Kondisi Industri TPT Memprihatinkan, Enny INDEF: Mereka Butuh Safeguard!

Oleh : Candra Mata | Jumat, 23 April 2021 - 09:24 WIB

Industri Tekstil
Industri Tekstil

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Ekonom senior Indef, Enny Sri Hartati mengungkapkan bahwa industri tekstil dan pakaian jadi membutuhkan sebuah perlindungan dan pengamanan produk dalam negeri atau safeguard.

Pasalnya sektor padat karya ini selain terkena ‘pukulan’ parah pada masa pandemi ini, mereka juga terus menerus digempur produk impor yang masuk secara bebas.

“Kondisinya bak sudah jatuh, semakin tertimpa tangga, mereka butuh safeguard” ujar Enny dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi INDUSTRY.co.id pada Jumat (23/4/2021).

Dijelaskannya bahwa serbuan impor terjadi karena di sisi hilir, dimana impor produk pakaian bebas masuk tanpa pengenaan tarif ataupun regulasi non tarif. Kebijakan tersebut terjadi pada berbagai jenis pakaian jadi seperti atasan casual dan formal, bawahan, terusan, outwear, headwear hingga pakaian bayi.

Tak ketinggalan juga berbagai produk baju muslim, mulai gamis, baju koko hingga hijab. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur tarif industri TPT tidak memiliki keberpihakan terhadap perlindungan dan pengamanan produk dalam negeri.

“Akibatnya, berbagai produk impor pakaian jadi bebas masuk dan mengancam keberlangsungan produsen dan tenaga kerja pada industri tekstil dan pakaian jadi” jelas Enny.

Menurutnya, dengan mudahnya produk pakaian impor yang masuk khususnya dari China dan Thailand ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah, maka menyebabkan produsen dalam negeri khususnya IKM menjadi sangat tertekan dari berbagai sisi.

“Kondisi ini dilematis, pilihannya hanya berhenti berproduksi atau mengurangi pekerja. Penetrasi impor produk pakaian telah menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha dan tenaga kerja,” imbuhnya.

Untuk diketahui, sebagian besar industri garment lokal merupakan golongan IKM. Dimana lebih dari 407 ribu unit usaha garment termasuk golongan IKM. Tercatat sedikitnya lebih dari 2 juta tenaga kerja yang menggantungkan nasibnya pada industri garmen di dalam negeri.

“Jika tenaga kerja pada industri garmen tersebut tidak diproteksi maka akan mengancam terhadap meningkatnya pengangguran. Tentu akan berakibat pula pada lembatnya proses pemulihan daya beli,” tandas Enny.

Untuk itu, Ia berharap agar Pemerintah dapat menerapkan struktur tarif yang selaras dari hulu hingga hilir. Idealnya, sebut Enny pengenaan tarif impor produk hilir harus lebih besar daripada tarif impor produk hulu. Termasuk pengenaan tarif pengamanan perdagangan sementara berupa safeguard atau pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Dengan demikian, produsen pakaian jadi (hilir) lebih optimal menyerap bahan baku dalam negeri sekaligus mendapatkan kepastian pasar.

“Artinya satu kebijakan, dua manfaat terpenuhi, yaitu mendorong penciptakan nilai tambah karena mendorong penggunaan bahan baku lokal, sekaligus substitusi impor,” ujar Enny.

Selain itu, pihaknya juga menyayangkan untuk produk hilir produk yang berasal dari negara mitra perdagangan bebas (FTA) seperti China, tidak ada pengenaan tarif impor.

Padahal, hampir seluruh negara tujuan ekspor TPT Indonesia mengenakan safeguard atau BMTP guna perlindungan pasar dalam negeri, karena masih diperbolehkan WTO. Pemberlakuan kebijakan perdagangan yang kontradiktif tersebut, akan menyebabkan konsekuensi sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.

Terlebih lagi saat pemulihan ekonomi justru memerlukan banyak lapangan kerja untuk menampung jutaan tenaga kerja korban pandemi.

