Proposal Joe Biden, Mimpi Buruk Bagi Negara Surga Pajak (Tax Heaven Countries)

Oleh : Ronsianus B Daur, Praktisi Perpajakan | Minggu, 06 Juni 2021 - 16:54 WIB

Ronsi Daur
Ronsi Daur

INDUSTRY.co.id, Dengan disetujuinya proposal dari Presiden Amerika SeRikat Joe Biden dalam pertemuan negara-negara kaya atau Kelompok G-7 (mencakup Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, dan Kanada) yang berlangsung di London-Inggris Sabtu, 5 Juni 2021 kemarin untuk menetapkan tarif pajak minimum sebesar 15% bagi perusahaan raksasa digital, membuktikan bahwa negara kaya menyadari betul terjadinya praktek ketidakadilan sistem pemungutan pajak Internasional yang selama ini di terapkan.

Ditengah pandemi merajalela, harga minyak turun yang berakibat pada melemahnya ekonomi dunia, membuat kelompok negara kaya bersepaham untuk mereformasi perpajakan di perusahaan digital. Pertemuan bersejarah yang diselenggarakan di sebuah rumah megah dekat Istana Buckingham di pusat kota London, adalah pertama kalinya para menteri keuangan negara G7 bertemu tatap muka sejak pandemi melanda. Pertemuan yang dipimpin Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak ini menjadi sejarah baru dalam reformasi perpajakan setelah kebangkitan era digital melanda dunia.

Ada beberapa poin yang bisa di dibagikan sependek dan sepanjang pengetahuan yang saya miliki:

1.            Negara-negara surga pajak (tax heaven countries), tidak lagi hanya berdasarkan modal kertas untuk menopang pembiayaan pembangunannya. Mereka harus mencari alternatif baru untuk membiayai pembangunannya, tidak sekedar menjadi penampung perusahaan fiktif.

2.            Perusahaan raksasa digital tidak bisa lagi menghindar pajak pada negara-negara yang menikmati fasilitas layanan digital yang mereka berikan. (ada atau tidak ada kantor fisik akan dikenakan pajak dari laba yang mereka peroleh dimana mereka memberikan jasa layanan digital)

3.            Negara-negara yang telah membuat aturan sendiri atas pajak digital segera melakukan amandemnen atau refisi perlakuan perpajakannya sesuai kesepakatan tersebut.

4.            Buat negara berkembang, segera mendata keberadaan perusahaan raksasa digital seperti: Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft dll., agar mimpi mendapatkan berkah dari kesepakatan Inggris ini terealisasi.

5.            Jangan berpikir lagi untuk menggeser laba ke negara surga pajak, karena ini adalah kesepakatan global. (dimana-mana dipajaki dengan pagu bawah yang telah disepakati).

Poin-poin diatas sebagai gambaran apabila kelanjutan pembicaraan Kelompok G7 ini mendapat dukungan negara-negara yang tergabung dalam kelompok G20 (termasuk Indonesia) yang nanti akan digelar di Venesia - Italia Juli mendatang. Indonesia sebagai bagian dari kelompok G20 harus proaktif untuk mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu pangsa pasar terbesar dari perusahaan raksasa digital. Indonesia harus berani mengatakan bahwa kami adalah sasaran produk raksasa digital, bayarlah pajak sesuai kesepakatan global. Maka pemerintah kita harus mendukung kesepakatan ini. Tentu akhirnya akan menambah pundi-pundi APBN kita demi membiayai pembangunan ditengah kondisi keuangan yang tidak memadai ini. Karena perusahaan raksasa digital telah banyak mengeruk keuntungan dari Indonesia.

Saran buat Pemerintah dan DPR:

1.            Selain PPN yang telah dikenakan selama ini yakni 10%, siapkan regulasi atas pajak penghasilan. Tangkap peluang sesegera mungkin demi menambah penerimaan untuk membiayai pembangunan.

2.            Revisi UU KUP (Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan), di hold dulu menunggu kepustusan final atas pajak raksasa digital. (Mengingat Inggris dan Perancis siap merevisi UU Pajak Digital yang telah mereka tetapkan).

3.            Kalaupun di bahas segera memasukan poin-poin penting kesepakatan di Inggris khususnya tentang tarif pajak atas laba perusahaan digital.

4.            Pemerintah Indonesia segera melakukan lobi politik terhadap kesepakatan Inggris ini, kepada negara anggota G20, untuk nantinya dibahas di Pertemuan G20 Juli mendatang.

5.            Lakukan lobi politik kepada negara G7 untuk mendapatkan gambaran secara mendalam tentang poin-poin yang dihasilkan.

6.            Lakukan kajian akademis dengan universitas-universitas untuk mendapatkan masukan, sehingga penerapannya nanti tidak menimbulkan gejolak pasar.

Di masa kepemimpinan Trump rencana penetapan tarif minimum pajak atas perusahaan raksasa digital ini sempat ditentang, bahkant sempat menyebabkan renggangnya hubungan Perancis dan Amerika. Karena Trump berpendapat bahwa sangat tidak adil menerapkan pajak begitu besar, karena hampir semua raksasa digital itu berasal dari negara paman sam. Tapi presiden berganti keputusan glogal Amerika pun berubah.

Semoga curahan hati ini menambah sedikit wawasan kita tentang leliku pajak digital yg setiap saat nongkrong didepan mata kita, dengan jemari yang tak hentinya menari diatas android atau gadged yang kita miliki.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Bermain Gadget (ist)

Jumat, 18 Juni 2021 - 19:45 WIB

Rendahnya Literasi Digital, Membuat Indonesia Mudah Percaya Hoax

Menurut internetworldstats.com Indonesia masuk sebagai 20 negara pengguna internet terbanyak di dunia, mengalahkan Brazil dan Jepang. Hal ini membuat Indonesia dianggap melek digital. Namun…

Ilustrasi Bermain Media Sosial (Ist)

Jumat, 18 Juni 2021 - 19:15 WIB

Selama Pandemi, Pengguna Internet di Indonesia Tumbuh 15,5 Persen

Budaya digital diartikan sebuah konsep yang menggambarkan bagaimana teknologi dan internet membentuk cara kita berinteraksi sebagai manusia. Yakni mulai dari berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi…

Ilustrasi UMKM Go Digital (Ist)

Jumat, 18 Juni 2021 - 18:45 WIB

Untuk Bisa Bertahan di Masa Pandemi, UMKM Harus Punya Digital Skills

Di masa pandemi ini, banyak sekali perubahan yang tanpa disadari semua orang harus mengikutinya. Namun apapun yang terjadi saat ini masyarakat harus membuka diri dan berpikiran terbuka karena…

11 Bank Dukung Pembiayaan Jalan Tol Serang Panimbang

Jumat, 18 Juni 2021 - 18:17 WIB

Ekonomi Kawasan Banten Bakal Tumbuh Pesat, 11 Bank Dukung Pembiayaan Jalan Tol Serang Panimbang

Jakarta– PT Wijaya Karya Serang Panimbang (WSP) sebagai entitas anak PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) menandatangani perjanjian kredit sindikasi dan line fasilitas pembiayaan sindikasi…

Ilustrasi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (Ist)

Jumat, 18 Juni 2021 - 18:15 WIB

Perlunya Sosilasi Tuk Cegah Meningkatnya Kasus Kekerasan Gender Berbasis Online

Meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 8,9 persen atau menjadi 171 juta jiwa pengguna membuat kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan cyber semakin tinggi. Diketahui selama…