Pemerintah terus Mendorong Pemanfaatan EBT di Indonesia

Oleh : Kormen Barus | Senin, 18 April 2022 - 16:34 WIB

Energi Panas Bumi (Foto Eksplorasi.Id)
Energi Panas Bumi (Foto Eksplorasi.Id)

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab besar memajukan energi baru dan terbarukan (EBT). Indonesia berkomitmen mencapai Karbon Normal (Net Zero Emission) pada 2060 atau kalau bisa lebih cepat. Untuk menuju ke sana, ada dua sasaran antara, yakni pencapaian bauran energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 dan penurunan emisi gas ruang kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030.

Salah satu jenis EBT yang bisa menggantikan pembangkit tenaga uap (PLTU) sebagai pembangkit beban puncak (base-load) adalah pembangkit tenaga panas bumi (PLTP). Sumber daya panas bumi melimpah karena Indonesia berada di kawasan gunung api (ring of fire), pasokannya stabil, dan efisiensi konversi panasnya di atas 90 persen. Namun, masa pembangunannya lama, dan hal itu berakibat pada mahalnya harga listrik panas bumi. 

Menurut Ketua Asosiasi Panas Bumi Indonesia, Prijandaru Effendi, peran pemerintah terutama untuk memperpendek masa pengembangan pembangkit panas bumi agar harga jual listrik lebih murah dan feasible bagi pengembang. “Kalau mengikuti bussines as usual waktu penggarapan panas bumi bisa sampai 12 tahun. Kalau waktunya bisa dikurangi 4-5 tahun, itu bisa menurunkan harga jual listrik,” kata Prijandaru kepada pers, Rabu (13/4).

Dia mencontohkan tender PPA (purchasing power agreement) dengan PLN bisa tiga tahun dan juga perizinan di semua level juga lama. “Pengembang tidak bisa bertahan dalam situasi seperti itu karena harus menanggung cost sampai 10-12 tahun, sementara pendapatannya baru muncul di tahun ke-11, bahkan bisa di tahun ke-14. Kalau bisa dikurangi 4-5 tahun, itu akan sangat membantu pengembang, sekaligus bisa menurunkan harga listrik dari panas bumi,” kata Prijandaru.

Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Harris Yahya mengatakan, ada enam poin yang bisa mempercepat pengembangan EBT di Indonesia, yakni Rancangan Perpres tentang harga EBT, Penerapan Permen ESDM tentang PLTS Atap, Mandatori bahan bakar nabati (BBN), pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, kemudahan perizinan usaha, dan mendorong demand ke arah energi listrik.

Empat dari enam poin itu berada di wilayah pemerintah. Dua lainnya, yakni mandatori BBN ada di ranah produsen BBM, dan mendorong demand bergantung pada konsumen. “Konsumen kita minta untuk menggunakan peralatan listrik seperti kendaraan listrik dan kompor listrik karena LPG pun masih kita impor, sampai 70 persen. Harga LPG ini juga rentan jika ada gangguan suplai seperti sekarang ini,” kata Harris Yahya dalam Webinar Universitas Telkom, Senin (11/4).

Saat ini, tingginya harga minyak mentah menunjukkan bahwa energi fosil sangat rentan terhadap krisis seperti perang di Ukraina. Apalagi jika yang terlibat krisis negara penghasil minyak atau gas. Kenaikan harga yang tinggi juga pernah terjadi ketika Iran dan Nigeria dilanda krisis domestik dan perang. “Harga minyak mentah sudah di atas US$ 100 per barel, harga batu bara sempat di atas US$400 per ton Maret lalu. Padahal, tahun lalu rata-rata harga batu bara masih di bawah US$200.”

