PR Berat Menanti Mendag Lutfi, Ratusan Pabrik TPT Gulung Tikar Hingga Tata Niaga Impor Tekstil yang Carut Marut

Oleh : Ridwan | Kamis, 24 Desember 2020 - 12:35 WIB

Muhammad Lutfi. Dubes LBBP RI untuk Amerika Serikat
Muhammad Lutfi. Dubes LBBP RI untuk Amerika Serikat

INDUSTRY.co.id - Jakarta - Pertumbuhan semu sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi tantangan tersendiri bagi Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi untuk membereskan persoalan.

Pertumbuhan industri TPT yang didorong oleh impor telah mengakibatkan ratusan pabrik gulung tikar dalam 3 tahun terakhir. Tingginya pertumbuhan impor TPT akibat kebijakan perdagangan yang dinilai pro impor juga mengakibatkan rendahnya investasi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wiraswasta mengatakan bahwa share investasi dalam pertumbuhan terus turun hingga hanya 2,1% ditahun 2019.

"Kebijakan relaksasi impor melalui PERMENDAG 64 2017 dan PERMENDAG 77 2019 yang digadang bisa mendorong ekspor telah gagal total, karena ekspor pun malah turun ke USD 12,8 milyar," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (24/12/2020).

Tantangan Presiden Jokowi untuk mengurangi impor dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk merevisi aturan Tata Niaga Impor dalam pertemuan di istana November 2019 sebagai payung hukum importir umum melalui fasilitas Pusat Logistik Berikat (PLB) dan Gudang Berikat (GB) sebagai pintu masuk utama banjirnya impor tekstil belum juga bisa dijawab Kementerian Perdagangan hingga hari ini.

"PR-nya sudah 1 tahun belum selesai juga karena masih ada kepentingan importir dengan lobi-lobi nya di jajaran kementerian, ini PR sesungguhnya Mendag Lutfi," tegasnya.

Kemudian Redma mewanti bahwa tantangan lain dalam merevisi aturan Tata Niaga datang dari Bea Cukai yang masih ingin memberikan fasilitas impor tekstil melalui PLB dan GB dalam revisi PERMENDAG 77 2019.

"Sebetulnya agak aneh kalau BC sebagai operator bersikeras pada level kebijakan perdagangan dan perindustrian, karena supply-demand dan data kemampuan industri untuk pemenuhan bahan baku domestik kan ranahnya kementerian teknis, bukan BC," jelas Redma.

"Adanya kepentingan dari pihak luar juga jadi tantangan tersendiri bagi mendag Lutfi dalam upaya mengurangi impor," tambahnya.

Tantangan lainnya adalah pemberlakuan safeguard garment yang saat ini sedang dalam proses akhir menyusul safeguard tekstil yang sudah diberlakukan sebelumnya.

Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Barat Kevin Hartarto menyatakan bahwa status net eksportir industri TPT nasional bisa berubah menjadi net importir pada tahun depan jika safeguard tersebut tidak segera diimplementasikan.

"Karena data menunjukan tren peningkatan impor garmen yang signifikan selama 2017—2019," tuturnya.

Kevin menjelaskan bahwa setengah pos tarif produk garmen menunjukkan tren peningkatan volume impor yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. "Bahkan ada satu pos tarif garmen yang volume impornya naik hingga 200% lebih tinggi dari tahun lalu," tegasnya.

Menurutnya, maraknya impor garmen di dalam negeri dikarenakan pabrikan garmen China berkontribusi sekitar 25 % dari total kebutuhan garmen global sedangkan Indonesia baru 1,7%. Selain itu, pemerintah Indonesia telah menandatangani perjanjian dagang bebas (FTA) dengan China yang sehingga bea masuk garmen China jadi 0% ditambah RCEP atau ASEAN+5 yang meliberalisasi tarif TPT kita bagi 11 negara tetangga.

