INDUSTRY.co.id - Cirebon - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) kembali menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 yang diselenggarakan pada 18-19 Agustus 2020 di Cirebon, Jawa Barat.

Dari hasil Munas tersebut, Supriyadi terpilih sebagai Ketua Umum HIMKI untuk masa bakti 2020-2023 menggantikan Soenoto.

Dalam masa kepengurusan sebelumnya, Supriyadi menjabat sebagai Dewan Penasehat DPP HIMKI.

Dalam pidato perdananya, Supriyadi bertekad membuat HIMKI menjadi kapal yang lebih besar dan merangkul semua pihak.

Lebih lanjut, Supriyadi mengatakan, HIMKI terus melakukan pengembangan dan penguatan industri mebel dan kerajinan nasional, yang meliputi terjaminnya keberlangsungan supply bahan baku dan penunjang, desain dan inovasi produk, peningkatan kemampuan produksi.

"Selain itu, pengembangan sumber daya manusia, promosi dan pemasaran, serta pengembangan kelembagaan agar dapat memberikan kontribusi nyata bagi industri mebel dan kerajinan nasional," terang Supriyadi di Cirebon, Jawa Barat (19/8/2020).

Bagi HIMKI, lanjutnya, industri mebel dan kerajinan nasional adalah industri yang sangat penting mengingat industri ini merupakan bantalan ekonomi yang kuat pada saat kondisi ekonomi seperti saat ini dan menjadi jalan keluar negara dalam penyerapan tenaga kerja.

"Sebab sampai saat ini industri mebel dan kerajinan tetap eksis dan menghasilkan devisa bagi negara di saat industri lain terkena imbas krisis, karena industri ini didukung oleh local content yang cukup besar," katanya.

Menurut Supriyadi, pihaknya optimistis bahwa industri ini akan terus mengalami pertumbuhan. Ia pun berujar dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dan dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi leader untuk industri mebel dan kerajinan di Kawasan Regional ASEAN.

"Dengan ketersediaan bahan baku hasil hutan yang melimpah, sumber daya manusia yang terampil dalam jumlah besar, industri ini mestinya menjadi industri yang tangguh," tutur Supriyadi.

Namun demikian, masih adanya kebijakan kontraproduktif yang membuat industri mebel dan kerajinan Indonesia kurang berkembang. Diantara kebijakan itu adalah masih adanya sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) yang diberlakukan pemerintah.

Hal ini membuat harga bahan baku bagi industri kayu tak kompetitif dibanding negara pesaing seperti Malaysia dan Vietnam karena untuk mengurus SVLK dan beberapa ijin pendukungnya membutuhkan biaya yang sangat besar.

HIMKI merasa prihatin dengan masih adanya pihak-pihak yang menginginkan dibukanya ekspor log dan bahan baku rotan dengan berbagai alasan.

"Mereka menginginkan ekspor log dan bahan baku rotan karena menganggap lebih praktis dan menguntungkan dengan mengekspor bahan baku ketimbang ekspor barang jadi berupa mebel dan kerajinan," ucap Supriyadi.

Jika mengacu pada matrik pengembangan industri mebel dan kerajinan nasional mengenai pengamanan bahan baku sebagai jaminan penunjang utama terjadinya pertumbuhan industri, yang digagas HIMKI, maka adanya rencana membuka keran ekspor log dan bahan baku rotan harus dicegah karena bahan baku tersebut pada akhirnya akan diekspor habis-habisan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu terhadap bahan baku rotan.

"Ekspor bahan baku sangat bertentangan dengan program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah," tutupnya.