Harga EBT, kata Harris, sekarang memang masih tinggi. Itu sebabnya, pemerintah terus berupaya menurunkan harganya agar bisa kompetitif dengan harga listrik dari energi fosil. “Harga listrik batu bara murah, tapi emisinya juga tinggi. Indonesia memang belum memasukkan cost lingkungan pada harga listrik.” Kalau emisinya juga dihitung, Harris yakin harga listrik EBT bisa kompetitif. Apalagi, jika semua kebijakan pemerintah sudah diterapkan dan memberikan efek yang signifikan pada harga listrik EBT.

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Ahmad Yuniarto, pada kesempatan yang berbeda mengatakan bahwa perusahaan pengembang panas bumi harus bisa mencapai efisiensi yang tinggi agar harganya bisa kompetitif. PGE berkomitmen terus mengembangkan panas bumi dan memastikan implementasi Environment, Social, and Governance (ESG) menjadi bagian terintegrasi dari bisnis panas bumi PGE.

Penerapan aspek-aspek ESG ini merupakan upaya dalam memberikan nilai tambah serta dukungan PGE pada program pemerintah terkait pemanfaatan energi baru terbarukan yang ramah lingkungan, khususnya panas bumi. Komitmen PGE dalam pengembangan energi panas bumi dapat berkontribusi dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan goals ke-7 (energi bersih dan terjangkau), goals ke-8 (pekerjaan yang layak dan pengembangan ekonomi), dan goals ke-13 (penanganan perubahan iklim) pada Sustainable Development Goals (SDGs).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo

Minggu, 16 Juni 2024 - 14:31 WIB

Demi Ketertiban Umum, Jangan Biarkan Pisau Hukum Tumpul

MASYARAKAT hanya bisa prihatin dan mengeluh ketika melihat dan merasakan semakin tumpulnya pisau penegakan hukum yang nyata-nyata berakibat pada menurunnya derajat ketertiban umum. Rasa keadilan…

Senior Vice President Wealth Management BSI Asri Natanegeri (kiri kedua) bersama Funding & Transaction Business Deputy BSI Regional Surabaya Silvia Permatasari (kanan kedua) dan Area Manager BSI Surabaya Kota Achmad Dhany Nasution (kiri pertama) saat potong pita pada pembukaan outlet BSI Prioritas Area Surabaya pada 13 Juni 2024 lalu.

Minggu, 16 Juni 2024 - 14:28 WIB

Tingkatkan Layanan Wealth Management Syariah, BSI Resmikan Outlet BSI Prioritas di Surabaya & Pondok Indah

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membuka outlet BSI Prioritas baru, yaitu outlet BSI Prioritas Surabaya dan meresmikan outlet BSI Prioritas Pondok Indah Jakarta. Hal tersebut sebagai bukti…

Pembungkusan daging hewan kurban nonplastik ( Dompet Dhuafa)

Minggu, 16 Juni 2024 - 12:55 WIB

Dompet Dhuafa Pilih Pembungkus Nonplastik untuk Kurban, Langkah Nyata Kurangi Sampah Plastik

Lembaga Kemanusiaan Dompet Dhuafa selalu konsisten dalam distribusi daging kurban dari tahun ke tahun menggunakan pembungkus nonplastik. Langkah ini diambil untuk menjaga kualitas daging kurban…

Menperin Agus bertemu Produsen Otomotif Tiongkok

Minggu, 16 Juni 2024 - 12:03 WIB

Ditemui Menperin Agus, 4 Produsen Otomotif Ini Sepakat Jadikan Indonesia Hub Basis Produksi EV untuk Ekspor

Kunjungan kerja Menteri Perindustrian¬†Agus Gumiwang Kartasasmita¬†ke Tiongkok makin membuka peluang bagi para pelaku industri otomotif asal Negeri Tirai Bambu untuk meningkatkan ekspor kendaraan…

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bertemu MIIT RRT Mr. Jin Zhuanglong

Minggu, 16 Juni 2024 - 11:46 WIB

Bertemu Dengan MIIT RRT, Menperin Agus Sampaikan Peluang Industri Otomotif dan Petrokimia di Indonesia

Dalam kunjungan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) pada 12-13 Juni 2024, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan Minister of Industry and Information Technology…