Terungkap Pilkada 2020 Terdapat ASN Melanggar Netralitas, Kementerian PANRB: Netralitas ASN Menjamin Birokrasi Kuat

Oleh : Kormen Barus | Senin, 28 Juni 2021 - 14:15 WIB

Ilustrasi PNS
Ilustrasi PNS

INDUSTRY.co.id, JAKARTA – Posisi aparatur sipil negara (ASN) sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan tidak lepas dari sorotan publik. Karena mampu menggerakkan potensi sosial dan politik, seorang ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak pada kepentingan siapa pun termasuk dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Birokrasi pemerintahan akan kuat jika para ASN bersikap netral dari segala kepentingan.

“ASN yang netral menjamin birokrasi yang kuat, serta mendukung iklim demokrasi yang sehat dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, mandiri, jujur, dan adil,” ujar Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Dwi Wahyu Atmaji saat membuka acara Diskusi Terarah Pelaksanaan Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah, secara virtual, Jumat (25/06).

Atmaji menyampaikan berdasarkan data dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sepanjang kampanye Pilkada 2020 terdapat 604 ASN yang melanggar aturan netralitas dan direkomendasikan dikenai sanksi oleh kepala daerah. Berdasarkan survei bidang pengkajian dan pengembangan sistem KASN tahun 2018, pelanggaran netralitas ASN banyak disebabkan karena ingin mendapatkan atau mempertahankan jabatan atau proyek.

Ketidaknetralan ASN akan berdampak pada adanya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, dan ASN menjadi tidak profesional. Pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas aparatur sipil negara dalam pilkada.

Disampaikan dalam menegakkan netralitas ASN, Kementerian PANRB bersama KASN, BKN, Bawaslu, dan Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan SKB 5 Instansi yang membangun sinergitas dan efektifitas koordinasi dalam pengawasan netralitas ASN. Dalam SKB tersebut diatur tentang pemblokiran data ASN yang melanggar netralitas dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian BKN.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri juga memberikan teguran kepada kepala daerah yang tak kunjung menindaklanjuti rekomendasi KASN. Hal tersebut membuat tingkat kepatuhan kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi KASN meningkat pada tahun 2020, yakni mencapai 72,8 persen. Tahun sebelumnya, tindak lanjut rekomendasi KASN oleh kepala daerah hanya 38 persen.

“Kami memilih Jawa Tengah sebagai model karena Jawa Tengah kami anggap berhasil mengawal Keputusan Bersama Menteri PANRB, Menteri Dalam Negeri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020,” jelas Atmaji.

Netralitas ASN Menjamin Birokrasi Kuat

Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah Yulianto Sudrajat menyampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan daerah terbesar kedua dengan 21 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilkada. Untuk menjaga netralitas ASN dan menjaga proses birokrasi, pihaknya terus melakukan sosialisasi diberbagai daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Didalam UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga jelas disebutkan ASN dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik.

“ASN harus betul-betul profesional, meski dalam proses pilkada banyak terjadi singgungan. Namun ASN sebagai abdi negara yang harus mengayomi seluruh lapisan masyarakat tidak boleh terjebak proses kontestasi,” katanya.

Pasangan calon juga tidak boleh melibatkan ASN didalam berbagai kegiatan termasuk kampanye. Hal tersebut juga diatur dalam UU No. 10/2016 Tentang Perubahan Kedua UU No 1/2015 Tentang Penetapan Perppu No. 1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang- Undang. Pihaknya juga telah melaksanakan langkah pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN melalui penerbitan Surat Edaran Sekjen No. 18/2020 serta sosialisasi SKB 5 Instansi ke Sekretariat KPU di semua tingkatan.

Berdasarkan catatan pihaknya, pelanggaran yang terjadi di Jateng diantaranya melakukan posting, comment, share, dan like pada akun pasangan calon atau partai politik. Dugaan pelanggaran netralitas dilakukan oleh 114 ASN diberbagai daerah di Jawa Tengah selama pelaksanaan Pilkada 2020. Pelanggaran netralitas ASN menurutnya terjadi akibat kurangnya pengetahuan ASN terhadap regulasi dan aturan yang berlaku. Oleh karenanya, sosialisasi dan edukasi berbagai pemangku kepentingan harus dilakukan secara menyeluruh kepada ASN hingga ke tingkat daerah.

“Netralitas ASN adalah refleksi atas penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). ASN tidak dimanipulasi untuk kepentingan berbagai pihak, yang bisa berdampak pada kompetisi yang tidak seimbang yang akhirnya berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik dan nilai dari pemilu itu sendiri,” pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Rapat Kerja Banggar DPR dan Kemenkeu, Kamis (19/05/2022). (Foto: Humas Kemenkeu)

Jumat, 20 Mei 2022 - 08:21 WIB

Banggar DPR Setujui Penyesuaian Subsidi dan Kompensasi Sektor Energi

Jakarta-Dalam merespons kenaikan harga komoditas, pemerintah konsisten menjaga pemulihan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat dengan menjaga APBN tetap sehat dan berkelanjutan atau sustainable.…

MAKUKU Air Diapers Comfort

Jumat, 20 Mei 2022 - 08:00 WIB

MAKUKU Air Diapers Comfort: Popok Super Nyaman, Kering Hingga 8 Jam

MAKUKU, pelopor popok anti gumpal, meluncurkan varian terbaru MAKUKU Air Diapers Comfort yaitu popok terjangkau dan berkualitas tinggi dengan inti struktur SAP yang mampu menyerap lebih baik…

Wapres Ma’ruf Amin didampingi Ibu Wury bertolak ke Sultra untuk melakukan kunjungan kerja, Kamis ((19/04/2022) pagi. (Foto: BPMI Setwapres)

Jumat, 20 Mei 2022 - 07:17 WIB

Wapres Akan Groundbreaking Kawasan Industri di Konawe Utara

Jakarta-Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin didampingi Ibu Wury Ma’ruf Amin bertolak ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) guna melakukan kunjungan kerja (kunker), Kamis (19/05/2022) pagi.…

Dirjen ILMATE Taufiek Bawazier saat meresmikan Toyota xEV Center

Jumat, 20 Mei 2022 - 07:10 WIB

Kemenperin Harap Toyota xEV Center jadi Katalisator Pengembangan Teknologi Kendaraan Listrik di RI

Kemenperin berharap, Toyota xEV Center sebagai katalisator pengembangan teknologi dan industrialisasi kendaraan elektrifikasi di Indonesia sehingga dapat meningkatkan ketahanan energi serta…

HIPMI Siap Dukung Sektor UMKM RI ke Pasar Internasional

Jumat, 20 Mei 2022 - 07:00 WIB

HIPMI Siap Dukung Sektor UMKM RI ke Pasar Internasional

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menginisiasi perhelatan HIPMI International Business Forum yang merupakan rangkaian acara dari rencana kegiatan kunjungan HIPMI ke Amerika Serikat dan…