INDUSTRY.co.id - Jayapura- Menyikapi perkembangan penanganan insiden tertembaknya Pendeta Yeremia Zanambani, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Herman Asaribab telah memerintahkan Danrem 173/PVB Brigjen TNI Iwan Setiawan dan Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Ardian Triwasana untuk melaksanakan investigasi di Distrik Hitadipa Kab. Intan Jaya.
“Tim sudah berangkat sejak Hari Minggu langsung ke Distrik Hitadipa Kab. Intan Jaya untuk melaksanakan pendalaman dan investigasi terhadap insiden tertembaknya Pendeta Yeremia Zanambani,” ujar Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Arm Reza Nur Patria.
Pimpinan Kodam XVII/Cenderawasih menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Pendeta Yermia Zanambani yang tertembak di Distrik Hitadipa Kab. Intan Jaya.
“Kita doakan bersama semoga Almarhum Pendeta Yermia Zanambani diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan semoga situasi di Kab. Intan Jaya semakin kondusif, sehingga pembangunan dapat dilanjutkan,” tambah Kapendam.
Secara terpisah Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Paulus Waterpauw dalam pertemuan di Mapolda Papua hari Selasa (22/9) menyebut aksi penembakan – dan beberapa gangguan keamanan dua minggu terakhir – sebagai “upaya propaganda yang dilakukan mengingat sedang digelarnya Sidang Umum PBB.” “Kita semua paham tentang itu, jadi ada beberapa pihak yang mencoba mendramatisasi kejadian tersebut,” tegas Paulus.
Sementara itu Amnesty International Indonesia hari Selasa (22/9/2020) menyerukan aparat untuk mengusut tuntas kasus penembakan ini. “Penembakan ini lagi-lagi menunjukkan kegagalan negara untuk menghadirkan perdamaian di Papua. Dari awal tahun, sudah ada setidaknya 15 kasus penembakan di luar hukum di sana. Kapan orang Papua bisa bebas untuk hidup tenang?,” ujar Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dalam pernyataan tertulis kepada VOA.
Amnesty International Indonesia menyatakan sepanjang tahun 2020 ini telah terjadi 15 kasus pembunuhan di luar hukum, dengan jumlah korban 22 orang. Lima diantaranya terjadi dalam tiga bulan terakhir ini. “Polisi dan militer sebagian besar terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia ini,” tegas pernyataan itu
