INDUSTRY.co.id - Jakarta - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) ditargetkan beroperasi secara komersial pada awal 2023. Namun proyek strategi nasional ini ternyata menghadapi sejumlah persoalan.
Anggota konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT KAI membeberkan sejumlah persoalan yang dihadapi proyek tersebut saat dimintai keterangan oleh Komisi VI DPR.
Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengakui bahwa komunikasi antara Indonesia dengan China dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kurang lancar. Penyebabnya adalah pemimpin (lead) dari proyek tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi.
"Selama ini komunikasi antara pihak Indonesia dengan China itu tidak smooth. Nah sekarang Bapak Pimpinan bisa membayangkan lead dari pada proyek ini adalah Wijaya Karya itu perusahaan apa? Konstruksi. Sekarang yang dibangun apa? Kereta api. Orang saya itu orang kereta api, ini diambil konstruksi. Nyambung enggak nih bahasanya," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI, (1/9/2021).
Tak hanya itu, Didiek juga mewanti-wanti potensi Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan membebani keuangan negara. Peringatan tersebut berasal dari kajian konsultan independen.
"Apa yang terjadi pada pola operasi kereta cepat Jakarta-Bandung ini apabila dibiarkan seperti ini? Tadi kekhawatiran dari bapak-bapak sekalian akan membebani keuangan negara, persis itu akan terjadi," ucapnya.
Seperti diketahui, tadinya struktur pendanaan proyek senilai 6,07 miliar dolar AS tersebut, namun kini proyek diestimasikan membutuhkan pendanaan sekitar 8 miliar dolar AS.
Karena itu, kata Didiek, pihaknya butuh bantuan pemerintah. Sebab, tidak mungkin proyek KCJB dibiarkan mangkrak. Apalagi, proyek ini melibatkan dua negara yakni Indonesia dan China.
"Mengapa kita perlu adanya dukungan pemerintah yang sangat besar, Pak Darmadi (anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto) tadi menyampaikan apakah proyek ini akan dibiarkan mangkrak karena proyek ini adalah proyek antar dua negara yang harus kita jaga.Sehingga kereta api yang sedang mendapat penugasan ini, kami akan selesaikan dengan government dan dukungan dari empat menteri," jelasnya.
Keempat menteri yang dimaksud adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Empat menteri itu berpesan koreksi ini, restrukturisasi ini sifatnya harus end-to-end. Kita selesaikan semua permasalahan, kita ungkap semuanya untuk kebaikan negara ini. Saya sepakat Pak Pimpinan kita meeting tertutup, kita kaji semuanya sehingga perbaikannya menyeluruh bahwa konsekuensi-konsekuensi apa yang akan ditanggung negara ini sama-sama kita tanggung bukan hanya di kereta api," jelasnya.
Adapun sejumlah persoalan yang dihadapi KCJB, yakni:
1. Biaya Bengkak
KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) yang diperkirakan antara 3,8 miliar-4,9 miliar dolar AS atau setara Rp54 triliun-Rp69 triliun.
Awal anggaran KCJB sebesar 6,07 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri atas pembiayaan Engineering Procurement Construction (EPC) sebesar 4,8 miliar dolar AS dan 1,3 miliar dolar AS untuk non-EPC. Namun sejak dilakukan kajian dengan bantuan konsultan, perhitungannya justru melonjak hingga 8,6 miliar dolar AS.
Perkiraan konsorsium Indonesia atau PSBI, anggaran KCJB berada di dalam skenario low and high, low mencapai 9,9 miliar dolar AS dan high 11 miliar dolar AS. Artinya, cost overrun yang terjadi dengan skenario tersebut sekitar 3,8-4,9 miliar dolar AS.
2. Penundaan Setoran Modal ke China Development Bank
KCIC mengajukan penundaan setoran modal dasar sebesar Rp4,3 triliun kepada China Development Bank (CDB). Meski demikian, KCIC belum menerima balasan dari CDB.
Secara hukum, per 30 Desember 2020 seharusnya setoran modal sudah dilakukan KCIC. Namun, ada pembengkakan biaya, sehingga konsorsium Indonesia mengajukan penundaan setoran hingga Mei 2021.
Secara legal formal, KCIC termasuk konsorsium BUMN seharusnya mendapat event of default atau pelanggaran terhadap kondisi-kondisi yang telah disepakati bersama. Pelanggaran ini berpotensi membatalkan pinjaman yang diberikan CDB kepada KCIC.
3. Komunikasi Antardua Konsorsium Tak Mulus
Didiek mengakui komunikasi antara perwakilan Indonesia dan China tak berjalan mulus. Padahal, pengerjaan PSN tersebut masih panjang. Saat ini, konstruksi proyek baru mencapai 77,9 persen sejak dimulai beberapa tahun lalu.
"Jadi Bapak pimpinan (DPR) selama ini komunikasi antara pihak Indonesia dengan China itu tidak smooth," ujar Didiek, Rabu (1/9/2021).
4. Permintaan Audit Investigasi
KAI mendukung usulan Komisi VI untuk dilakukan audit investigasi atas perkara pendanaan proyek. Didiek menyebut, KAI sudah membicarakan opsi tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Di sisi lain, perseroan juga mengusulkan legislator menjadwalkan pertemuan secara tertutup agar persoalan bisa dikaji lebih mendalam.
5. Pemimpin Konsorsium Indonesia
KCIC terdiri dari dua konsorsium, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China. Di PSBI, ada sejumlah perusahaan BUMN yang bergabung, yakni PT Wijaya Karya memiliki 38 persen, KAI 25 persen, PT Jasa Marga 12 persen, dan PTPN VIII 25 persen. Jadi, total saham PSBI sebesar 60 persen di KCJB. Sisanya dimiliki konsorsium China.
Namun KAI sebagai BUMN di sektor perkeretaapian sekaligus menjadi anggota di dalamnya menilai Wijaya Karya sebagai pimpinan proyek KCJB kurang tepat. Sebab, perseroan adalah BUMN di sektor konstruksi dan bukan perkeretaapian. Namun, secara aset Wijaya Karya mencatatkan sahamnya paling besar dari KAI, PTPN VIII, dan Jasa Marga.
