Pemerintah Harus Tegas Larang Angkutan Sawit Hingga Industri Komersial Gunakan BBM Subsidi

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pengumuman kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis bensin Pertalite dan Solar subsidi saat ini masih ditunggu banyak masyarakat di Indonesia.

Bukannya memberi kepastian, pemerintah justru hanya memberikan sinyal-sinyal kenaikan harga bensin bersubsidi. Semisal menambah bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan memberikan subsidi upah bagi pegawai dengan gaji maksimal Rp3,5 juta.

Peneliti Senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai kenaikan harga BBM justru akan berdampak pada peningkatan inflasi.

"Inflasi akibat BBM harus jelas hitungannya. Oleh karena itu,seharusnya pemerintah bisa mengukur dampak kanaikan yang ditimbulkan," kata Salamuddin Daeng dalam daring bertajuk Subsidi Energi BBM untuk Siapa? Review Nota Keuangan 2023 dan Catatan Kritis, Jakarta, Rabu (31/8) malam.

Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, utamaya bagi kepentingan masyarakat umum seperti angkutan logistik bahan pangan.

"Bila angkutan logistik mendapatkan BBM subsidi, maka  seharusnya harga pangan tidak mengalami kenaikan," terangnya.

Sebaliknya, pemerintah juga harus bisa melarang angkutan sawit, pertambangan dan industri komersial lainnya untuk menggunakan BBM bersubsidi.

"Angkutan sawit, pertambangan dan industri ini seharusnya diawasi dan bisa dihitung karena banyak yang menggunakan BBM subsidi dan datanya ini masih kasat mata," tegas Daeng.

Ia meminta pemerintah tegas melarang sektor industri atau komersial menggunakan BBM bersubsidi. Bila perlu BPH Migas sebagai pelaksana penugasan distribusi BBM diberikan kewenangan lebih agar bisa mengendalikan konsumsi bensin bersubsidi.

"Selama ini perusahaan sawit dan tambang yang pakai BBM bersubsidi ini tidak dibongkar masalahnya akan tetap sama dan ini harus didalami lebih lanjut dengan melibatkan aparat penegak hukum," tuturnya.

Daeng menduga jebolnya subsidi BBM tidak lain karena ulah pelaku usaha yang masih menggunakan BBM bersubsidi.

"Paling tidak ada 5 juta kilo liter yang BBM subsidi yang rembes ke pengusaha nakal. Bahkan, pemerintah pun tahu pengusaha mana yang menikmati manisnya subsidi energi," tandas Daeng.

Dikesempatan yang sama, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengakui bahwa sistem penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan solar masih dilakukan secara terbuka.

Alih-alih mengganti dengan sistem tertutup atau subsidi langsung ke konsumen, pemerintah memilih untuk mempersempit konsumen dengan pembatasan. Caranya dengan melakukan pendataan yang saat ini tengah dilakukan melalui MyPertamina

Saleh berharap, membatasi konsumen dengan cara ini bisa membuat penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.

"Subsidi masih terbuka, jadi belum menyasar orang-orang yang berhak atas subsidi tersebut. Ini memang yang jadi bahan pemikiran kita juga di Kementerian ESDM, di BPH, di Kemenkeu. Saya kira juga ya gimana cara kita agar subsidi ini tepat sasaran kita coba persempit konsumennya," katanya.

Pendataan ini menurutnya jadi satu poin penting untuk menjadikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Meski, implementasinya ke depan masih menunggu aturan yang jelas.

Saleh mengatakan kalau sistem MyPertamina sudah paling siap. Artinya, telah memiliki kemampuan sebagai platform penopang pembatasan penyaluran BBM Subsidi.

"Saya pikir MyPertamina lebih siap dan komprehensif dan bisa meminimalisir ketidaktepatan subsidi yang diberikan kepada masyarakat kita," terangnya.

Kendati begitu, dia mengakui sistem pendaftaran MyPertamina masih belum maksimal, baru sekitar 1 juta orang yang mendaftar. Satu hal yang menurutnya bisa mendorong jumlah ini adalah terbitnya revisi Peraturan Presiden Nomor 191/2014.

"Saya kira memang misalnya Perpres keluar, di situ clear apa yang di situ nanti promosi atau pendaftaran tentu akan dilakukan lebih masif," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Hery Susanto melihat kalau MyPertamina sebagai satu terobosan dalam digitalisasi. Namun, pelaksanaan di lapangan masih belum tepat sasaran.

Hal ini didapatkan dari proses asesmen yang dilakukan oleh Ombudsman. Di sisi lain, pelaksanaan MyPertamina ini masih terbatas di sebagian kecil SPBU di daerah-daerah besar.

"Dalam catatan kami sebarannya hanya di memang sudah 10 provinsi, dan belum semua kabupaten kota, dan jauh dari basis perekonomian rakyat di level bawah. Paling banyak ditemukan pendaftaran MyPertamina itu supir sama ojek dan lain-lain, nelayan kecil sekali, petani gimana akses mereka supaya bisa masuk MyPertamina, ini belum terserap dalam aplikasi tersebut," paparnya.

Masalah yang ditemukan ternyata adanya keterbatasan pengetahuan dari kelompok kecil tersebut untuk mendaftar melalui MyPertamina.

"Ini jadi satu alasan kalau sosialisasi harus dilakukan lebih masif lagi," tutup Hery.