INDUSTRY.co.id, JAKARTA - Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono saat acara Chief Editor Briefing di Jakarta, Rabu (15/6/2022), memaparkan, pemerintah akan segera merampungkan aturan (beleid) terkait pemberian insentif bagi investor yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Harapannya beleid itu bisa mendorong maraknya investasi di IKN.
"Jadi nantinya dengan keluarnya aturan insentif itu diharapkan investasi makin banyak yang masuk. Saat ini aja sudah banyak yang menyampaikan minatnya," kata Bambang.
Beleid yang sedang dikebut itu menyangkut insentif perpajakan dan juga kemudahan usaha dan investasi.
Namun kata Bambang, untuk meningkatkan antusiasme masyarakat pindah ke IKN maka fasilitas pendukung seperti fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan, akan segera diselesaikan.
"Sudah banyak sekolah dan kampus yang siap untuk masuk ke IKN," terangnya.
Selain itu, Bambang Susantono juga menegaskan bahwa pemerintah akan fokus membina masyarakat lokal. "Mereka ini -- penduduk lokal -- akan kita siapkan untuk bisa berkembang dan bisa berdampingan dengan para pendatang," ujarnya.
Berbagai program training, pelatihan, peningkatan skil akan terus dilakukan untuk memberdayakan masyarakat lokal.
"Jadi kita ini indikator pembangunannya kan ESG yakni: environment (lingkungan), social (masyarakat), goverment (tata laksana pemerintahan). Makanya kita juga kerja sama dengan KPK, Kepolisian, dan Kejakaan Agung. Ini juga nanti akan berpengaruh pada rating jika seandainya pemerintah butuh pendanaan dari bond," jelas Bambang.
Masih di acara Chief Editor Briefing, Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN), Dhony Rahajoe, memaparkan mengenai kesiapan konglomerat Indonesia di IKN. Ia mengatakan bahwa ada empat hal yang perlu dikaji oleh pelaku usaha, yaitu demand, lahan, connectivity, dan insentif.
“Minggu lalu ada ngumpul dengan 100 pelaku usaha lokal. Ada empat hal yang saya kira perlu dikaji oleh pelaku usaha. Pertama, demand yang captive untuk 2024. Hingga 2024 ini waktu enggak banyak jadi jangan pikir panjang-panjang dulu, pelaku usaha itu biasanya kan lihat peluang ya. Captive demand itu ada 60 ribu ASN tahap 1 di 2024. Yang akan dibangun oleh APBN itu hanya 7.500 [hunian], berarti ada peluang yang cukup besar. Yang kedua, mereka tidak perlu membebaskan lahan, kalau di luar saat ini kan harus pembebasan lahan itu yang paling menantang, itu sudah tersedia,” paparnya.
Dhony kemudian melanjutkan paparannya terkait dua hal terakhir yang perlu dikaji oleh pelaku usaha, yaitu connectivity dan insentif.
“Yang ketiga, connectivity. Walaupun ada di remote area, itu akses ke sana sudah mudah dan akan lebih mudah lagi. Kemudian dari daerah lain, Bandara Sepinggan itu juga sudah bandara internasional yang gampang diakses. Yang terakhir, insentif. Nah insentif ini sebetulnya ada satu yang kita ingin kejar dalam beberapa minggu ke depan. Ada satu PP terkait kemudahan berusaha dan iklim investasi termasuk perizinan, termasuk misalnya tax holiday, support tax deduction, semua yang sudah berlaku saat ini kita akan kaji lagi bagaimana bisa menjadi daya tarik yang lebih atraktif untuk IKN,” tambahnya.
Ia pun menambahkan bahwa sudah ada pelaku usaha lokal yang menyampaikan ingin membangun 11 ribu unit rumah dan 2 ribu unit rumah oleh pelaku usaha dari Korea.
“Nah, setelah pertemuan yang minggu lalu dengan 100 [pelaku usaha lokal] ini, banyak yang ingin one-on-one ketemu ingin mendapat informasi lebih detil. Ada yang sudah menyampaikan tertulis mau bangun 11 ribu [unit rumah]. Itu lokal ya. Kemudian ada dari luar mau membangun 2 ribu [unit rumah] dari Korea,” imbuhnya, seperti dikutip industry.co.id.
