SE Nomor 8/2021 Terbit, ASN Resmi Dilarang Mudik dan Cuti Saat Lebaran! Menpan RB: Pegawai Negeri Jadi Contoh...

Oleh : Nata Kesuma | Rabu, 07 April 2021 - 18:32 WIB

Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (Foto Setkab)
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil (Foto Setkab)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang melakukan perjalanan ke luar daerah, mudik, ataupun cuti selama lebaran tahun 2021. Pembatasan ini diberlakukan pada periode 6-17 Mei 2021.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

SE ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari larangan mudik yang telah ditetapkan pemerintah, dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” ujar Menoan RB Tjahjo Kumolo, dikutip redaksi INDUSTRY.co.id padavRabu (6/4/2021).

Kendati demikian, dalam SE terdapat pengecualian, yaitu ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Pengecualian juga diberikan bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu bepergian ke luar daerah, dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan instansinya.

Meskipun telah memperoleh izin untuk bepergian ke luar daerah, tegas Tjahjo, ASN juga harus selalu memperhatikan empat hal, yaitu peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19.

Kemudian peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda) asal dan tujuan perjalanan.

Lalu kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Satgas.

Serta protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Tak hanya larangan bepergian ke luar daerah dan mudik, dalam SE juga tertuang mengenai larangan mengajukan cuti untuk periode yang sama, yakni tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

“Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian pada kementerian/lembaga/daerah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara,” tegas Tjahjo dalam edarannya.

Dalam SE terdapat pengecualian, bahwa dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemberian cuti tersebut harus dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Melalui SE ini, Tjahjo juga mewajibkan ASN untuk menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan protokol kesehatan.

“Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya,” tegasnya.

Selain itu, PPK di kementerian, lembaga, dan pemda diminta melakukan langkah-langkah penegakan disiplin terhadap ASN yang melanggar ketentuan dalam SE. 

Bagi ASN yang kedapatan melanggar ketentuan akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Untuk memastikan bahwa ketentuan dalam surat edaran ini dilaksanakan oleh seluruh ASN, PPK diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan dari SE kepada Menteri PANRB.

“Melaporkan pelaksanaan SE ini kepada Menteri PANRB yang disampaikan melalui tautan https://s.id/LaranganBepergianASN paling lambat pada tanggal 24 Mei 2021, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam SE,” tandas Tjahjo dalam SE larangan mudik bagi ASN.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Gelis Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik

Senin, 19 April 2021 - 01:42 WIB

Gelis Dorong Penggunaan Kendaraan Listrik

Jakarta-PT Solar Panel Indonesia (SPI), produsenkendaraan listrik merk Gelis, memperluas jaringa dengan membuka diler baru di Pondok Pinang Jakarta Selatan. Produsen kendaraan listrik nasional…

EZVIZ C3N telah dilengkapi mode deteksi gerakan dengan tenaga kecerdasan buatan

Minggu, 18 April 2021 - 22:16 WIB

Cegah Tangan Jahil, Awasi Tanaman Hidroponik dengan Kamera Pintar

Tren bertanam secara hidroponik kian populer di tengah kondisi pandemi seperti ini. Kemudahan dalam bertanam hingga kebutuhan modal yang relatif sedikit untuk merawat tanaman metode hidroponik…

Tower Emergency PLN di NTT

Minggu, 18 April 2021 - 21:54 WIB

Luar Biasa Dahsyat! Dalam 10 Hari, PLN Berhasil Bangun Tower Emergency di Pulau Timor NTT

PLN berhasil membangun menara darurat (tower emergency) sebagai pengganti sementara 2 (dua) menara Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) bertegangan 70 kilo Volt (kV) yang patah dan roboh akibat…

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (4/5). (BPBD Kabupaten Flores Timur))

Minggu, 18 April 2021 - 21:25 WIB

Luar Biasa! Bantuan Logistik di Daerah Terisolir NTT Terus Mengalir

Jakarta - Distribusi bantuan ke daerah terisolir mulai dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Nusa Tenggara Timur, Kamis (15/4/2021). Pemerintah melibatkan helikopter untuk mencapai…

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. terus memacu realisasi penyaluran kredit dengan menggelar akad massal. Terlampir siaran pers dan semoga bermanfaat. Terima kasih

Minggu, 18 April 2021 - 21:20 WIB

Gokil...Pacu Realisasi Kredit, 1 Cabang Bank BUMN Ini Gelar Akad Massal Untuk 600 Rumah

Jakarta-Realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional terus didorong oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.