INDUSTRY.co.id - Jakarta - Minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia disebut masih sangat tinggi. Namun, realisasi investasi di dalam negeri justru kerap tersendat. 

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Akhmad Ma’ruf Maulana mengungkap penyebab utamanya bukan pada kurangnya minat, melainkan persoalan klasik: kepastian hukum dan eksekusi kebijakan.

Menurut Ma’ruf, langkah diplomasi ekonomi yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan telah berhasil membuka peluang besar bagi masuknya investasi. Sayangnya, peluang tersebut belum sepenuhnya berbuah manis di dalam negeri.

“Secara makro, arah kebijakan sudah sangat tepat. Presiden berhasil membuka pintu dan menarik minat investasi global. Tapi tantangan terbesar justru ada di tahap implementasi,” ujar Ma’ruf melalui keterangan resminya di Jakarta (5/5).

Ia menilai, banyak investasi yang sudah masuk belum mendapatkan dukungan optimal, baik dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Akibatnya, proses realisasi di lapangan berjalan lebih lambat dari yang seharusnya.

“Di lapangan, kebijakan pusat sering kali belum diikuti kesiapan eksekusi di daerah. Ini yang membuat investasi tidak berjalan maksimal,” tegasnya.

Ma’ruf juga menyoroti implementasi program strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurutnya, dua instrumen tersebut seharusnya menjadi motor penggerak investasi, namun justru kerap kehilangan daya dorong.

“KEK dan PSN yang seharusnya jadi katalis investasi malah sering ‘digergaji’ di berbagai level, baik kementerian maupun daerah,” katanya.

HKI mencatat ada tiga faktor utama yang menjadi penghambat investasi. Pertama, lemahnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, ketidakpastian tata ruang yang belum tuntas. Ketiga, munculnya kebijakan daerah yang tidak selalu memiliki dasar regulasi kuat, namun berdampak langsung terhadap kegiatan usaha.

Kondisi ini dinilai menciptakan ketidakpastian hukum yang nyata bagi investor. Padahal, pelaku usaha membutuhkan jaminan bahwa kebijakan yang sudah ditetapkan tidak berubah di tengah jalan dan dapat dijalankan secara konsisten.

“Hari ini hambatan investasi bukan pada minat, tapi kepastian hukum dan eksekusi,” lanjut Ma’ruf.

Untuk mengatasi hal tersebut, HKI mendorong pemerintah mempercepat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, memastikan kepastian tata ruang, serta memperkuat pengawasan implementasi program strategis nasional.

HKI juga menyatakan siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengidentifikasi hambatan di lapangan dan menawarkan solusi yang lebih implementatif.