Cegah PMK, Kementan Serahkan Bantuan Obat-obatan dan APD di Lombok Barat

INDUSTRY.co.id-Jakarta-Kementerian Pertanian (Kementan) terus berupaya melakukan pencegahan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Salah satunya dengan memberikan bantuan obat hewan, vaksinasi, APD dan penyemprotan kandang dengan cairan disinfektan.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Nasrullah saat berkunjung ke lokasi peternakan di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi NTB pada hari ini Jumat (20/5/2022).

"Hari ini pemerintah hadir di tengah peternak, jadi jangan khawatir kami hadir untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran PMK," ujar Nasrullah.

Dalam kunjungannya di salah satu kelompok tani ternak yang memiliki sapi sekitar 700 ekor dalam kandang komunal di Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tersebut, Dirjen PKH Nasrullah memberikan bantuan obat-obatan, vitamin, desinfektan dan hand sprayer. Ia pun berpesan kepada peternak agar sapi yang terindikasi PMK dijaga dan tidak meninggalkan kandang sebelum diberikan obat dan juga tetap diberikan pakan rutin untuk menjaga imunitas dan kesehatan ternak peliharaannya.

"Kandangnya juga disemprot dengan desinfektan, kemudian batasi orang masuk kandang, jangan keluar masuk kandang," imbuh Nasrullah.

Nasrullah juga memberikan semangat, serta edukasi kepada para peternak di Lombok Barat. Ia memberikan pemahaman bahwa PMK dapat disembuhkan dan tidak berbahaya bagi manusia karena bukan zoonosis.

"Jadi tidak usah khawatir dan panik karena bisa disembuhkan, Kita bisa melihat sendiri di lapangan, semuanya sembuh dan sehat," ujar Nasrullah.

Ia mengingatkan agar para peternak tidak terpancing dan terprovokasi dengan oknum yang kerap memberikan isu negatif terhadap PMK. Oknum tersebut hanya ingin mengambil kesempatan, sehingga peternak dirugikan.

"PMK ini memang menimbulkan kematian tapi presentasinya kecil, dan kemungkiban yang menimbulkan kematian biasanya hanya pada ternak muda (anak)," ungkapnya.

Lebih lanjut Nasrullah menjelaskan, PMK tidak  membahayakan manusia. Jadi para peternak dan masyarakat yang mengkonsumsi daging tidak perlu takut, serta khawatir dengan berita bohong yang beredar.

"Jangan mau ditakut-takuti oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Dagingnya masih bisa dimakan asal diolah dengan benar dan dimasak dengan matang. Insya Allah PMK bisa kita sembuhkan dengan usaha dan ikhtiar kepada Allah SWT adalah kunci kesembuhan," paparnya.

Menurut Nasrullah yang diperlukan saat ini adalah kekompakan seluruh pihak untuk bersama-sama menangani wabah PMK. Pemerintah juga berencana akan melakukan vaksinasi gratis pada bulan Juni 2022.

Ia pun menegaskan, sektor peternakan menyumbang sumber protein yang bermanfaat, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga, hewan ternak ini perlu dijaga bersama.

Terlebih, pulau Lombok termasuk Lombok Barat ini merupakan salah satu sentra peternakan NTB dan secara nasional merupakan unggulan peternakan Indonesia.

"Artinya kita harus bersama sama dan kompak mengurus peternakan ini baik ditingkat kabupaten, kecamatan, provinsi dan pusat tentunya dibantu oleh TNI dan Polri," jelas dia.

Dalam giat Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke peternak tersebut Dirjen PKH yang didampingi Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak hadir bersama Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar, Kepala Balai Karantina Pertanian Mataram, Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTB, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Lombok Barat dan jajaran Polres Lombok Barat. Selain itu, Dirjen PKH dan rombongan juga menyaksikan kegiatan penyuntikan obat dan vitamin pada sapi-sapi, serta desinfeksi kandang oleh petugas.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Barat Winengan menyampaikan, agar peternak tetap semangat dan tidak perlu risau, tidak perlu khawatir karena penyakit ini akan sembuh dan hewan ternak sehat kembali.

"Saya telah perintahkan seluruh petugas, paramedik yang bertugas di Dinas Pertanian Lombok Barat untuk selalu turun ke lapangan/kandang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian PMK," pungkasnya.