“Jika sulit membuka lapangan kerja maka akan sulit juga proses pemulihan ekonomi,” ujar Enny.

Sejatinya, industri tekstil merupakan industri padat karya yang mestinya justru menjadi bumper mencegah melonjaknya pengangguran.

Mestinya, pandemi ini dijadikan momentum reindustrialisasi dengan menata ulang berbagai kebijakan secara komprehensif dari hulu hingga hilir.

“Hal ini tentu demi tujuan untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi,” paparnya.

Kemudian momentum reindustrialisasi industri tekstil dan pakaian jelas hanya akan berhasil jika diiringi dengan tindakan pengamanan atau proteksi di dalam negeri. Salah satu tindakan pengamanan adalah menerapkan struktur tarif yang selaras dari hulu hingga hilir.

Menurut Enny, di saat sisi hulu sudah mendapatkan tarif berupa safeguard maka sisi hilir perlu dikenakan hal serupa dengan tingkat yang lebih tinggi.

“Jadi produsen pakaian jadi (hilir) baik skala besar hingga kecil dapat lebih optimal menyerap bahan baku dalam negeri karena ada kepastian produksi untuk mengisi pasar dalam negeri,” jelasnya.

“Tindakan pengamanan atau proteksi ini sangat diperlukan untuk sektor padat karya demi mempercepat pemulihan daya beli dan ekonomi nasional,” pungkas Enny.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi galon guna ulang

Senin, 27 Juni 2022 - 06:01 WIB

Komisioner KPPU: Secara Pribadi Saya Tidak Setuju Ada Pelabelan BPA

Komisioner┬áKomisi Pengawas Persaingan usaha (KPPU), Chandra Setiawan, mengatakan secara pribadi tidak setuju ada pelabelan Bisfenol A (BPA) terhadap kemasan galon guna ulang. Alasannya menurut…

Atlet Tae Kwondo Yon Infantri 1 Marinir Peroleh Medali Emas

Senin, 27 Juni 2022 - 06:00 WIB

Atlet Tae Kwondo Yon Infantri 1 Marinir Peroleh Medali Emas

Atlet Taekwondo Yonif 1 Marinir yang berhasil meraih medali yaitu Prada Marinir Rama Julio Litik yang bertanding di kelas Under 58 kilogram berhasil merebut medali Emas, Prada Marinir Bagus…

PuslatpurMar 7 Lampon Gelar Gashuku Inkanas

Senin, 27 Juni 2022 - 05:00 WIB

PuslatpurMar 7 Lampon Gelar Gashuku Inkanas

Sebanyak 79 peserta Institut Karate Nasional ( Inkanas ) Cabang Banyuwangi melaksanakan latihan bersama ( Gashuku ) yang bertempat di lapangan apel Pusat Latihan Pertempuran Marinir ( Puslatpurmar…

Perajurit Petarung Brigif 4 Mar Tingkatkan Prestasi di Bhayangkara Presisi Run

Senin, 27 Juni 2022 - 04:30 WIB

Perajurit Petarung Brigif 4 Mar Tingkatkan Prestasi di Bhayangkara Presisi Run

Dalam rangka melaksanakan instruksi dan perintah harian Kasal Laksamana TNI Yudo Margono tentang Program Pembinaan Potensi SDM TNI AL di Jajaran Brigif 4 Marinir/BS, terkhusus Yonif 9 Marinir/Beruang…

Menteri BUMN Erick Thohir

Senin, 27 Juni 2022 - 04:03 WIB

Menteri BUMN Erick Thohir:Jika Sarinah Mampu Diubah, Kota Tua Harus Juga Bisa

Berkunjung ke Kota Tua, Jakarta Utara pada Minggu (26/6) siang mendatangkan banyak inspirasi bagi Menteri BUMN, Erick Thohir. Di kawasan seluas 1,3 km persegi, yang juga disebut Batavia Lama…