Prospek Bisnis Sektor Pelabuhan Indonesia Masih Tinggi

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Perkembangan pelabuhan di Indonesia tidak bisa lepas dari reformasi maritim Indonesia, termasuk aspek lainnya antara lain Pelayaran Pelabuhan, Logistik, Pendidikan Maritim, Permodalan, dan Aspek Hukum. .Saat ini perbaikan di segala bidang  sudah dan sedang berlangsung, terakhir kita tahu dengan telah diluncurkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh Pemerintah.

"Sebagaimana kita ketahui jumlah Pelabuhan di Indonesia sangat banyak lebih dari 1000 Pelabuhan. Sudah tentu kita harus memilah-milah pelabuhan-pelabuhan tersebut sesuai dengan besaran pengelolaan dan fungsi Pelabuhan. Karena tidak semua pelabuhan tersebut bersifat komersial, banyak juga yang bersifat nonkomersial," demikian kata HRM Wahyono Bimarso Dipl HE,  Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI) dan Waka Prodi Kelautan ITL Trisakti pada media Rabu (2/12/2020) di Jakarta.

Dikatakan Wahyono lebih lanjut, "Kalau kita berbicara tentang perkembangan Pelabuhan Komersial yang dikelola oleh Pelindo 1,2,3 dan 4, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fasilitas dan Peralatan Pelabuhan sudah sangat memadai, khususnya perkembangan 10 tahun terakhir dengan pembangunan dermaga dan fasilitas lainnya."

"Pembangunan paling menonjol adalah Kalibaru Tanjung Priok, Kuala Tanjung Pelindo 1,Teluk Lamong dan Manyar di Surabaya dan Makassar New Port. Sehingga kapasitas dan pelayanan prima dari pelabuhan sudah sangat memadai, baik Fasilitas Dermaga.Lapangan Penumpukan termasuk Peralatan Bongkar muat," sambungnya lagi.

Dan menurut dia Perkembangan Pelabuhan juga tidak bisa lepas dari perkembangan lalu lintas muatan cargo di Indonesia, yang kondisinya saat ini muatan terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia. Maka untuk menyeimbangkan muatan ke Kawasan Timur Indonesia diperlukan upaya optimalisasi kerjasama antar sektor seperti perindustrian, pertanian, pertambangan, dan sebagainya. Hal itu guna menyeimbangkan mata rantai jaringan logistik barat dan timur Indonesia. Selain itu  didukung dengan peningkatan infrastruktur pelabuhan di Kawasan Timur Indonesia antara lain pengadaan peralatan bongkar muat, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan pelabuhan lebih efisien.

"Kalau kita bicara muatan cargo di Indonesia kita juga harus bicara dengan para pengangkut muatan yaitu Perusahaan Pelayaran(Meratus,SPIL,TANTO,TEMAS,SAMINDO dll) yang beroperasi dengan type dan jenis  angkutan cargo," jelas Dirut PT Diagram Triproporsi Engineering consultant ini.

Pembangunan infrastruktur Pelabuhan khususnya wilayah timur menurut Wahyono harus memperhatikan dua aspek besar, yaitu urban transport sustainability (transportasi regional berkelanjutan) dan Maritime Transport Sustainability (transportasi maritim berkelanjutan. Dari 4 pilar utama bisa dijabarkan  pertama dalam beberapa hal yaitu pembentukan komisi yang mengkoordinasikan kegiatan, program yang terintegrasi, Partisipasi swasta yang progresif sebagai operator dan juga adanya aturan-aturan yang memadai.

"Dari 4 pilar utama bisa dijabarkan yang kedua dalam beberapa hal, yaitu pendirian komisi otoritas Pelabuhan dan juga komisi keamanan, Logistik global yang terintegrasi dan lingkungan setempat dan pendanaan yang cukup," ujarnya.

Selain itu soal pendanaan juga harus diperhatikan menurut Wahyono. "Secara umum pendanaan ini yang menjadi masalah besar. Karena terbatasnya dana Pemerintah untuk infrastruktur pelabuhan dan  swasta yang tidak tertarik membangun pelabuhan di Indonesia timur, karena tidak komersial Namun dapat disimpulkan bahwa perkembangan wilayah timur cukup memadai dalam ukuran pasar yang ada, yang memang jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia bagian barat."

Khusus Pelindo 4 kata Wahyono, pembangunan infrastruktur pelabuhan cukup cepat  karena mereka berinvestasi di Makassar New Port untuk Pelabuhan berkelas Internasional. Disamping itu Pelindo 4 baru baru ini mendapat PMN sebesar Rp 2 Triliun untuk membangun fasilitas Pelabuhan di Sorong, Jayapura, Manokwari, Bitung, Kendari, Biak , dan Nunukan.

"Perkembangan Pelabuhan di Timur juga dipacu adanya Pelayaran Perintis dan Tol Laut yang membawa Komoditi penting dan singgah di pelabuhan-pelabuhan kecil, sehingga pelabuhan tersebut harus memperbaiki sarana dan prasarana yang ada.

Program pembangunan di Indonesia timur juga dipicu oleh adanya Program tol laut yang sudah mempunyai  26 rute dan juga rute Pendulum Nusantara," urainya.

Jaringan Pendulum Nusantara yang melaksanakan angkutan Peti Kemas Domestik di seluruh Indonesia termasuk ke Indonesia Timur, sehingga mendukung Pembangunan Pelabuhan di Indonesia Timur.

Lalu, bagaimana kesiapan SDM Pelabuhan di Indonesia menghadapi  era 4.0? Menurut Wahyono, perkembangan teknologi akan mendisrupsi seluruh lini bisnis, termasuk dalam kebutuhan tenaga kerja, yang mengarah pada SDM berkompeten dalam menjawab tantangan perubahan dan kebutuhan di masa depan. 

"Industri Pelabuhan dan pelayaran akan cenderung membutuhkan SDM terampil menengah dan tinggi. Sedangkan pekerjaan yang sifatnya dapat tergantikan oleh sistem otomasi tidak lagi dibutuhkan. Era digitalisasi menuntut SDM Indonesia memiliki kemampuan spesifik dan ahli. Pengembangan kualitas SDM nasional dapat dilakukan dengan pendidikan yang fokus sesuai bidang yang dibutuhkan," tegasnya.

Ada strategi yang harus dilakukan oleh Indonesia menurut Wahyono, yakni pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Kedua, salah satunya mengadakan spesialisasi melalui kursus dan pelatihan vokasi, yang menjadi suatu keharusan yang dimiliki calon pekerja untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan di masa depan. Dan ketiga, perubahan terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Metodologi  Proyeksi untuk mencetak SDM bidang transportasi Laut dan Pelabuhan sudah cukup baik. Pembangunan SDM dengan mindset maritim sudah dilakukan melalui pendidikan yang mengembangkan cinta laut dan urgensi terhadap pembangunan kompetensi Nasional, khususnya di bidang kepelabuhanan, dengan melaksanakan Pendidikan tinggi bidang Maritim,Pendidikan terapan bidang maritim dan Pelatihan serta sertifikasi bidang maritim dan Pembangunan kompetensi lulusan sesuai jenjang karir.

Diungkapkan Wahyono lagi konsep pengembangan maritim Indonesia adalah SDM Maritim (Infrastruktur,Pertumbuhan Ekonomi maritim,Kedaulatan Maritim) dan Indonesia sebagai Negara Maritim. Perubahan Paradigma Pembangunan berbasis Maritim, sehingga orientasi APBN mengarah ke Infrastruktur maritim yang akan mendukung Indonesia sebagai negara Maritim. Dengan Demikian dapat disimpulkan Indonesia sebenarnya telah siap SDM-nya di bidang Pelabuhan sekaligus Pelayaran.

Untuk mendukung kinerja ekspor dan impor di pelabuhan perlu juga didukung oleh teknologi. Indonesia telah siap dengan teknologi yang ada saat ini. Perusahaan pelayaran sudah menerapkan teknologi tinggi untuk mengoperasikan perusahaannya dengan menerapkan pelacakan cargo, visibilitas rantai pasok, dan otomatisasi dokumen.

"Pelabuhan sudah menerapkan digitalisasi Pelabuhan. Kesimpulannya Pelabuhan dan Pelayaran sudah siap menghadapi Teknologi 4.0," tegas Wahyono.

Selanjutnya, peran pihak swasta untuk pengembangan Pelabuhan menurut Wahyono, peranan swasta untuk berusaha di bidang pelabuhan terlihat dari jumlah Perusahaan yang telah mendapatkan Konsesi. Dengan kesimpulan bahwa ternyata dari tahun 2008 sampai 2020 masih sedikit perusahaan yang mendapatkan Konsesi untuk mengelola Pelabuhan.

Peran pemerintah untuk menyokong pelabuhan lebih baik lagi dalam pelayanan jelas Wahyono, ada beberapa studi konsultan yang telah dibuat dengan berbagai saran dan kesimpulan. 

Saran ADB (Asian Development Bank) antara lain, Inisiatif Kebijakan dan Kelembagaan: Hukum Payung dan Peraturan Pelaksanaan, Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi, Pembiayaan Proyek Infrastruktur Pelabuhan, Pembangunan dan perbaikan Infrastruktur Pelabuhan dan bangunan pendukung, Revisi UU Pelayaran no 17/2008), dan Memperkuat Institusi BULOG di Seluruh Wilayah Indonesia Untuk Mengontrol Harga

Sementara saran dari  World Bank adalah Pemerintah harus secara sistematis memanfaatkan pembiayaan sektor swasta jika memungkinkan dan memaksimalkan pembiayaan untuk pembangunan.  Indonesia membutuhkan Proyek KPS yang lebih berkualitas, dengan koordinasi yang lebih baik dan penyebaran instrumen dukungan Pemerintah yang lebih strategis. Aset infrastruktur yang ada yang dimiliki oleh BUMN dapat didaur ulang untuk memberikan sumber pembiayaan tambahan untuk proyek baru . Transaksi bisnis ke bisnis antara BUMN dan pelaku komersial lazim di pasar dan dapat ditingkatkan untuk lebih memobilisasi modal swasta dan efisiensi. Tarif terlalu rendah di sebagian besar sektor untuk memberikan yang berkelanjutan, publik atau swasta. Kapasitas sistem keuangan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur Indonesia. Lebih banyak pembiayaan komersial untuk infrastruktur dapat dimobilisasi di tingkat subnasional, dan Kompleksitas, inkonsistensi, dan ketidakpastian kerangka hukum menjadi penghalang untuk memberikan investasi.

Ada beberapa  Saran tindak lanjut yang dikatakan oleh Wahyono antara lain: Tingkatkan Produktivitas Pelabuhan antara 20-30 kotak / jam,  Sistem TIK dan HRD yang profesional di Pelabuhan, Jam Kerja 24 jam / hari, Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja Pelabuhan, Kurangi pengiriman Turn Round Time di Port, Kurangi Dwelling Time, Memastikan Ketersediaan Kapal hingga 3000 TEUS C, dan Memastikan Kargo dikirim dengan Volume yang cukup.

Dan yang perlu dilaksanakan menurut Wahyono adalah  Layanan Logistik berbasis Komoditas, Ekspor Langsung dari Pelabuhan Utama Indonesia,  Layanan Logistik berbasis TIK, Transportasi multimoda, Koordinasi pelayanan pelayaran nasional,  Efisiensi Transportasi Darat, Performa Pelabuhan Baik dan Tarif Sesuai, Kawasan industri Operasi Pelabuhan Kering, dan Lokasi Pelabuhan untuk Barang Impor Luar Pulau Jawa.

Mengenai seberapa besar aspek bisnis dengan pengembangan pelabuhan di wilayah Indonesia berdasarkan pendapat Wahyono,  sudah banyak Investasi Pelabuhan yang sukses terutama yang dilakukan Pelindo antara Lain di Kalibaru, Kuala Tanjung, Terminal KCN Marunda, Makassar New Port, Teluk Lamong, dan Manyar Surabaya. Kemudian Terminal Peti Kemas Palaran Samarinda adalah contoh sukses perusahaan swasta Samudera Indonesia berinvestasi di Pelabuhan. 

"Prospek Bisnis Pelabuhan masih tinggi, karena ada 636 Pelabuhan Laut yang membutuhkan Pendanaan swasta," jawabnya.

Kemudian saat disinggung terkait dengan adanya UU Cipta Kerja, Wahyono mengungkapkan, bahwa terkait Undang Undang Pelayaran kaitannya dengan UU Cipta Kerja dengan kesimpulan sementara masih perlu waktu untuk implementasikan. Karena masih banyak hal-hal yang harus diklarifikasikan. "Contoh Swasta yang Punya BUP tidak bisa langsung kerja di pelabuhan, karena mereka tetap harus mengurus Konsesi dan atau berinvestasi di Pelabuhan," terangnya.

Sedikitnya ada tiga hal yang perlu diatur dalam Revisi UU 13/2003 menurut Wahyono antara lain: Hubungan industrial, Hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja (pekerja) bukan lagi hubungan permanen dan statis, tetapi bersifat partnership. Dalam hubungan seperti ini, pekerja bisa saja bekerja untuk sejumlah perusahaan yang berbeda. Tempat kerjanya tidak mesti monoton di suatu gedung serta waktunya fleksibel. 

Supernumerary atau gaji pekerja, Pembayarannya bisa saja per jam, per hari, per minggu atau per bulan, tergantung dari perjanjian dan sesuai tingkat keahlian. Kemungkinan pemutusan hubungan kerja tidak dikenal yang namanya uang pesangon. 

Peradilan hubungan industrial, dalam undang-undang yang baru nanti harus diatur perkara seperti apa yang masuk dalam ranah peradilan hubungan industrial.

Wahyono sebagai praktisi Pelabuhan mengharapkan bottle  neck yang seharusnya mampu dijawab oleh undang undang adalah pertama, adanya transparansi pelaksanaannya. Kedua, adanya turunan undang undang berupa PP, PERMEN,dan Juknis yang jelas. Dan, ketiga perubahan mental pejabat dan pengusaha dalam berbisnis menjadi lebih beretika, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.