INDUSTRY.co.id - Kabar mengenai penutupan sejumlah pabrik gula di wilayah kerja PT Perkebunan Nusantara X dan XI jawa timur membuat resah para petani tebu.
Kabar tersebut di terima melalui edaran surat yang bocor di kalangan petani. Surat edaran tersebut bertajuk Kesepakatan Regrouping PG BUMNRegrouping PG BUMN yang menjelaskan bahwa direktur utama PTPN IX, X, XI, dan PT RNI telah bersepakat dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN RI Wahyu Kuncoro tentang beberapa hal pada 6 Oktober 2016.
Dalam surat tersebut di tandatangani beberapa direktur antara lain adalah Direktur Utama PTPN IX Budi Adi Prabowo, Direktur Utama PTPN X Subiyono, Direktur Utama PTPN XI Dolly P. Pulungan, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Didik Prasetyo, dan Direktur Keuangan dan Korporasi PTPN III Erwan Pelawi.
Pada surat tersebut disebutkan bahwa di 2017 Pabrik Gula Rejosari, Kanigoro, dan Purwodadi di wilayah Madiun akan ditutup. Sementara di wilayah Sidoarjo, PG Toelangan dan PG Watoetoelis juga akan ditutup.
Selain itu, penutupan pabrik juga dilakukan untuk PG Meritjan di Kediri, PG Gondang Baru di Klaten Jawa Tengah. Sementara di Situbondo, tiga pabrik gula yang ditutup adalah PG Pandji, PG Olean, dan PG Wringinanom.
Ketua Harian APTR PTPN XI Sunardi Edi Sukamto mengatakan, alasan penutupan pabrik tersebut adalah efisiensi dan macam-macam. Hal Ini, menurutnya, belum pernah dibicarakan sebelumnya dengan petani. Ia menegaskan dalam jangka pendek, hal tersebut akan di diskusikan bersama dengan para petani.
“Kami ingin mendapatkan informasi yang benar. Petani ini dijadikan korban, sepertinya tidak punya peran. Kami berharap agar ini dikaji ulang, termasuk pelibatan pemerintah daerah dan duduk bareng dengan pemerintah pusat,” kata Edi Selasa (11/10).
Edi meminta agar pemerintah tidak main tutup pabrik jika tidak profit. Karena, permasalahan ini menyangkut nasib seluruh petani.
“Kenapa tidak profit, itu salah di pengelolaan. Saya rasa masih bisa diperbaiki dengan revitalisasi. Kami melihat tingginya cost, karena kinerja. Karyawan kurang efisien,” katanya.
Ketua Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia Arum Sabil berjanji akan mengklarifikasi persoalan ini ke Kementerian BUMN dan jajaran direksi PTPN. Ia berharap ada jalan keluar pada permasalahan tersebut .
“Pemerintah punya kewajiban untuk menyiapkan varietas unggul yang bisa menghasilkan rendemen dan produktivitas tebu tinggi, yang tahan terhadap iklim basah maupun kering,” katanya. (Hariyanto)
