Pimpinan MPR RI Dukung Pemerintah Bentuk Road Map IHT yang Berkeadilan

Oleh : Herry Barus | Selasa, 04 Mei 2021 - 06:30 WIB

MPR Asrul Sani
MPR Asrul Sani

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) yang juga wakil ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP), Arsul Sani  mendukung usulan para pelaku industri hasil tembakau (IHT), khususnya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), agar pemerintah membentuk peta jalan  (road map)  Industri Hasil  Tembakau (IHT). Peta Jalan tersebut sebaiknya dibuat bersama oleh instansi pemerintah terkait beserta para pelaku IHT termasuk para petani tembakau.

Hal tersebut disampaikan Ketua APTI  Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sahminuddin kepada pers kemarin, di komplek Gedung DPD/ DPR/ MPR RI Senayan Jakarta. Sahminuddin menyampaikan hal tersebut, usai bersama perwakilan pengurus APTI Provinsi Jawa Barat dibawah pimpinan Suryana, mengadakan diskusi dengan wakil ketua MPR RI Arsul Sani.

“Sumbangan industri hasil tembakau di tanah air terhadap keuangan negara khususnya cukai jauh lebih besar dari pada sumbangan deviden perusahaan milik negara badan usaha milik negara  sebelum masa pandemic Covid 19. Sudah sepantasnya Industri Hasil Tembakau nasional mendapat perlindungan Pemerintah. Karena itu, pihaknya mendukung segera dibuat Peta jalan industri hasil tembakau yang berkeadilan, yang pembuatannya melibatkan semua pihak termasuk Kementrian Pertanian, Kementrian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, kementrian Kesehatan termasuk di dalamnya para pelaku industri hasil tembakau dan para petani tembakau di dalamnya,” kata Wakil Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani, sebagaimana dikutif oleh Sahminudin.        

Menurut Arsul Sani, sebagaimana dikutip Sahminudin, selain sumbangan cukai rokok setiap tahun tidak kurang dari Rp 180 triliun, industri hasil tenbakau juga telah menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh tanah air. Selain itu juga telah menggerakan sektor ekonomi masyarakat. Karena itu IHT harus dipertahankan dan mendapat perlindungan pemerintah.

Namun demikian, menurut Sahminudin, sumbangsih besar tersebut seperti dianggap tidak ada artinya. Setiap tahun cukai rokok yang sudah tinggi terus dinaikan. Padahal setiap kenaikan  1 persen cukai rokok itu, akan menghilangkan ratusan ribu kesempatan kerja bagi petani tembakau juga buruh atau pekerja di sektor industri rokok.

Sebab setiap kenaikan cukai rokok berimbas pada semakin kurangnya penjualan rokok yang legal, berkurangnya produksi rokok, berkurangnya pembelian tembakau hasil produksi pertanian tembakau para petani. Serta hilangnya lapangan pekerjaan,” papar Sahminuddin.

Dijelaskan oleh Sahminudin, kenaikan cukai rokok  Yang dilakukan pemerintrah setiap tahun tidak mengurangi jumlah perokok. Para perokok akan tetap ada bahkan bertambah. Mereka beralih  ke rokok murah dan rokok illegal. Jika hal itu terjadi, yang dirugikan bukan hanya pelaku industri rokok dan petani tembakau. Tapi juga pemerintah.     

“Karena itu. Kami meminta agar Bapak Arsul Sani  menyampaikan kepada Bapak Presiden Jokowi, agar kenaikan cukai rokok setap tahun tidak besar. Satu digit saja. Sekitar 5 persen. Bila perlu tahun ini tidak dinaikan, untuk membantu pemulihan ekonomi dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak lagi sekaligus untuk melindungi pekerja rokok dan petani tembakau,” papar Sahminuddin.

           

Di tempat yang sama, Ketua APTI Jawa Barat Suryana, menambahkan, untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan keberadaan industri hasil tembakau di tanah air, pemerintah perlu duduk bersama membuat peta jalan atau road map industri industri hasil tenbakau nasional.

“Beberap tahun yang lalu ada peta jalan indsutri hasil tembakau, namun pembuatannya tidak melibatkan semua sektor dan tidak melibatkan pelaku industri hasil rokok. Masing masing  kementrian membawa kepentingannya sendiri. Akibatnya. peta jalan itu tidak jalan,” papar Suryana.      