Kevin menilai pemberlakuan safeguard sangat diperlukan untuk menyelamatkan IKM dan UMKM karena sebagian besar pelaku usaha produksi garment adalah IKM dan UMKM.

"Implementasi safeguard selain mengurangi impor dan menyelamatkan devisa, yang lebih penting adalah kembali merangsang penciptaan banyak pelaku industri kecil dan menengah (IKM) garmen dan menyerap tenaga kerja," jelasnya.

Senada dengan API dan APSyFI, Direktur Eksekutif Ikatan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI), Riza Muhidin menyampaikan bahwa saat ini pemerintah terlalu memfasilitasi impor dibandingkan produk dalam negeri.

"Untuk mendorong ekspor kan sudah ada fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), tidak lagi perlu PLB dan GB, ini terlalu berlebihan hingga barang impor banjir dipasar domestik, sedangkan fasilitas untuk bahan baku lokal sama sekali tidak ada," ungkap Riza.

Riza menyarakan agar Kemendag bergandengan tangan dengan Kemenperin untuk bersama-sama mengendalikan impor TPT.

"Target Kementerian Perindustrian kan substitusi impor hingga 35% sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, sehingga bisa sejalan dengan Kemendag jika Pa Menteri benar-benar ingin menurunkan impor," jelas Riza.

"Caranya dengan revisi aturan tata niaga dan implementasi safeguard, yang didengar masukan-masukan dari produsen bukan dari importir dan kroni-kroni pejabatnya," tambahnya.

IKATSI merasa heran kalau masih ada pejabat maupun instansi seperti Bea Cukai yang bersikeras terus memberikan fasilitas impor.

"Kalau alasannya bahan baku untuk IKM kan dalam negeri sudah mampu untuk mensuplainya, dan itu kewenangan Kemenperin untuk mengatur supply-demand nya," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ilustrasi Pekerja Migran Indonesia (foto Ist)

Rabu, 29 Juni 2022 - 14:21 WIB

Sedih! Muhaimin Iskandar: 3-4 Juta Pekerja Migran Indonesia Belum Jadi Peserta BP Jamsostek

Jakarta- Warga kita yang berada di luar negeri seperti Hongkong, Taiwan, Malaysia, Arab Saudi, dan lain-lain, yang tentu membutuhkan perhatian serius dan belum menjadi peserta BP Jamsostek.…

Presiden Jokowi di Ukraina

Rabu, 29 Juni 2022 - 14:21 WIB

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Tiba di Kyiv Ukraina

Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 11 jam, Kereta Luar Biasa (KLB) yang membawa Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana tiba di Peron 1 Stasiun Central Kyiv, Ukraina sekitar pukul 08.50…

Jajaran Komisaris dan Direksi BEI yang hadir pada RUPST BEI 2022. (Foto: Humas BEI)

Rabu, 29 Juni 2022 - 14:14 WIB

Iman Rachman Resmi Jadi Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Hingga 2026

Para pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2021 telah menyetujui pengangkatan Iman Rachman sebagai Direktur Utama BEI…

Suasana Pengisian BBM (Pertamina)

Rabu, 29 Juni 2022 - 14:01 WIB

Pembelian Pertalite Melalui Aplikasi MyPertamina Jangan Sampai Menyulitkan Rakyat Kecil di Daerah

Mulai 1 Juli 2022, pembeli BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi harus mendaftar ke website MyPertamina atau aplikasi MyPertamina. Dengan begitu, hanya konsumen terdaftar saja yang bisa membeli…

Ilustrasi SPBU Coco

Rabu, 29 Juni 2022 - 13:59 WIB

Soal Beli Solar dan Pertalite Pakai Aplikasi! DPR: Penggunaan MyPertamina untuk Hindari Kebocoran Subsidi

Jakarta-Rencana penggunaan aplikasi MyPertamina untuk mengakses solar dan Pertalite bagi masyarakat ditujukan untuk menutup kebocoran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini dianggarkan.…