

SANOIN dan P&G Health Lakukan Studi Klinis Atasi Anemia

Beberapa temuan dari studi klinis SANOIN terbaru yang didukung P&G Health dan dilakukan oleh para pakar kesehatan terkemuka, menunjukkan efikasi dari suplementasi zat besi dengan Sangobion

Direktur Enterprise & Business Service Telkom Indonesia FM Venusiana R. bersama Kepala LKPP Hendar Prihadi

Kamis, 28 Maret 2024 - 21:48 WIB

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur, Lebih Responsif, Bisa Lacak Pengiriman dan Pembayaran

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) luncurkan Katalog Elektronik Versi 6 pada Kamis (28/3) di Jakarta. Inovasi terbaru yang dibangun untuk meningkatkan performa sistem…