HIPMI Dukung Pemerintah Tetapkan Kenaikan PNBP pada Sektor Perikanan dan Kelautan

Oleh : Herry Barus | Jumat, 15 Oktober 2021 - 09:00 WIB

Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup BPP HIPMI), Robert Muda Hartawan
Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup BPP HIPMI), Robert Muda Hartawan

INDUSTRY.co.id -  Jakarta- Pemerintah telah meningkatkan pendapatan negara melalui peningkatan tarif dan jenis pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sektor perikanan dan kelautan lewat terbitnya PP Nomor 85 Tahun 2021 untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Seperti pengembangan infrastruktur pelabuhan perikanan, peningkatan kesejahteraan nelayan, hingga pembangunan kampung nelayan maju yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Berdasarkan Data BPS 2021, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan menunjukkan angka yang positif. Hingga kuartal I tahun 2021, PDB perikanan melonjak hingga 9,69 persen. Kenaikan ini juga disertai dengan meningkatnya nilai tukar nelayan hingga 105,46 pada bulan Agustus 2021. Hal ini membawa pesan bagi seluruh nelayan di Indonesia atau pengusaha yang bergerak dibidang perikanan dan kelautan sektor perikanan dan kelautan terus bertumbuh meskipun ditengah pandemi covid-19, dengan meningkatnya PNBP sektor kelautan dan perikanan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Selain itu juga akan digunakan kembali untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih modern.

Ketua Bidang Kemaritiman, Pertanian, Kehutanan & Lingkungan Hidup Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Robert Muda Hartawan menyatakan bahwa kenaikan PNBP pada sektor perikanan dan kelautan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah menjadi jalan mulus bagi pemerintah untuk dapat terus mengembangkan insfrasturktur dan sumber daya pada sektor perikanan dan kelautan Indonesia dengan pengaturan dan penataan secara komprehensif oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

“Kalau kita lihat pada tahun 2021 aktivitas perikanan tangkap terus bergerak positif untuk mendukung dan berkontribusi pada ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga hal itu sejalan dengan adanya penerapan peningkatan PNBP di sektor perikanan dan kelautan,” ujar Robert pada Kamis (14/10/2021).

Robert menjelaskan, kenaikan PNBP ini bukan merupakan beban yang diberikan oleh Pemerintah kepada nelayan atau pengusaha yang bergerak dibidang perikanan dan kelautan untuk menaikkan tanpa alasan. Sebab pemerintah ketika mengambil suatu beleid pastinya ada tujuan yang jelas yaitu untuk kemajuan sektor perikanan dan kelautan kedepannya.

“Kenaikan PNBP ini mulai berlaku pada tanggal 19 september 2021 yang masih memerlukan menyelaraskan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah, dan juga kita belum melihat efek buruk daripada kebijakan ini kepada nelayan utamanya sebagai pemeran utama dalam sektor perikanan dan kelautan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melihat baik buruknya kebijakan ini,” tegas Robert.

 

Kebijakan ini masih baru dan mempunyai implikasi yang sangat luas, sehingga membutuhkan perhatian khusus, seperti memberikan pemahaman kepada nelayan-nelayan baik nelayan tradisional hingga nelayan dengan menggunakan tekonologi tinggi terkait dengan memaparkan alasan, tujuan, dampak positif daripada kebijakan ini berupa bentuk sosialisasi dan juga bisa menggandeng organisasi atau perkumpulan nelayan untuk dapat memahami secara komprehensif terhadap kebijakan tersebut.

“Saya rasa dengan adanya kebijakan ini sangat baik dan mampu memberikan nilai lebih terhadap percepatan dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan hal ini juga menjadikan momentum bagi Indonesia untuk merealisasikan bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia,” tegas Robert.

Sementara itu, Ketua Departemen Perikanan dan Kelautan BPP HIPMI, Yoseph menyampaikan bahwa kenaikan PNBP di sektor perikanan dan kelautan merupakan satu terobosan kebijakan yang diambil pemerintah dalm melakukan akselerasi dan sinergi untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, pengembangan infrastruktur serta digitalisasi di sektor ini.

“Kita harus terus mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menerapkan kebijakan ini agar profesional dan berintegritas sertamembantu memberikan pemahaman kepada seluruh nelayan dan juga seluruh stakeholder terkait dengan kebijakan kenaikan PNPB ini. Pastinya banyak manfaat kedepannya dari hasil PNBP ini yang nantinya akan diperuntukkan untuk nelayan, infrasturktur dan sumber daya di sektor perikanan dan kelautan,” jelas Yoseph.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi sektor kesehatan

Minggu, 05 Desember 2021 - 08:00 WIB

Pemerintah Teken Tiga LOI Sektor Kesehatan Capai Rp 10 Miliar

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalukan penandatanganan tiga Letter of Intent (LOI) dengan 3 perusahaan alat kesehatan.

Sejumlah Perwira Pasmar 1 Laksanakan Gowes Sepeda Bersama

Minggu, 05 Desember 2021 - 05:45 WIB

Sejumlah Perwira Pasmar 1 Laksanakan Gowes Sepeda Bersama

Komandan Pasmar 1 Brigjen TNI (Mar) Hermanto, S.E., M.M., menggelar kegiatan bersepeda dalam rangka olahraga bersama jajaran Pejabat Utama Pasmar 1, Jumat (03/12/2021).

Tim Triathlon Pasmar 1 Juarai Belitung Sprint Triathlon 2021

Minggu, 05 Desember 2021 - 05:30 WIB

Tim Triathlon Pasmar 1 Juarai Belitung Sprint Triathlon 2021

Tim Triathlon Pasmar 1 tampil membanggakan pada Belitung Sprint Triathlon 2021 yang dilaksanakan di Pantai Tanjung Tinggi Lorin Hotel and Resort, Belitung, Sabtu (04/12/2021).

Kementerian PUPR Serahkan Penghargaan Pengelolaan Tol Berkelanjutan 2021

Minggu, 05 Desember 2021 - 03:30 WIB

Kementerian PUPR Serahkan Penghargaan Pengelolaan Tol Berkelanjutan 2021

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan jalan tol berkelanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kegiatan penilaian terhadap kualitas layanan…

Pembangunan Infrastruktur di Papua dan Papua Barat (FOTO Dok PUPR)

Minggu, 05 Desember 2021 - 02:30 WIB

Kementerian PUPR Komitmen Pembangunan Infrastruktur di Papua dan Papua Barat pada Tahun Depan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mewujudkan komitmen Pemerintah Indonesia terhadap pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat…