BPJS Kesehatan Surplus 18,7 Triliun, Mufida: Kembalikan Iuran Seperti Semula

Oleh : Wiyanto | Kamis, 11 Februari 2021 - 07:01 WIB

BPJS Kesehatan. (Foto: IST)
BPJS Kesehatan. (Foto: IST)

INDUSTRY.co.id-Jakarta -- Keuangan BPJS Kesehatan mengalami surplus cukup besar yaitu Rp. 18,7 Triliun justru disaat pandemi covid-19. BPJS bahkan tidak lagi gagal membayar klaim ke Rumah sakit maupun faskes lainnya.

Surplus ini menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan setelah pihak manajemen bersama pemerintah melakukan pembenahan berdasarkan hasil audit menyeluruh yang dilakukan oleh BPKP pada 2018-2019.

Menanggapi informasi tersebut, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati meminta agar pihak BPJS Kesehatan meninjau kembali kenaikan tarif khususnya untuk tarif kelas 3 yang diberlakukan sejak tahun lalu berdasarkan Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020. Berdasarkan Perpres tersebut tarif peerta kelas 1 naik menjadi Rp. 150 ribu, kelas 2 Rp. 100 ribu dan kelas 3 Rp. 35 ribu dengan adanya subsidi Rp. 7000. Mufida menyatakan dengan adanya surplus ini, sudah selayaknya iuran BPJS khususnya kelas 3 dikembalikan seperti semula yaitu Rp. 25.500.

"Direksi BPJS Kesehatan yang akan berakhir masa kerjanya, harusnya menutup masa kerjanya dengan memberikan kado terbaik untuk rakyat dengan menurunkan premi BPJS Kesehatan sama dengan besaran premi yang lama," papar Mufida dalam keterangannya, Rabu (10/2/2021).

Sejak awal pemberlakukan Perpres 64/2020 ini Mufida mengatakan dirinya bersama Fraksi PKS DPR sudah menolak adanya kenaikan iuran bagi peserta kelas 3 pada kelompok Bukan Pekerja (BP) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Kenaikan iuran disaat ekonomi masyarakat sangat terpukul akibat pandemi covid-19 tentu saja sangat memberatkan.

"Apalagi bagi kelompok Bukan Pekerja dan PBPU yang sangat terdampak usahanya akibat pandemi ini. Bahkan akibat kenaikan tarif yang dibelakukan, banyak peserta kelas 1 dan kelas 2 yang turun kelas. BPJS Kesehatan sendiri mengakui adanya sekitar 2,2 juta peserta yang turun kelas khususnya dari kelompok PBPU," tutur Mufida.

Mufida mengatakan saat itu dirinya sudah mengingatkan agar BPJS Kesehatan melakukan audit menyeluruh dan melakukan pembenahan terhadap data kepesertaan. Manajemen BPJS juga tidak tranparan berapa peserta BP dan PBPU untuk masing-masing kelas. Selama ini yang disampaikan hanya total peserta BP dan PBPU.

Mengacu data yang disampaikan BPJS, sampai Oktober 2019, total peserta kedua kelompok ini adalah 35,923,299. Sementara menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan, per Mei 2020 jumlah peserta PBPU adalah 30,68 juta.Jika diasumsikan seluruhnya berada di kelas 3 saja, maka nilai selisih iuran lama dengan iuran setelah kenaikan selama setahun adalah sebesar Rp. 4,09 triliun. Bahkan jika selisihnya menggunakan angka kenaikan resmi tanpa adanya subsidi pemerintah daerah yaitu Rp. 42.000, nilai selisihnya hanya sekitar Rp. 7,1 triliun.

Artinya, papar dia, keuangan BPJS harusnya masih cukup baik tanpa menaikan tarif kelas 3 untuk peserta BP dan PBPU, bahkan tanpa membebani pemerintah daerah. Dengan demikian, sangat layak jika tarif BPJS Kesehatan ini dikembalikan ke tarif semula khususnya untuk peserta kelas 3.

“Pandemi covid-19 yang berkepanjangan di negeri kita sudah sangat berat bagi kehidupan masyarakat bawah. Jangan ditambah lagi dengan beban kenaikan iuran BPJS,” tutup Mufida.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita dan Manfaat Pameran Hannover Messe 2021

Senin, 12 April 2021 - 12:21 WIB

Goks! Menperin Agus Bocorkan Sederet Manfaat Indonesia Jadi Official Partner Country di Hannover Messe 2021

Menteri Perindusterian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menungkapkan sederet manfaat bagi industri dan perekonomian nasional dari partispasi Indonesia dalam official partner country Hannover…

Centara Resort

Senin, 12 April 2021 - 12:00 WIB

Berlibur ke Vietnam, Bisa Kunjungi Centara Mirage Resort Mui Ne

Centara Hotels & Resorts, operator hotel terkemuka di Thailand, memperluas merek resor bertema keluarga yang populer dengan Centara Mirage kedua di dunia, terletak di pantai Vietnam selatan…

Adhi S Lukman-Ketua Asosiasi Gabungan Pengusaha Makanan Dan Minuman Indonesia

Senin, 12 April 2021 - 11:43 WIB

Duh, GAPMMI Beberkan Penyebab Utama Pelaku Industri Mamin Belum Bisa Terapkan Praktik Industri 4.0

Indonesia terus mempersiapkan diri untuk menghadapi era Industri 4.0 sejak diluncurkannya inisiatif “Making Indonesia 4.0” oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin), yang mana industri…

Ketua Umum DDII, Dr. Adian Husaini mengatakan, program Ramadhan merupakan upaya Dewan Da'wah untuk memasifkan dakwah lewat berbagai platform digital dengan menghadirkan para ustad yang mumpuni

Senin, 12 April 2021 - 11:41 WIB

DDII Luncurkan Program Ramadhan 24 Jam Meraih Berkah Bersama

Menyambut Ramadan 1442 Hijriah, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII) meluncurkan program '24 Jam Meraih Berkah Bersama Dewan Da'wah". Tujuannya, agar umat Islam Indonesia semakin mudah dalam…

Ilustrasi kebun teh (ist)

Senin, 12 April 2021 - 11:22 WIB

Kian Agresif, PTPN VIII Genjot Pasar Ritel Teh Domestik Lewat Tiga Merek Dagang Ini

PTPN VIII disebutkan sedang agresif memasarkan tiga merek dagangnya untuk pasar dalam negeri yaitu, Walini, Goalpara, dan Gunung Mas.