Industri Galangan Kapal Nasional Kian Sekarat, Pemerintah Borong Kapal Impor Utuh?

Ketua Umum Iperindo Eddy Kurniawan Logam mengatakan, di saat banyak usaha galangan kapal tutup karena sepinya proyek pembuatan kapal di dalam negeri, pemerintah justru lebih tertarik memesan kapal di luar negeri.

“Kami bahkan sudah mengirim surat kepada pemerintah supaya memperhatikan kondisi galangan kapal di dalam negeri,” kata Eddy pada konpers virtual Virtual Expo Maritime di Jakarta, Senin (1/11/2021).

Eddy Logam menyebutkan, pesanan kapal yang dilakukan pemerintah dari luar negeri diimpor utuh.

Artinya, banyak devisa yang terbuang, sementara di dalam negeri Iperindo mengaku mampu membuat jenis kapal ukuran tertentu dengan kualitas yang bersaing.

“Kami bahkan mampu dan berani untuk membangun kapal dalam negeri, minimal ada kandungan lokal 35% hingga 40% dan kita gambarkan secara detail kapasitas galangan. Itu akan sangat memberi nilai tambah,” terangnya.

Tak hanya itu, Eddy mengatakan Iperindo pada dasarnya telah mendukung langkah dan komitmen dari pemerintah untuk saling bersinergi satu sama lain, khsususnya dalam bidang industri galangan.

“Sebetulnya harus ada komitmen yang jelas bahwa kementerian harus berpihak pada galangan dalam negeri. Kembali saya tekankan, kami tidak memaksakan kehendak sesuatu yang tidak mampu kami bangun, dan kami akan susun roadmap,” ungkap Eddy.

Semenjak pihak pemerintah disurati, pihak Iperindo mengaku masih akan terus melakukan berbagai usaha hingga lobi agar mendapatkan perhatian dari kementerian terkait dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di industri galangan.

Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan bahwa kondisi bisnis industri galangan kapal nasional kian mengenaskan. Pasalnya, selama pandemi hampir tidak ada proyek pembangunan kapal baru, baik dari pemerintah atau BUMN.

"Kondisi galangan cukup mengenaskan. Proyek pembangunan kapal hampir tak ada lagi. Ada tapi sangat sedikit," kata Eddy.

Ia menuturkan, kelompok galangan pembuatan kapal baru paling terdampak kehadiran pandemi. Sedangkan, dua kelompok lainnya, yaitu galangan yang hanya reparasi kapal, dan galangan yang melayani reparasi serta pembangunan kapal baru masih bisa bertahan.

"Strategi bertahan mereka otomatis adalah mengurangi overhead sebesar mungkin ya memang kalau dilihat dari situ yang dikorbankan adalah subkontraktor. Nggak ada pembangunan kapal baru mereka pasti nggak pakai subkontraktor," terangnya.

Eddy menambahkan, industri galangan kapal juga terpaksa merumahkan para karyawan, karena kondisi tersebut. Setidaknya, terdapat 15.000 hingga 25.000 tenaga kerja galangan kapal terpaksa terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Maka dari itu, Eddy berharap, pemerintah dan BUMN kembali memberikan proyek baru dalam pembuatan kapal baru.

"Jadi, mereka tetap berharap bahwa ke depannya proyek pembangunan kapal akan bangkit kembali," tutur Eddy.