PPKM Darurat, Bagaimana Pemerintah Melakukan Implementasi Aturan yang Pro Rakyat?

Oleh : Herry Barus | Minggu, 01 Agustus 2021 - 11:30 WIB

Ilustrasi PPKM Darurat
Ilustrasi PPKM Darurat

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kini menjadi topik yang hangat di masyarakat. Pasalnya, masih banyak kebijakan pemerintah yang belum menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat yang sedang kesusahan.

Di tengah PPKM Darurat ini, penegakan peraturan masih dilakukan dengan kasar dan tidak memahami bahwa masyarakat butuh mobilitas untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam catatan Sekertariat PIS contohnya saja kasus pemukulan ibu hamil oleh aparat yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan. Aparat harus mendapatkan edukasi untuk menerapkan hukum dengan humanis.

Penekanan mobilitas bagi sebagian besar masyarakat berarti juga penurunan pendapatan hariannya. Harus ada jalan keluar dalam pemulihan kondisi penyebaran virus ini dengan kemudahan masyarakat untuk mencari makan. Ini adalah kebutuhan pokok untuk warga.

Perpanjangan PPKM Darurat selanjutnya haruslah dibarengi dengan solusi yang mendukung taraf kehidupan rakyat. Pastikan masyarakat yang sakit bisa mendapatkan perawatan. Maka, pembangunan rumah sakit darurat pun harus dipercepat. Bila tidak, pastikan obat-obatan dan makanan tetap tersalur bagi mereka yang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Ke depannya, pemerintah juga sebaiknya memberikan data transparan ke publik. Mulai dari data penyaluran bantuan sosial, hingga statistik jumlah korban virus corona. Bagaimana pun, semuanya berhubungan langsung dengan masyarakat, maka jelas bila ada ketidakterbukaan, masyarakat pun otomatis tahu karena mereka merasakannya sendiri.

Pemerintah juga diharapkan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak perusahaan negeri dan swasta untuk menekan angka pemutusan hubungan kerja. Banyak pakar menilai bahwa situasi sekarang menciptakan kondisi yang rawan bagi buruh dan karyawan. Mereka bisa saja kehilangan pekerjaan karena perusahaan tidak bergerak seperti biasa.

Upah karyawan sejak awal pandemi sudah banyak yang mengalami pemotongan dan pengurangan. Padahal, di tengah kondisi terserang penyakit, uang adalah hal utama yang dibutuhkan oleh oleh masyarakat. Baik untuk makan, bayar sekolah anak, atau kebutuhan lainnya. Banyak keluarga yang memang duduk dalam taraf menengah ke bawah tidak memiliki dana cadangan ketika keluarga sedang sakit atau tidak sehat.

Pemerintah juga diharapkan dapat memudahkan anak-anak menempuh pendidikan. Berbagai dinamika di lingkungan pendidikan telah terjadi semenjak pandemi di mulai. Siswa-siswi pelajar dan guru pun terlihat jenuh dalam melakukan sekolah dari rumah. Bagi guru, proses pembelajaran jadi terbatas dan tidak bisa dilakukan maksimal seperti ketika sekolah tatap muka langsung dilakukan.

 

Sementara itu, bagi siswa, keterbatasan untuk eksplorasi dan melakukan kegiatan atau pergaulan selama sekolah juga jadi terbatas. Padahal, masa ini adalah waktunya mereka untuk mengekspresikan diri mudanya. Banyak siswa juga kesulitan sekolah karena kurang biaya untuk membeli kuota internet atau tidak punya laptop dan sarana lainnya untuk sekolah.

Kebutuhan masyarakat dari bawah dan yang terkecil inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menghadapi meroketnya Covid-19 ke depan. Sikap kemanusiaan jajaran pemerintahan ditunggu untuk hadir di tengah masyarakat. Fokus pemerintah dari awal pandemi seharusnya memang soal kemanusian dan membangun kekuatan bangsa, baik secara fisik dan mental untuk menghadapi pandemi ini.

Implementasi kebijakan yang sesuai dengan kejadian di lapangan harus terus dilakukan. Indonesia adalah negara yang besar, bisa jadi berbeda daerah, kebutuhannya juga berbeda. Inilah yang harus pintar dilihat oleh pemerintah. Kebutuhan masyarakat luas bukan hanya yang di kota besar saja. Apalagi daerah-daerah yang memang tidak memiliki fasilitas hidup yang memadai, baik itu fasilitas kesehatan, listrik, atau pun internet.

PPKM Darurat berikutnya juga diharapkan bisa membendung lonjakan kasus Covid-19, karena masyarakat pun sudah rindu untuk melaksanakan aktivitas sebaik-baiknya. Selain itu juga tidak dihantui dengan kabar buruk yang menimpa keluarga serta kerabat mereka di mana pun berada. Apa pun keputusan terkait PPKM yang diambil oleh pemerintah, sebaiknya kebijakan tersebut adalah kebijakan yang pro rakyat dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menparekraf Sandiaga Uno

Rabu, 22 September 2021 - 15:15 WIB

Luar Biasa! Bangun Pariwisata Indonesia, Sandiaga Uno Sukses Datangkan Investasi Capai Rp6,9 Triliun

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, memastikan investasi masih tetap mengalir ke sektor pariwisata.

Kejahatan Siber (Foto Dok Jatim Times)

Rabu, 22 September 2021 - 15:05 WIB

Ancaman Kejahatan Siber dan Perlindungan Korbannya di UU ITE

Kejahatan siber yang menargetkan komputer, internet, jaringan, dan teknologi merupakan segala kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana, sistem dan jaringan komputer seperti perdagangan…

Tanaman jagung

Rabu, 22 September 2021 - 15:01 WIB

Stok Jagung Ada, Segera Perbaiki Tata Kelola Perdagangan dan Jalur Distribusi

Direktur Rumah Ekonomi Rakyat Taufik Amrullah mendukung penuh upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional termasuk yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam menjaga produksi…

PT Uni-Charm Indonesia raih Sertifikat PEFC-CoC

Rabu, 22 September 2021 - 15:00 WIB

Uni-Charm Indonesia Raih Sertifikat PEFC-CoC

PT Uni-Charm Indonesia Tbk berhasil mendapatkan sertifikasi Chain of Custody (CoC) - Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) untuk produk ekspor popok bayi di 2 pabrik pada…

PT Pupuk Kaltim

Rabu, 22 September 2021 - 15:00 WIB

15 Tim Inovasi Pupuk Kaltim Raih Predikat Terbaik APQO 2021

Pupuk Kaltim merupakan salah satu dari 12 perusahaan perwakilan Indonesia, yang berkompetisi dengan 57 tim dari berbagai negara di Asia Pasifik. Setiap tim mempresentasikan berbagai terobosan…