IPW Ungkap Dugaan Tak Profesional Penerimaan Bintara Polri 2021 Polda Sulut, Kapolri Harus Bertindak

Oleh : Herry Barus | Sabtu, 31 Juli 2021 - 09:33 WIB

Sugeng Teguh Santoso Plt Ketua Indonesia Police Watch
Sugeng Teguh Santoso Plt Ketua Indonesia Police Watch

INDUSTRY.co.id - Jakarta- KAPOLRI harus mencopot penanggungjawab seleksi penerimaan Bintara Polri 2021 di Polda Sulut karena kecerobohan tim seleksi yang tidak cermat dan tidak profesional sehingga mempermalukan institusi Polri.

“Semula, tim seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sulut membatalkan kelulusan Rafael Malalangi. Namanya hilang dari daftar peserta yang lulus dan digantikan orang lain. Kejadian ini kemudian viral di media sosial beberapa hari lalu, ujar Sugeng Teguh Santoso Plt Ketua Indonesia Police Watch, dalam siaran perrsnya,  Sabtu (31/7/2021)

Kapolda Sulut Irjen Nana Sudjana akhirnya meminta penambahan satu kuota lagi untuk Rafael kepada Kapolri. Dengan adanya diskresi, Kapolri akhirnya menyetujui penambahan buat Rafael yang mengikuti seleksi awal dari Polres Minahasa Selatan tersebut.

Namun demikian, IPW meminta Kapolri harus mencopot penanggung jawab penerimaan seleksi bintara Polda Sulut dan menyidangkannya secara etik. Sebab, dibalik fenomena ini, memperlihatkan kalau penerimaan anggota bintara itu ada masalah dan menyimpang dari prinsip "betah" (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang dianut Polri dalam melakukan rekrutmen anggota Polri.

Bahkan, dengan kejadian ini, Kapolri harus memerintahkan Propam Polri melakukan investigasi bersama pihak eksternal seperti Kompolnas untuk memeriksa  secara komprehensif hasil seleksi penerimaan Bintara Polri.

Hasil pemeriksaannya, diumumkan secara transparan pada publik. Termasuk, bila ada permainan dan unsur KKN dalam seleksi calon Bintara Polri tersebut.

Pemeriksaan juga harus dilakukan menyeluruh atas semua hasil seleksi untuk bisa mengambil penilaian bahwa peserta-peserta yang dinyatakan lulus memang memenuhi syarat kelulusan.

Dengan begitu, Polri akan bisa  menepis prasangka-prasangka buruk di masyatakat bahwa dalam seleksi penerimaan calon anggota Polri pada semua jenjang dan level tidak ada unsur KKN.

Kapolri juga harus benar-Benar meloloskan calon anggota Polri yang memang memenuhi syarat kelulusan mental, fisik dan akademis agar Polri dimasa depan adalah Polri yg modern dan Profesional sebagai Bhayangkara Negara.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Yayasan Dharma Pertiwi Resmikan Daycare dan PAUD Holistik Integratif

Sabtu, 18 September 2021 - 19:33 WIB

Yayasan Dharma Pertiwi Resmikan Daycare dan PAUD Holistik Integratif

Yayasan Dharma Pertiwi mengadakan acara peresmian Daycare dan PAUD Holistik Integratif Yayasan Dharma Bhakti Dharma Pertiwi yang berlokasi di lingkungan Mabes TNI, Jumat (17/9/2021).

Ilustrasi Bermain internet (altselection.com)

Sabtu, 18 September 2021 - 18:25 WIB

Bangun Kualitas Diri dengan Jejak Digital Positif dan Terapkan Etika

Transformasi digital mengalami percepatan, terlebih dengan kondisi pandemi Covid-19 yang memengaruhi bagaimana masyarakat berinteraksi di dunia digital. Mulai dari mencari informasi, bekerja,…

Ilustrasi Pelecehan Seksual Secara Online (Ist)

Sabtu, 18 September 2021 - 17:55 WIB

Jangan Takut Melapor! Pentingnya Kenali 5 Bentuk Pelecehan Seksual di Ruang DigitalĀ 

Interaksi sosial masyarakat yang beralih ke ruang digital berkat adanya internet, membuat tindak kekerasan seksual pun berpindah ke ranah online.

Orangtua Ajarkan Anak Tentang Internet (Ist)

Sabtu, 18 September 2021 - 17:10 WIB

Peran Orangtua Memberi Ajaran Agar Anak Aman Berinternet

Internet dan media sosial seperti mata pisau, di satu sisi memiliki manfaat positif namun sisi lainnya ada dampak negatif yang bisa melukai penggunanya. Terlebih untuk anak-anak, peran orangtua…

Indofood Serahkan 100 Unit Oksigen Concentrator

Sabtu, 18 September 2021 - 16:35 WIB

Indofood Serahkan Bantuan 100 Unit Oksigen Concentrator Kepada Pusat Krisis Kesehatan

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (Indofood CBP) melalui merek Indomilk memberikan 100 unit Oksigen Concentrator kepada Pusat Krisis Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI untuk didistribusikan…