INDUSTRY.co.id - Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea memperingatkan potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) jika persoalan harga dan pasokan gas industri tidak segera ditangani pemerintah.

Menurut Andi Gani, sejumlah industri padat karya mulai menghadapi tekanan berat akibat tingginya biaya energi. Sektor keramik disebut sebagai salah satu yang paling terdampak karena kenaikan harga gas telah menekan aktivitas produksi.

Dia meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan kondisi industri.

"Saya meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera mengambil kebijakan-kebijakan cepat untuk menyelesaikan persoalan gas industri. Kalau tidak, badai PHK akan terjadi," kata Andi Gani saat menghadiri Kongres III Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) di Jakarta.

Peringatan dari KSPSI muncul di tengah keluhan pelaku industri mengenai kenaikan harga gas yang dinilai menggerus daya saing dan memperberat beban operasional. Serikat pekerja khawatir, apabila biaya energi terus meningkat tanpa solusi yang cepat, perusahaan akan mengambil langkah efisiensi yang berdampak pada tenaga kerja.

Andi Gani menilai pemerintah perlu segera menghadirkan kepastian terkait harga dan pasokan gas agar industri padat karya dapat tetap beroperasi secara berkelanjutan dan menjaga lapangan kerja.

Sebelumnya, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) berharap adanya transparansi dari pemasok gas, khususnya PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk, (PGN) terkait struktur harga yang diterapkan kepada konsumen industri.

"Kami tidak selalu meminta fasilitas khusus. Yang kami inginkan adalah industri bisa terus bertumbuh, hidup, dan berdaya saing. Kami ingin ada transparansi mengenai harga ekspor dan harga yang diterima industri dalam negeri," katanya.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto menegaskan bahwa industri keramik tidak meminta subsidi dari pemerintah. Namun, mereka berharap ada ruang diskusi antara pemerintah, pemasok gas, dan pelaku usaha untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.

"Jika harga gas bisa berada di kisaran US$ 7 hingga US$ 9 per MMBTU, industri Indonesia masih dapat bersaing dengan negara-negara seperti Malaysia dan Thailand," ujarnya.

Ia menambahkan, apabila harga gas terus bertahan di kisaran US$15 per MMBTU, maka hal tersebut berpotensi mengancam tingkat utilisasi industri dan menurunkan daya saing nasional. Kondisi tersebut juga dapat memperbesar tekanan dari produk impor yang masuk ke pasar domestik.

"Kami siap duduk bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi terbaik. Yang terpenting adalah bagaimana industri dalam negeri tetap tumbuh, menyerap tenaga kerja, serta terus berinvestasi," tutupnya.