Agar Industri Farmasi Tak Tertinggal, Mukhtarudin DPR Usulkan RI Miliki UU Bahan Kimia

Oleh : Candra Mata | Rabu, 15 September 2021 - 19:31 WIB

Mukhtarudin Anggita DPR RI F-Golkar
Mukhtarudin Anggita DPR RI F-Golkar

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengusulkan agar Indonesia bisa memiliki Undang-undang tentang Bahan Kimia. 

Menurutnya, usulan ini agar industri farmasi nasional tak tertinggal dari industri farmasi dunia.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Dirjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) terkait dukungan Kemenperin sebagai regulator, terhadap industri Farmasi Indonesia dalam rangka percepatan Produksi Vaksin Merah Putih, sebagai upaya percepatan penanganan Covid-19 Indonesia, yang digelar di Gedung Nusantara I, Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (15/9/2021).

“Jadi, saya melihat persepsi kita sudah sama, bahwa persoalan industri Farmasi ini sangat dibutuhkan di Indonesia, pandemi covid 19 membuka mata kita bahwa industri farmasi kita masih sangat tertinggal," tutur Mukhtarudin.

Selain itu, Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini juga mendorong agar ada Forum Khusus untuk membicarakan secara detil tentang bagaimana peran Kemenperin RI dalam konteks sebagai regulator dalam rangka mendukung industri farmasi yang ada di Indonesia termasuk industri Kimia. 

“Nah kalau bicara tentang industri kimia. Kita memang belum punya UU tentang bahan kimia. Aturan Kita masih ada tumpang tindih dan tidak sinkron dengan regulasi internasional,” beber Mukhtarudin.

Untuk itu, usulan agar Indonesia memiliki UU tentang bahan Kimia tersebut menjadi tantangan dan pekerjaan rumah yang harus di selesaikan bersama. 

"Oleh karena itu kita pun akan mendukung baik terkait regulasi maupun anggaran kepada kementrian Perindustrian dalam rangka mengembangkan industri farmasi dan industri kimia di tanah air,” tandas Mukhtarudin.

Mukhtarudin beralasan, ada sejumlah pertimbangan dibalik usulan yang dikemukakannya.

Adapun pertimbangan yang diusulkan Mukhtarudin antara lain:

Pertama, Indonesia belum memiliki UU Bahan Kimia yang mengacu pada Peraturan Internasional, dan UU ini diperlukan dalam rangka Pengembangan Industri KIMIA berkelanjutan.

Kedua, Industri KIMIA dengan nilai ekspor US$ 100 Milyar/ tahun, adalah andalan masa depan indonesia.

Ketiga, Industri Kimia Indonesia tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN, sedangkan Pembangunan Industri Kimia Dunia Maju pesat. 

Keempat, adanya faktor penghambat berkembangnya indatri kimia karena ada kesimpang siuran peraturan yang belum sesuai dengan aturan Internasional.

"Kelima, Pembangunan Industri Kimia seiring dengan teknologi Industri 4.0," pungkas Mukhtarudin.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Presiden Jokowi

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:53 WIB

Sah! Jokowi Lantik 17 Dubes Baru RI, Ada Nama Mantan Bos Kadin Hingga Jubir Presiden

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi melantik 17 duta besar baru RI untuk 34 negara sahabat di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/10/2021).

Anggota DPR Fraksi Gerindra Novita

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:52 WIB

Polemik Syarat Terbang PCR dari Mendagri! Novita DPR: Aturan ini Lahir Kenapa, Landasannya Apa?

Menyikapi Instruksi Menteri Dalam Negri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1 di Jawa dan Bali, Novita Wijayanti selaku Anggota Komisi V mempertanyakan landasan aturan…

Budi Hikmat, Kepala Makro Ekonomi dan Direktur Strategi Investasi PT Bahana TCW Investment Management,

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:42 WIB

Surplus Neraca Perdagangan RI Perkuat Perekonomian Indonesia dan Kepercayaan Investor Asing

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca perdagangan Indonesiakembali surplus US$ 4,37 miliar pada September 2021, sehingga secara akumulatif sembilan bulan tahun ini mencapai surplus sebesar…

Ilustrasi Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:40 WIB

Kemenkop UKM Diminta Komisi VI Evaluasi Penyaluran BPUM, Enggak Tepat Sasaran?

Anggota Komisi VI DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti berharap agar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dapat menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM)…

Anggota Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari

Senin, 25 Oktober 2021 - 10:31 WIB

Penumpang Pesawat Wajib PCR, DPR Cantik Ini Geleng-geleng! Makin Susut Covid-19 Kok Aturannya Makin Ribet

Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sati menyoroti soal kebijakan pemerintah yang mewajibkan tes PCR bagi penumpang pesawat.  Padahal diketahui sebelumnya syarat perjalanan udara cukup hasil tes…