PIKI Dukung Pembangunan Pariwisata Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Rakyat

Oleh : Herry Barus | Minggu, 21 November 2021 - 11:52 WIB

PIKI Dukung Pembangunan Pariwisata Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Rakyat
PIKI Dukung Pembangunan Pariwisata Daerah di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Kesejahteraan Rakyat

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI) menggelar webinar bertajuk ‘Pengembangan Pariwisata Daerah: Peluang dan Tantangan’, Sabtu (20/11/2021).

Webinar ini mendatangkan sejumlah narasumber yakni Prof Dr Ir E.K.S. Harini Muntasib selaku Ketua Divisi Rekreasi Alam dan Ekowisata Fak.Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB) ; kemudian Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN (Bappenas), Leonardo A.A Teguh Sambodo, SP,MS, PhD, ; serta Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umiati ; Bupati Minahasa Utara, Joune J.E Ganda ; dan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Jimmy Bernando Panjaitan

Merdy Rumintjap, Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DPP PIKI mengatakan bahwa webinar ini digelar untuk mengawal kebangkitan kembali industri pariwisata nasional dan ekonomi kreatif, yang sempat terdampak pandemi covid-19.

"Sektor pariwisata diharapkan menyumbang devisa terbesar untuk indonesia. Tetapi pengembangannya harus melibatkan stakeholder pariwisata yang bersatu dengan berbagai pihak manapun," ujar Merdy.

Ketua Umum DPP PIKI, Dr Badikenita Putri Sitepu, SE., M.Si menambahkan, dari sekitar 280 proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah, hanya berjalan sekitar 86 proyek.

“Dari yang 86 itu pun, kemarin mengalami koreksi. Padahal peluang investasi dan pengembangan pariwisata sangat besar dari proyek strategis nasional,” kata Badikenita.

Katanya lagi, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Karena itu, perlu ditekankan bahwa pola pembangunan yang dilakukan di daratan dan kepulauan, harus menggunakan parameter yang berbeda.

Bila dihubungkan dengan upaya pengembangan pariwisata daerah, branding atau promosi saja tidak cukup. Di saat bersamaan, upaya-upaya untuk mengembangkan infrastruktur pendukung mesti dilakukan.

“Semoga ini bisa didengar masyarakat indonesia bahwa membangun indonesia dan pariwisatanya itu harus secara holistik. Jadi tidak hanya, membranding tujuan wisata, tetapi harus diikuti dengan memperbaiki infrastruktur,” imbuhnya.

Salah satu narasumber webinar, Prof Dr Ir E.K.S. Harini Muntasib, Ketua Divisi Rekreasi Alam dan Ekowisata Fak.Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), menjelaskan bahwa Indonesia memiliki banyak Indonesia memiliki banyak potensi pariwisata alam yang belum dikembangkan secara maksimal.

Dia menilai, ada prinsip-prinsip dasar ekowisata atau wisata alam yang kerap dilupaan banyak pihak.

“Pertama, wisata alam itu nature based atau produk dan pasarnya berdasar pada alam. Maka, wisata alam itu jangan semuanya harus mass tourism. Targetnya bukan jumlah pengunjung yang banyak, tapi jumlah uang yang masuk, bisa jadi target,” katanya.

Kedua, menurut Harini, pelaksanaan dan manajemen pariwisata alam harus mempertimbangkan keberlanjutan ekologis.

Ketiga, dalam pengembangan pariwisata alam, mesti ada environmentally educative atau pendidikan lingkungan bagi pengelola dan pengunjung.

“Berikutnya, yang tidak boleh dilupakan juga, ekowisata harus bermanfaat bagi masyarakat lokal dan harus bisa memberikan kepuasan terhadap pengunjung,” katanya.

Harini menambahkan, dalam pengembangan pariwisata alam, peran serta masyarakat setempat adalah hal yang sangat penting. Namun, mereka mesti memiliki pemahaman yang benar tentang sumber daya alam di sekitarnya, serta keunggulan dan kekurangannya.

“Mereka juga harus sadar bahwa bisnis wisata adalah bisnis pelayanan, harus bisa membangun jejaring dengan para pihak terkait untuk pengembangan wisata di daerahnya juga terhadap komunitas yang menyukai sumber daya di daerahnya, serta memiliki wawasan terhadap kebutuhan pengunjung. Namun yang paling penting d sini, pengembangan pariwisata alam harus memperhatikan kaidah lingkungan dan modal sosial,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN (Bappenas), Leonardo A.A Teguh Sambodo, SP,MS, PhD mengatakan bahwa pembangunan pariwisata harus holitik dan terintegrasi.

“Pembangunan pariwisata harus meliputi pembangunan infrastruktur untuk aksesbilitas, pembangunan kawasan, pembangunan amenitas wilayah atau perkotaan, amenitas dan transaksi, pengembangan SDM Pariwisata, dan pembangunan destinasi pariwisata itu sendiri,” urainya.

Dia menambahkan, masih ada sejumlah pekerjaaan rumah yang mesti diselesaikan untuk mendongkrak iklim pariwisata di Indonesia, khususnya di masa pandemi seperti saat ini.

“Kita masih harus kerja keras untuk memastikan kesehatan dan kebersihan, khususnya karena ini masih di masa pandemi. PR Kita lainnya adalah memastikan lingkungan berkelanjutan, infrastruktur darat dan laut, serta infrastruktur khusus wisata,” katanya.

Kata Teguh, dalam RPJMN 2020-2024 ada 18 destinasi wisata yang jadi prioritas. Namun Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar hingga akhir 2020, fokus diberikan pada pembangunan fisik 5 destinasi super prioritas yang meliputi Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang yang harus sudah selesai akhir 2020.

 

“Setelah itu, masuk 5 destinasi pariwisata prioritas berikutnya yang meliputi Wakatobi, Raja Ampat, Bangka Belitung, Bromo Tengger Semeru, dan Morotai,” urai Teguh.

Tegus menegaskan, pada 2022, pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang fokus pada pemulihan ekonmoi dan reformasi struktural.

Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, RKP itu akan diimplementasikan dalam sejumlah langkah. Pertama, pemerintah akan fokus pada pemulihan pasar melalui insentif paket wisata, travel corridor arrangement dan travel bubble, kampanye Bangga buatan Indonesia, serta pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN.

Kemudian, pemerintah Juga akan fokus pada pemulihan lapangan kerja melalui bantuan pemulihan tenaga kerja parekraf serta pemulihan jam kerja dan re-hiring.

“Pemerintah juga akan fokus pada pemulihan industri parekraf melalui penerapan CHSE di destinasi, adaptasi digitalisasi, pembangunan infrastruktur di 5 DPSP, revitalisasi bali dan pemulihan destinasi unggulan lainnya seperti Batam-Bintan, Bandung, dan Banyuwangi,” tuturnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Kartu Emas Pegadaian Raih Penghargaan Inewsmaker Awards 2022

Jumat, 01 Juli 2022 - 10:48 WIB

Kartu Emas Pegadaian Raih Penghargaan Inewsmaker Awards 2022

PT Pegadaian meraih penghargaan Inewsmaker Awards 2022 untuk kategori Innovation of Marketing, Product and Services dari Inews TV yang diserahkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di…

Jelang Kurban, Dompet Dhuafa Jawa Tengah Siapkan 1.713 Domba

Jumat, 01 Juli 2022 - 10:35 WIB

Jelang Kurban, Dompet Dhuafa Jawa Tengah Siapkan 1.713 Domba Berkualitas

Menghadapi moment Idul Adha 2022 ini, Dompet Dhuafa Jawa Tengah telah menyiapkan 1.713 domba berkualitas untuk Program Tebar Hewan Kurban hal ini dijabarkan pada saat Konferensi Pers Kamis,…

Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo

Jumat, 01 Juli 2022 - 10:05 WIB

Hari Bhayangkara Ke-76, Kapolri Sigit Sampaikan Capaian Polri Presisi

Jakarta-Polri dalam tahap transformasi menuju Presisi, yang merupakan visi Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., Presisi adalah akronim dari kata prediktif, responsibilitas…

Luncurkan Logo Baru, IPCC Wujudkan Visi To Be World Class Car Terminal Ecosystem

Jumat, 01 Juli 2022 - 09:55 WIB

Luncurkan Logo Baru, IPCC Wujudkan Visi To Be World Class Car Terminal Ecosystem

Jakarta-Mengambil tempat di halaman lobby Gedung PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC Terminal Kendaraan), Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada hari Kamis, 30 Juni 2022, IPCC Terminal Kendaraan,…

Ilustrasi aset kripto

Jumat, 01 Juli 2022 - 09:47 WIB

Pemberlakuan Pajak Aset Kripto Dinilai Terlalu Cepat, ABI: Harus Lebih Diperjelas.

Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) mengapresiasi langkah pemerintah dalam menetapkan PPN dan PPH terhadap perdagangan aset kripto, meskipun penerapan pajak ini dinilai masih terlalu cepat dan…