DPR Mempertanyakan Standar Kesehatan Masker SNI Kementerian Perindustrian

Oleh : Kormen Barus | Selasa, 29 September 2020 - 16:46 WIB

masker SNI
masker SNI

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk masker dari kain perlu disikapi dengan dikritis dengan proporsional.

Di satu sisi, standarisasi ini penting untuk memastikan standar kesehatan masker yang diperjualbelikan di pasaran, namun di sisi lain harus bisa memudahkan produsen mengingat produksi masker kain ini banyak dilakukan industri miko dan kecil bahkan perorangan. Hal tersebut disampaikan Achmad Baidowi, Anggota Komisi VI DPR RI, dalam releasenya yang beredar di kalangan awak media.

Menurut Achmad Baidowi, Kemenperin harus bisa memberikan panduan yang memudahkan produsen, khususnya industri kecil menengah bisa memproduksinya dengan mudah. Sehingga kualitas masker kain diproduksi IKM dan dipasarkan UMKM bisa diterima di pasaran dan konsumen juga bisa mendapatkan jaminan atas kualitas masker kain yang mereka gunakan.

Jadi kata dia, pemerintah dalam hal ini Kemenperin harus bisa memastikan standar yang telah ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil - Masker dari kain itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak berubah-ubah, sehingga nantinya masker yang dibuat bisa terus bisa dipergunakan.

“Jangan sampai ada perubahan RSNI sehingga membuat produk di pasaran harus ditarik kembali yang ini akan merugikan IKM maupun konsumen. SNI yang telah dirumuskan itu telah ditetapkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil - Masker dari kain melalui Keputusan Kepala BSN Nomor No.408/KEP/BSN/9/2020 pada 16 September 2020 lalu,”ujarnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat menerima laporan dari Ketua Komisi II Ahamd Doli Kurnia. Foto: Jaka/ rni

Jumat, 01 Juli 2022 - 11:17 WIB

DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan, Jaminan Hak Rakyat Papua dalam Pemerataan Pembangunan

Jakarta-Rapat Paripurna DPR RI menyetujui 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait provinsi baru Papua atau DOB (Daerah Otonomi Baru) Papua. Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengatakan, dukungan…

Ilustrasi tenaga kerja konstruksi

Jumat, 01 Juli 2022 - 11:05 WIB

Tahun 2022-2023, Kementerian PUPR Perbanyak Program Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi Vokasional

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus melakukan pelatihan dan sertifikasi pada tenaga kerja konstruksi guna meningkatkan kompetensi…

KSP Indosurya

Jumat, 01 Juli 2022 - 11:05 WIB

Sah! KSP Indosurya Berstatus Koperasi dalam Pengawasan Khusus

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) akan menetapkan KSP Indosurya dalam status Koperasi Dalam Pengawasan Khusus menyusul belum tuntasnya proses pembayaran kewajiban terhadap anggota serta…

Kartu Emas Pegadaian Raih Penghargaan Inewsmaker Awards 2022

Jumat, 01 Juli 2022 - 10:48 WIB

Kartu Emas Pegadaian Raih Penghargaan Inewsmaker Awards 2022

PT Pegadaian meraih penghargaan Inewsmaker Awards 2022 untuk kategori Innovation of Marketing, Product and Services dari Inews TV yang diserahkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di…

Jelang Kurban, Dompet Dhuafa Jawa Tengah Siapkan 1.713 Domba

Jumat, 01 Juli 2022 - 10:35 WIB

Jelang Kurban, Dompet Dhuafa Jawa Tengah Siapkan 1.713 Domba Berkualitas

Menghadapi moment Idul Adha 2022 ini, Dompet Dhuafa Jawa Tengah telah menyiapkan 1.713 domba berkualitas untuk Program Tebar Hewan Kurban hal ini dijabarkan pada saat Konferensi Pers Kamis,…