BBM Naik Rakyat Menjerit

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Akhirnya berita santer dibicarakan bahwa BBM bersubsidi yaitu solar dan pertalite resmi harganya naik terhitung hari Sabtu 4-09-2022 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian barat .

Menteri ESDM yang menyampaikan pengumuman tersebut agak kelihatan grogi dari tidak lengkapnya menyampaikannya sehingga harus susul menyusul serta harus diingatkan.

Secara terinci pertalite dari 7.650 menjadi Rp.10.000.- atau  naik Rp2.350per liter, sementara solar dari Rp. 5.150  menjadi  menjadi Rp 6.800 naik Rp. 1.650,- per liter dan Pertamax  dari Rp. 12.500 naik menjadi Rp 14.500/literRp. naik Rp 2.000per liter.

Suatu kenaikan yang dramatis kalau diprosentasikan berarti pertalite naik 30%  lalu solar naik 32% dan pertamax naik 16%. Suatu kenaikan yang sungguh mengagetkan bagi masyarakat yang selama ini menggunakan BBM bersubsidi. Inikah yang disebut menyesuaikan harga sebagaimana disampaikan Menteri ESDM, padahal sesungguhnya yang terjadi  lonjakan harga yang menukik kalau boleh disebut terutama untuk pertalite dan solar, karena untuk pertamax merupakan BBM non subsidi dan kenaikannya sifatnya berkala.

Sekalipun Pemerintah langsung oleh  Presiden Jokowi dalam pernyataannya menyampaikan pemerintah sudah maksimal berusaha agar tidak terjadi kenaikan BBM bersubsidi ini.

Ada dua alasan yang mengharuskan pertalite, solar yang merupakan BBM bersubsidi harus dinaikan yaitu:

Pertama, anggaran subsidi dan kompensasi BBM 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus dari tahun ke tahun anggaran.

Kedua, lebih dari 70% subsidi justru dinikmati kelompok masyarakat mampu yaitu pemilik mobil pribadi.

Kedua hal tersebut menjadikan posisi

yang sulit untuk memutuskan, namun untuk menyelematkan APBN maka dengan berat hati diambil keputusan untuk menaikkan (bukan sekedar menyesuaikan) harga BBM Subsidi yaitu solar dan pertalite, walaupun pertamax yang merupakan BBM non subsidi juga  mengalami kenaikan.

Sesungguh kedua hal tersebut bisa disikapi agar bisa menjadi sebuah alternatif keputusan menunda atau melakukan penyesuaian bertahap (tidak sekaligus melonjak) sehingga tidak memberatkan rakyat.

Hal yang bisa dilakukan untuk alasan pertama adalah meyakinkan kebutuhan subsidi BBM yang wajar yaitu dengan menginventarisasi kebutuhan BBM baik solar dan pertalite dengan menghitung jumlah kendaraan (mobil dan sepeda motor) yang layak menggunakan BBM bersubsidi.

Sebagai dasar menghitung kebutuhan BBM bersubsidi bisa dilihat dari jumlah kendaraan yang ada di Indonesia dan diantaranya sepeda motor yang paling banyak , kemudian mobil ber-cc rendah dibawah 2.000 cc dan seterusnya pengguna alat transportasi nelayan dan petani, alat angkutan dan armada lain yang menggunakan BBM bersubsidi.

Beberapa Langkah solusi

Sebagai dasar untuk menghitung ulang BBM bersubsidi dengan menggunakan asumsi jumlah kendaraan berdasarkan data yang dihimpun dari Korlantas Polri, tercatat sebanyak 146.046.666 kendaraan yang beredar di seluruh wilayah Indonesia per Januari 2022.

Namun jika dirinci lebih detail, jumlah kendaraan paling banyak di Indonesia saat ini dikuasai oleh sepeda motor yang mencapai 117.679.559 unit. Sementara itu, jumlah mobil penumpang di seluruh Tanah Air totalnya mencapai 22.434.401 unit.

Baru setelah itu kendaraan paling banyak ketiga didominasi oleh mobil barang mencapai 5.737.594 unit. Sementara itu, jumlah bus sebanyak 211.675 unit, kemudian kendaraan khusus paling sedikit mencapai 82.181 unit.

Dengan demikian diperkirakan yang memiliki peluang untuk menggunakan BBM bersubsidi adalah untuk kendaraan mobil penumpang adalah sejumlah  22 juta lebih namun belum tahu berapa yang terkonfirmasi mendapatkan menggunakan BBM Subsidi akan tergantung kepada jenis kendaraan dan besarnya CC.

