Sepakat! Pelaksanaan Pilkada Tetap Dilangsungkan 9 Desember 2020

Oleh : Krishna Anindyo | Selasa, 22 September 2020 - 09:15 WIB

Pilkada 2020 (Foto Dok PR)
Pilkada 2020 (Foto Dok PR)

INDUSTRY.co.id - Jakarta – Berbicara tentang tahapan yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam kesimpulan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua DKPP RI, di Gedung Parlemen, Senayan.

"Dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Covid 19, Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk segera merevisi PKPU Nomor 10 tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan Pilkada dalam kondisi bencana non alam," ucap politisi Fraksi Partai Golkar melalui keterangan yang diterima redaksi pada Selasa (22/9).

Khususnya ditekankan pada pengaturan, untuk melarang pertemuan yang melibatkan massa banyak dan atau kerumunan seperti rapat umum, konser, arak-arakan, dan lain-lain.  Selain itu juga untuk mendorong terjadinya kampanye melalui media daring.

Juga mewajibkan penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye.

Penegakan disiplin dan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Disamping itu juga untuk pengaturan tata cara pemungutan suara, khususnya untuk pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19. Serta untuk pengaturan rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui e-rekap.

"Berdasarkan penjelasan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu dan DKPP tentang rumusan dan langkah-langkah penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020, Komisi II DPR RI meminta agar kelompok kerja yang telah dibentuk bersama antara Bawaslu, KPU, DKPP, Kemendagri, TNI, Satuan Tugas Covid-19, Kejaksaan dan Kepolisian diintensifkan terutama dalam tahapan yang berpotensi terjadinya pelanggaran," paparnya.

Adapun tahapan yang berpotensi pelanggaran yang dimaksud itu antara lain adalah tahapan penetapan pasangan calon, tahapan penyelesaian sengketa calon, tahapan pengundian nomor urut, tahapan kampanye, tahapan pemungutan dan penghitungan suara, serta tahapan penyelesaian sengketa hasil.

"Melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP bersepakat untuk meminta penjelasan secara rinci, terukur dan berkelanjutan kepada Satgas Penanganan Covid-19 tentang status zona dan resiko Covid-19 pada setiap daerah yang menyelenggarakan Pilkada untuk mengantisipasi munculnya klaster baru Covid-19," pungkasnya.

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Perkebunan kopi

Minggu, 25 Oktober 2020 - 17:19 WIB

Komitmen Tingkatkan Produksi Kopi, Kementan Terus Kembangkan Inovasi

Asep Sukarna, salah satu petani kopi di Kabupaten Bandung Barat mengatakan penyediaan bibit unggul kopi seyogyanya memperhatikan kesesuaian dengan karakter daerah masing-masing.

Kejahatan Siber (Foto Dok Jatim Times)

Minggu, 25 Oktober 2020 - 17:00 WIB

Lima Perubahan Paradigma Keamanan Siber

Dengan menerapkan empati pada solusi digital, perusahaan bisa menjadi lebih inklusif. Dalam keamanan siber, itu berarti membangun solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kelompok di keadaan…

Wisuda President University 2020

Minggu, 25 Oktober 2020 - 16:35 WIB

Wisuda President University 2020: Peluang Unik di Tengah Pandemi Covid-19

Era Industri 4.0 yang dipicu oleh perkembangan teknologi menawarkan banyak peluang baru. Namun, untuk bisa merebut peluang tersebut, kita dituntut bukan hanya harus mampu menguasai teknologi,…

CIMB Niaga - foto IST

Minggu, 25 Oktober 2020 - 16:00 WIB

CIMB Niaga Salurkan Program Beasiswa Periode 2020-2022

Program Beasiswa CIMB Niaga 2020-2022 di masa pandemi ini, diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mahasiswa agar tetap dapat melanjutkan studi tanpa terkendala biaya. Hal ini juga…

Anies Baswedan

Minggu, 25 Oktober 2020 - 15:50 WIB

Anies Resmi Perpanjang PSBB Transisi Hingga 8 November 2020; Catat! Bukan Berarti Longgar

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi Jakarta hingga 8 November 2020. Keputusan ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan kasus corona…