Menperin: Industri Baja Disebut Sebagai Mother of Industry Perlu Dioptimalkan

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Produksi industri baja dalam negeri terus dioptimalkan dan diarahkan pada pengembangan produk khusus bernilai tambah tinggi, misalnya untuk sektor otomotif, perkapalan, maupun perkeretaapian yang sebagian besar masih diimpor.

"Pertumbuhan industri pengguna baja terbilang cukup baik. Contohnya, industri otomotif, yang diproyeksikan pada 2025 akan memproduksi 3 juta unit mobil sehingga membutuhkan 1,8 juta ton baja otomotif," kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto kepada awka media di Jakarta, Selasa (23/5/2017)

Selain diserap oleh sektor industri untuk kebutuhan produksi, baja juga dibutuhkan sebagai komponen utama dalam sektor infrastruktur secara luas yang meliputi bangunan dan properti, jalan dan jembatan, telekomunikasi, serta ketenagalistrikan.

"Maka itu, industri baja disebut sebagai mother of industry karena menjadi induk atau tulang punggung bagi kegiatan sektor lainnya," kata Airlangga.

Pada 2017, tercatat anggaran belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp387,3 triliun atau meningkat 80 persen dibandingkan alokasi tahun lalu.

Menurut Airlangga, hal ini merupakan peluang bagi industri baja dalam negeri dapat terus tumbuh dan berkembang untuk ke depannya.

"Selain itu, kebutuhan crude steel (baja kasar) nasional yang saat ini sudah mencapai 14 juta ton, namun industri baja dalam negeri baru mampu memproduksi 8 juta ton. Oleh karenanya, kami mendorong peningkatan kapasitas produksi industri baja nasional," paparnya.

Melalui berbagai instrumen kebijakan, Pemerintah berupaya melindungi dan memajukan industri baja di dalam negeri, antara lain dengan pemberian insentif berupa tax holiday, tax allowance, dan masterlist barang modal atau pembebasan bea masuk atas bea masuk masterlist.

Kemudian, lanjut Airlangga, Kementerian Perindustrian juga memiliki program pembangunan kawasan industri berbasis baja di Batulicin, Kalimantan Selatan dan Morowali, Sulawesi Tengah.

Selain itu, pembentukan Politeknik di Batulicin dan Morowali untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri baja.

Bahkan, Kemenperin mendukung sepenuhnya program produksi 10 juta ton di klaster industri baja, Cilegon, Banten.

"Dengan adanya klaster 10 Juta ton ini yang nilai investasinya mencapai 4 miliar dolar AS, diharapkan dapat memberikan multiplier effect melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pemenuhan bahan baku industri dalam negeri, dan memberikan manfaat kepada perekonomian nasional khususnya Banten," tutur Airlangga.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan, industri baja hulu merupakan akar dari pohon industri sehingga sangat diapresiasi apabila ada investor yang menanamkan modalnya di sektor tersebut.

Untuk itu, Lembong berharap kepada Posco sebagai salah satu investor agar mempercepat realisasi investasi penghiliran industri baja di Cilegon, Banten.

"Mencari mitra seperti posco tidak mudah, karena perusahaan baja asal Korea ini cukup terkemuka, profitable, fokus ke high end product sehingga tidak tergantung dengan produk low end. Kita perlu belajar dari keahlian seperti itu," katanya menjelaskan.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menyampaikan, produktivitas industri baja perlu terus dipacu agar kontribusinya terhadap perekonomian nasional dapat meningkat.

"Indonesia pernah mengalami kontribusi dari industri hingga 27 persen pada tahun 1998. Indonesia juga sudah melihat industri jadi alternatif pembangunan sejak tahun 60an. Makanya dahulu dibikin proyek baja trikora, di mulai dengan Posco memproduksi 2 juta ton baja," ungkapnya.

Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk., Mas Wigrantoro Roes Setyadi mengemukakan, pelaku industri baja dalam negeri menginginkan adanya fair trade dari negara-negara lain sehingga bisa kompetitif.

"Selain itu, tingginya biaya produksi yang disebabkan oleh mahalnya harga gas dan energi, menjadikan industri baja nasional kalah bersaing," ujarnya.

Untuk itu, diperlukan langkah sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mewujudkan industri baja nasional yang maju dan berdaya saing.

Dalam hal ini, Kemenperin memacu pengembangan industri logam berbasis sumber daya lokal karena prospek sektor induk ini di masa mendatang masih cukup potensial.