Sementara itu untuk yang berpeluang untuk BBM bersubsidi lainnya adalah kendaraan jenis mobil barang yang berjumlah lebih 5,7 juta dan bus yang berjumlah lebih 211 ribu semuanya rata-rata pengguna BBM Subsidi untuk jenis Solar , sedangkan kendaraan jenis khusus yang berjumlah 82 ribu lebih juga berpeluang  sebagai pengguna BBM Subsidi.

Kalau hal ini betul-betul dilakukan dengan cermat dapat diyakini dapat diketahui perkiraan kebutuhan wajar BBM bersubsidi walaupun tidak tepat tetapi setidaknya mampu mengurangi subsidi .

Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengurangi penikmat BBM bersubsidi sebagai digunakan alasan kenaikan BBM pertalite dan Solar yaitu 70% penikmatnya adalah pemilik mobil pribadi. Hal ini perlu dilakukan penertiban melalui sistem penggunaannya diantaranya untuk kendaraan kepemilikan pribadi dengan zona domisili misalnya yang berdomisili diperumahan tertata menengah , atas dan bahkan perumahan elit tentu penghidupan mapan sehingga tidak layak memperoleh BBM subsidi . Selain itu juga jenis kendaraan dan besarnya cc dan merk mobilnya. Kalau hal ini diciptakan sistemnya setidaknya akan mengurangi jumlah kebutuhan BBM bersubsidi.

Langkah lain adalah melakukan penangguhan proyek-proyek lain yang tidak memiliki nilai tambah jangka pendek maupun jangka panjang.

Keberpihakan kepada rakyat sesungguhnya menjadi prioritas pemerintah ditengah rakyat belum pulih dari dampak pandemi ditambah dengan kenaikan beberapa jenis kebutuhan  pokok mulai minyak goreng, cabe, bawang, telor, daging, listrik dan yang berakumulasi ditambah kenaikan BBM solar dan pertalite menjadikan rakyat (kecil) semakin menjerit menanggung beban hidup. Dengan kenaikan BBM maka sudah pasti akan membawa pengaruh kenaikan secara berantai sektor lainnya mulai transportasi, kebutuhan bahan pokok dan menciptakan efek domino yakni suatu efek komulatif yang dihasilkan saat satu peristiwa menimbulkan serangkaian peristiwa serupa.

Melihat kondisi tersebut seharusnya pemerintah menahan diri untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi kecuali melakukan penundaan setelah ada kajian yang mendalam terhadap efek domino dimaksud. Atau menyesuaikan secara bertahap mulai dari tidak langsung loncat naik diatas 30% dan bagaimana kalau prosentasi ini dijadikan dasar untuk kenaikan yang lain seperti tarif angkutan dan klmplnen lainnya yang berbasis dari kenaikan BBM ini.

Sekalipun pemerintah akan memainkan jurus pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang kurang mampu, namun hal ini akan dirasakan sesaat dan tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat kecil dan terkesan tidak mendidik, belum lagi kalau tidak tepat sasaran.

Konklusi

Dari beberapa hal yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dikknklusikan hal-hal sebagai berikut:

Pertama : Kenaikan BBM bersubsidi untuk solar dan pertalite dengan berbagai alasan ternyata sulit diterima masyarakat. Hal tersebut terbukti adanya penolakan dari hampir semua elemen masyarakat dengan demo yang dilakukan dengan menolak kenaikan masyarakat. Sebaiknya pemerintah peka dan emphati akan suara rakyat dengan memenuhi keinginan rakyat yaitu menurunkan harga BBM dan bahan pokok lainnya.

Kedua: Kenaikan harga BBM bersubsidi yaitu solar dan pertalite sesungguhnya rakyat (kecil) semakin menjerit menghadapi beban kebutuhan hidup. Oleh karena perlu melakukan langkah untuk mengurangi subsidi melakukan perhitungan ulang tentang kebutuhan BBM bersubsidi dan meningkatkan sistem pemanfaatnya sehingga subsidi BBM mencapai sasaran.

Ketiga: Upaya pemberian BLT bukan menyelesaikan masalah jangka panjang belum lagi kalau tidak tepat sasaran. Hal ini merujuk pengalaman sebelumnya dalam pemberian BLT.

Keempat: sudah barang tentu kenaikan BBM ini akan membawa pengaruh efek komulatif terhadap kenaikan harga sektor yang dipengaruhi oleh kenaikan BBM (efek domino) dan apakah sudah diantisipasi langkah-langkahnya.