Perindo Bakal Menjadi Perseroan, Boyke: Tidak Ada Perubahan Hak dan Status Karyawan

Oleh : Hariyanto | Kamis, 08 April 2021 - 12:24 WIB

Perum Perindo (Foto Dok Industry.co.id)
Perum Perindo (Foto Dok Industry.co.id)

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) tengah dalam proses mengubah badan hukum menjadi perusahaan Persero. 

Dengan berubah badan hukum, Perum Perindo diharapkan menjadi bagian dari transformasi vehicle pemerintah menuju holding pangan. Dengan begitu, gerak perusahaan lebih lincah dan memberikan dampak yang baik untuk Sektor Perikanan.

Vice President Corporate Secretary Perum Perindo Boyke Andreas menegaskan tidak ada perubahan apapun terhadap karyawan dari perum ke Persero.

“Adanya perubahan badan hukum Perindo menjadi Persero istilahnya seperti ganti baju, tidak ada perubahan terhadap Hak dan status karyawan, semua tetap sama,” kata Boyke, Selasa (6/4/2021).

Boyke menambahkan manajemen akan memastikan masa kerja karyawan pun tetap diperhitungkan sama seperti pertama kali diangkat sebagai karyawan di Perum Perindo.
Pemerseroan Perum Perindo kini masih dibahas antar kementerian.

Setelah ini, tahapan selanjutnya adalah persetujuan Menteri BUMN atas rancangan perubahan Badan Hukum Perindo.

Apabila telah disetujui Menteri BUMN, maka dalam waktu maksimal 30 hari kemudian Menteri BUMN akan menyerahkan rancangan PP Perubahan bentuk Badan Hukum Perum Perindo yang akan diajukan kepada KemenkumHAM untuk pengesahan Badan Hukum PT Perikanan Indonesia.

Landasan hukum pemerseroan Perikanan Indonesia didasari atas 9 landasan hukum, diantaranya:

UU No 19 tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN),
UU Nomor 50 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), 
UU Nomor 3 Tahun 1982 Tentang wajib daftar Perusahaan,
UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
PP No 40 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Perubahan Badan Hukum BUMN (PP43/2005),
PP No 44 Tahun 2005 Tentang Tata cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara dan Perseroan Terbatas, 
PP No 45 Tahun 2005 tentang Pendirian Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, 
PP 9/2013 tentang Perum Perikanan Indonesia,
PP No 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP No 44 Tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penatausahaan modal negara pada BUMN dan PT.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gedung Antam

Kamis, 05 Agustus 2021 - 22:49 WIB

Petinggi Antam Diperiksa Kejagung

Kejaksaan Agung Republik Indonesia akhirnya mengikuti berbagai desakan Komisi Hukum DPR RI untuk mengungkap skandal penyelundupan imporemas batangan yang dilakukan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.…

irektur Utama BTN, Haru Koesmahargyo/swa

Kamis, 05 Agustus 2021 - 21:08 WIB

CEO BTN, Haru Koesmahargyo: Stimulus Pemerintah Genjot Sektor Perumahan

Jakarta– CEO BTN Haru Koesmahargyo PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) menyebut, faktor pendorong pertumbuhan perumahan saat ini adalah stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah ke sektor…

Gubernur Anies dan Relawan Kesehatan

Kamis, 05 Agustus 2021 - 20:30 WIB

Gubernur Anies Lepas Pulang Relawan Kesehatan: Terimakasih Ibu/Bapak Telah Tulus Berjuang Menangani Pasien Covid-19

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari ini turut melepas Relawan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Ekstensi Covid-19 Asrama Haji Pondok Gede yang berasal dari RS Vertikal Kementerian Kesehatan…

Ilustrasi Pekerja Pabrik Tekstil Pan Brothers

Kamis, 05 Agustus 2021 - 20:07 WIB

Kembali Diguguat, Pan Brothers Bakal 'Mati-matian' Lawan Maybank

PT Bank Maybank Indonesia Tbk kembali menggugat PT Pan Brothers Tbk ke ranah hukum. Setelah pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditolak, kali ini perusahaan mengajukan permohonan…

Ilustrasi toko pasar tutup

Kamis, 05 Agustus 2021 - 19:05 WIB

Ya Ampun Miris & Sedih! 20% dari 6.000 Pedagang Pasar di Kota Bekasi Gulung Tikar

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi mencatat sebanyak 10-20% pedagang di sejumlah pasar di Kota Bekasi gulung tikar akibat terdampak pandemi Covid-19. Adapun persentase tersebut…