Dahsyat! Diam-diam Jokowi Bangun RI Tanpa Utang

Oleh : Candra Mata | Selasa, 09 Februari 2021 - 12:32 WIB

Presiden Jokowi

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) telah mampu menarik dana dalam jumlah besar dari para investor dunia.

Tak tanggung-tangung, nilai investasi masuk ditaksir mencapai USD 9,5 miliar atau setara Rp133 triliun. Angka ini berasal dari komitmen investasi sejumlah negara, seperti Jepang, Amerika dan Selandia Baru.

Selain itu, pemerintah sendiri sebelumnya telah berkomitmen akan memberikan penyertaan pemenuhan kebutuhan modal awal untuk LPI sebesar Rp75 triliun.

Dengan demikian, pemerintah meyakini melalui LPI/INA ini pembangunan akan terwujud tanpa melakukan pinjaman atau utang.

"Dengan keberadaan LPI, maka Indonesia tidak lagi dibangun dengan utang, melainkan dengan modal," sebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam keterangannya dikutip redaksi Industry.co.id Selasa (9/2/2021).

"Dan Ibu Sri Mulyani sebagai Ketuanya sangat antusias tentang hal-hal itu, tentu ini sesuatu yang baru, tentu kita sinergikan antar Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk membangun Indonesia dengan modal bukan hutang," sambung Erick.

Sementara itu, menurut Sri Mulyani pihaknya merencanakan akan memberikan modal kembali melalui kepada LPI sebesar Rp15 triliun melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

“SWF atau LPI yang pada 2020 telah mendapatkan modal awal Rp15 triliun dan pada 2021 ini akan ditambah lagi Rp15 triliun,” ujarnya.

Adapun alokasi tersebut berasal dari dana cadangan atau pembiayaan investasi yang belum dialokasikan sebesar Rp33 triliun.

"Sementara, sisa cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp18 triliun tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung kelanjutan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) lain," tandasnya.

Perlu diketahui, nantinya pembangunan proyek-proyek strategis nasional akan dibiayai dari dana LPI.

Adapun soal utang pemerintah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga akhir Desember 2020 mencapai 6.074,56 triliun atau rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 36,68%.