Jokowi Diminta Berani Pindahkan Ibu Kota, Prabowo: Kita Harus Teruskan Pak, Begitu Saran Saya
Oleh : Kormen Barus | Rabu, 25 Agustus 2021 - 11:40 WIB

Jokowi dan Prabowo bersama awak media di Istana (foto Dok KOMPAS.com sebelum ada pandemi Covid-19)
INDUSTRY.co.id, Jakarta- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyebut pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim merupakan langkah strategis. Menurutnya, hal itu demi memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat industri dan perdagangan.
“Kita harus ada keberanian untuk memindahkan ibu kota, memisahkan pusat pemerintahan dari pusat keuangan, perdagangan, industri,” ujar Prabowo Subianto saat menemani Presiden Jokowi meninjau akses sodetan menuju IKN, Selasa (24/8/2021).
Menurutnya, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sudah disiapkan dengan matang melalui berbagai studi dan pertimbangan. Atas dasar itu, Prabowo menyatakan pemindahan ibu kota negara harus diteruskan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat meninjau akses sodetan menuju Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur menyatakan pembangunan IKN tetap dilanjutkan.
“Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana,” kata Presiden Jokowi.
Karena itu, Presiden Jokowi menyampaikan membangun infrastruktur untuk menuju Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur menjadi hal penting.
“Kita melihat ini melihat lebih detail lagi, karena untuk membangun ibu kota baru yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik,” ujar Presiden.
Bahkan dalam diskusinya bersama Menhan dan Menteri PUPR, Presiden Jokowi mengaku mendiskusikan sejumlah infrastruktur seperti halanya Pelabuhan dan airport.
“Tadi saya dengan Pak Menhan dengan Pak Menteri PUPR untuk melihat secara detail juga. Tadi kita diskusi mengenai kira-kira di mana pelabuhan, di mana airport. Kalau kita melihat ke lapangan seperti ini akan lebih mudah. Itu saja.”
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan bahwa pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas penetapan titik simpang sodetan ke arah IKN.
Sebab, kata Isran, akses tersebut nantinya akan memberikan kecepatan bagi mobilitas masyarakat dari Kota Balikpapan dan Samarinda ke arah ibu kota negara.
“Kalau dukungan pemerintah daerah pasti sudah sangat kami lakukan kepada masyarakat bersama-sama. Kawasan ini adalah kawasan hutan dan lahan negara, jadi tidak ada masalah dengan lahan,” katanya.
Baca Juga
Ketua MPR RI Apresiasi Kiprah 70 Tahun Fadel Muhammad Sebagai Politisi,…
Said Abdullah Dukung Sikap Indonesia Undang Presiden Ukraina-Rusia…
Perhatikan! Ketua KASN Kembali Ingatkan ASN untuk Tidak Nekat Mudik…
Elektabilitas Puan Maharani Naik, Pengamat : Kerja Tulus & Produktif…
Siapapun Lawannya, Duet Prabowo-Puan Berpotensi Paling Kuat
Industri Hari Ini

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:25 WIB
Jelang KTT G20, Menteri Basuki Tinjau Persiapan Dukungan Infrastruktur
Menjelang Presidensi Indonesia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 bulan Oktober 2022, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pelaksanaan peningkatan…

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:15 WIB
Menteri Bahlil Siap Kawal Perluasan Bisnis Nestle di Indonesia
Dalam kunjungan kerjanya ke Davos, Swiss, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu langsung dengan Head of Operations Nestle Magdi Batato (24/5).…

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:15 WIB
Gaet Investor, Menparekraf Bekali Pelaku Ekraf Bali Strategi Pithching yang Efektif
Untuk menarik investor, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno membekali pelaku ekonomi kreatif di Bali tentang strategi pithcing yang efektif.

Jumat, 27 Mei 2022 - 10:04 WIB
Menteri Basuki Ajak Delegasi di Forum GPDRR 2022 Siapkan Antisipasi Pengurangan Perubahan Iklim
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, bencana akibat perubahan iklim merupakan ancaman nyata yang harus disiapkan antisipasinya untuk pengurangan…

Jumat, 27 Mei 2022 - 09:30 WIB
Venesia Tunda Pajak Turis untuk Wisatawan Hingga 2023
Sesuai perkembangan terbaru, Venesia telah menunda rencananya untuk membebankan pengunjung 'pajak turis' untuk mengelola overtourism.
Komentar Berita