Senayan Ungkap Mayoritas Pelaku Perambah Kawasan Hutan adalah Perusahaan Pendatang dan Para Mafia Sawit

Oleh : Candra Mata | Selasa, 30 Maret 2021 - 12:56 WIB

Ilustrasi perambahan hutan untuk kebun sawit. (Bay Ismoyo/AFP)
Ilustrasi perambahan hutan untuk kebun sawit. (Bay Ismoyo/AFP)

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI banyak mendapat data dan informasi yang menyebutkan bahwa pelaku perambahan dan perusakan kawasan hutan sebagian besar adalah perusahaan pendatang. 

Mayoritas perusahaan perambah kawasan hutan secara besar-besaran adalah spekulan lahan dan mafia bisnis sawit.

“Hanya sebagian kecil perambah yang benar-benar miskin dengan jumlah pengusahaan lahan kecil atau sekedar buruh upahan. Para spekulan, perambahan dan pembakaran kawasan hutan berdampak langsung pada kehidupan dan mata pencaharian penduduk asli. Di sisi lain ekosistem hutan juga semakin rusak. Sejumlah tumbuhan dan satwa liar dilindungi hilang dan kian terdesak dari habitatnya,” ucap Hasan, dikutip redaksi INDUSTRY.co.id pada Selasa (30/3/2021).

Untuk itu, Hasan menyatakan bahwa perlunya pembentukan Panja Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi IV DPR RI.

Hal ini juga bertujuan untuk mendapatkan alternatif penyelesaian permasalahan penggunaan pelepasan dan perusakkan Kawasan hutan pasca diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta Perpres Nomor 24 Tahun 2021 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di bidang Kehutanan.

“Oleh karenanya Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan informasi dari Kementerian LHK mengenai beberapa hal, yakni penggunaan dan pelepasan kawasan hutan yang tidak prosedural, serta kejahatan perusakan kawasan hutan, pelaksanaan kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan, baik kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak, kewajiban rehabilitasi daerah aliran sungai, maupun kewajiban menyediakan lahan pengganti,” papar Hasan.

Selain itu, juga untuk mengetahui tindaklanjut pengenaan sanksi kepada pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Dan tindaklanjut proses penegakkan hukum atas penggunaan dan pelepasan Kawasan hutan yang tidak prosedural, serta tindak kejahatan pengrusakan Kawasan hutan dan potensi penerimaan negara yang berasal dari pengenaan sanksi terkait kasus penggunaan pelepasan dan pengrusakan Kawasan hutan.

“Panja dibentuk atas ketulusan Komisi IV DPR RI, agar persoalan masa lalu yang muncul di hari ini tidak menjadi isu nasional yang tidak terselesaikan dengan baik oleh kementerian,” tandas Hasan dalam rapat dengar pendapat Panja Mengenai Penggunaan, Pelepasan, dan Perusakan Kawasan Hutan Komisi IV DPR RI dengan Kementerian LHK.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:40 WIB

Berlaku Mulai Hari Ini, Inilah Ketentuan Pengetatan PPKM Mikro

Pemerintah akan kembali melakukan penebalan dan penguatan pelaksanaan PPKM Mikro yang berlaku pada tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Menkeu Sri Mulyani (ist)

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:20 WIB

Asiiikk, Sri Mulyani Bawa Kabar Gembira! Insentif PPnBM Sektor Otomotif dan PPN Properti Diperpanjang Hingga Akhir Tahun 2021

Pemerintah memastikan sejumlah insentif fiskal atau perpajakan seperti diskon PPnBM mobil dan PPN properti diperpanjang hingga akhir Desember 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)…

Industri fesyen muslim

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:15 WIB

Kemenperin Dorong Sertifikasi Halal Produk Fesyen Muslim

Kementerian Perindustrian berperan aktif mendorong pengembangan industri halal karena memiliki potensi besar dalam memacu perekonomian nasional. Apalagi, Indonesia memiliki peluang emas untuk…

Tahan Laju Penularan Covid-19, Polda Metro Jaya Bersama Pemprov DKI Laksanakan Pembatasan Mobilitas di 10 Titik Penyekatan

Selasa, 22 Juni 2021 - 10:08 WIB

Penularan Covid-19 Kian Ganas, Polda Metro Jaya Bersama Pemprov DKI Laksanakan Pembatasan Mobilitas di 10 Titik Penyekatan

Jakarta-Dalam rangka menahan laju penularan Covid-19 yang semakin hari semakin melonjak, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya bersama dengan Pemerintahan Provinsi DKI melaksanakan pembatasan…

Pembangunan Bendungan

Selasa, 22 Juni 2021 - 09:59 WIB

Sebanyak 4 Bendungan Baru akan Dibangun Pada Tahun 2022

Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur ketahanan SDA terutama bendungan pada tahun…