INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah menaruh perhatian serius terhadap terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah yang memicu keluhan masyarakat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, meminta PT PLN (Persero) segera mengambil langkah mitigasi yang terukur dan menyeluruh guna memastikan layanan listrik kembali normal dan andal.

Usai prosesi penyalaan perdana bantuan pemasangan listrik baru di Dusun Krembeng, Desa Hadimulyo, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Jumat (19/6), Bahlil menegaskan bahwa penyelesaian gangguan teknis sepenuhnya berada dalam kewenangan PLN sebagai operator sistem kelistrikan nasional.

"Saya mendengar informasi ada beberapa daerah terjadi pemadaman bergilir. Saya minta PLN untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur, komprensif untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan dengan tidak adalagi pemadaman. Dengan kata lain segera atasi masalah teknis ini, karena masalah teknis semuanya ini kewenangan dan kendalinya memang ada di PLN," ujar Bahlil.

Menurutnya, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem operasional yang berjalan saat ini. Langkah mitigasi yang tepat dinilai menjadi kunci agar gangguan serupa tidak kembali terjadi dan masyarakat dapat menikmati layanan listrik tanpa gangguan.

Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama PLN untuk meminta percepatan penanganan masalah tersebut.

"Tadi saya juga sudah berbicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk didalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Yang mengoperasikan listrik itu bukan Dirjen Listrik, bukan ya. Bukan kita. Kita regulasinya sementara yang melaksanakan kegiatan adalah PLN," tuturnya.

Komunikasi itu, kata Bahlil, bahkan dilakukan saat dirinya masih dalam perjalanan. Pemerintah, lanjut dia, telah memberikan arahan yang jelas sehingga kini tinggal menunggu implementasi konkret dari PLN.

"Tadi saya sampai di jalan juga saya bicara sama Pak Dirut. Saya katakan bahwa segera melakukan langkah-langkah mitigasi yang terukur agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi, termasuk dalamnya adalah pemadaman yang dikeluhkan oleh rakyat. Pemerintah sudah tegas tinggal PLN segera merealaisasikannya," ujarnya.

Di tengah munculnya spekulasi mengenai penyebab pemadaman, Bahlil membantah anggapan bahwa gangguan tersebut dipicu oleh kekurangan pasokan bahan bakar pembangkit. 

Ia menegaskan bahwa kebutuhan batu bara untuk PLN telah diantisipasi pemerintah melalui penugasan kepada perusahaan-perusahaan tambang nasional.

"Total kebutuhan batubara PLN itu 154 juta. Dari 154 juta itu Dirjen Minerba sudah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan batubara nasional itu sebesar 180 sampai 190 juta yang sudah dikontrakan 134 juta ton, artinya tinggal sekitar 18 juta kan? Dimananya ada kekurangan. Teknisnya, untuk sampai di power plan-nya itu bukan tugas Dirijen Menerba. Itu sudah merupakan teknis daripada manajemen logistik PLN," terang Bahlil.

Pemerintah berharap PLN segera menuntaskan berbagai persoalan teknis yang menjadi penyebab pemadaman, sekaligus memperkuat sistem pengawasan dan mitigasi operasional. 

Dengan langkah tersebut, keandalan pasokan listrik dapat terjaga dan masyarakat kembali memperoleh layanan yang nyaman serta tanpa gangguan.