Menurut Suryana, harusnya  Peta jalan itu melibatkan setidaknya 7  pihak. Selain kementrian  perindustrian, kementrian tenaga kerja, kementerian pertanian, kementeri Kesehatan, kementrian keuangan , asosiasi petani tembakau serta pelaku industri rokok besar maupun sedang dan menengah. Mereka harus dilibatkan dan didengar suara dan pendapatnya.   

Menurut Suryana, pihaknya,  menyampaikan pesan kepada Presiden lewat Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani. Agar pemerintah juga memberikan insentif sekaligus kemudahan bagi eksport tembakau dan hasil industri rokok lainnya ke luar negeri.

           

“Tembakau produksi kita, khususnya Jawa Barat, diminati beberapa negara. Termasuk dari Abu Dabi. Namun, kami sudah berusaha melakukan eksport tembakau memenuhi permintaan dari luar negeri. Sayangnya, kami dipersulit dengan persyaratan yang gak masuk akal. Karena itu, kami meminta bantuan kepada pak Arsul Sani sebagai wakil Ketua MPR RI agar menyampaikan hal ini kepada menteri perdagangan, juga kepada Pfresidern Jokowi dan Menteri negara Bappenas, agar perencanaan ke depan, pemerintah mempermudah sekaligus memberikan insentif baik kepada petani maupun kepada pelaku industri hasil tenbakau lainnya  yang melakukan eksport tembakau dan produksi hasil tembakau ke luar negeri Jangan diperdsulit,” pinta Suryana.

 Atas permintaan kedua ketua APTI tersebut, menurut Sahminuddin, Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berjanji akan meneruskan pesan pesan tersebut kepada Presiden Jokowi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional yang juga kepala Bappenas, Soharso Monoarfa.  Mengingat  Menteri sekaligus kepala Bappenas tersebut berasal dari satu partai politik dengan dirinya.      

“Pak Arsul Sani berjanji akan menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Jokowi dalam acara pertemuan antara pimpinan MPR dengan Presiden mendatang. Serta akan melihat RPJP nasional yang dikeluarkan Bappenas. Sekaligus juga akan menyampaikan pesan pesan pengurus APTI kepada menteri Bappenas,” papar Sahminuddin mengutip pernyataan wakil Ketua MPR RI Arsul Sani

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Vaksin Lindungi Diri

Rabu, 16 Juni 2021 - 08:00 WIB

Vaksin Terbukti Mampu Melindungi Diri dari Mutasi Virus COVID-19

Pandemi COVID-19 belum berakhir, guna menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 terus dilakukan. Pemberian vaksin ini merupakan solusi yang dianggap paling tepat mengurangi…

Ilustrasi hukum (ist)

Rabu, 16 Juni 2021 - 07:26 WIB

Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Cepat Kapolri Berantas Mafia Tanah

Anggota Komisi III DPR RI, Santoso mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas respon cepat dalam melakukan penindakan mafia tanah di sejumlah daerah, khususnya di Jawa…

Ketua Hipmi Mardani H.Maming

Rabu, 16 Juni 2021 - 07:00 WIB

HIPMI Persiapkan Anak Muda Berbisnis untuk 50 Tahun ke Depan di Era Bonus Demografi

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) telah memasuki usia ke-49 tahun pada 2021 ini. Dalam acara hari ulang tahun yang dihadiri oleh para anggota dan para mantan ketua umum (mantum) HIPMI,…

Prajurit Batalyon Howitzer 2 Marinir

Rabu, 16 Juni 2021 - 06:00 WIB

Prajurit Batalyon Howitzer 2 Marinir Laksanakan OlahRaga Bersama

Dalam rangka meningkatkan disiplin prajurit dan upaya untuk tetap menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan imunitas agar tidak mudah terserang penyakit termasuk virus Covid-19 Prajurit Batalyon…

Prajurit Batalyon Infanteri 4 Marinir

Rabu, 16 Juni 2021 - 05:45 WIB

Prajurit Batalyon Infanteri 4 Marinir Laksanakan Pelajaran Patroli

Dalam rangka meningkatkan naluri tempur, prajurit Batalyon Infanteri 4 Marinir (Yonif 4 Mar) mengasah kemampuan dengan melaksanakan pelajaran drill patroli tempur bertempat di lingkungan Kesatrian…