Promosi Pariwisata Harus Perhatikan Terkait Pelestarian Lingkungan

Oleh : Herry Barus | Kamis, 03 September 2020 - 08:00 WIB

Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. (Foto: Inyong Lani)
Desa Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. (Foto: Inyong Lani)

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Isu lingkungan ternyata belum diterapkan dalam promosi pariwisata nasional. Padahal, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan, ini penting di masa pemulihan pariwisata. Selama ini, kampanye Pemerintah hanya pada protokol kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

 “Dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2021, (Pemerintah) belum memasukkan (isu) lingkungan. sehingga mestinya menjadi kebersihan, keamanan, dan lingkungan," ungkap Agustina saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio beserta jajaran, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2020).

 Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, semangat lingkungan dalam penerapan protokol di destinasi wisata belum dikomunikasikan secara baik di internal Pemerintah. Padahal, substansi ini sering disampaikan Komisi X dalam rapat dengan Kemenparekraf. "Kami mengingatkan kembali bahwa Kemenparekraf dalam pembahasan RKA K/L tahun 2021 harus memperhatikan rekomendasi Panja Pemulihan Pariwisata," harapnya, seperti dilansir Laman DPR.

 Sementara itu pada bagian lain, Agustina menyinggung juga arah kebijakan pariwisata Indonesia yang meliputi pemulihan pariwisata melalui pengembangan destinasi super prioritas, pengembangan aspek 3A (atraksi, aksebilitas, dan amenitas), serta peningkatan 2P (promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta).

Komentar Berita

Industri Hari Ini

Mantan Juru Bicara Badan Intelijen Negara (BIN) Muchyar Yara

Selasa, 20 Oktober 2020 - 07:00 WIB

Gerakan Kritisi terhadap Pemerintahan Meningkat

Gerakan mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi nampaknya semakin membesar, ditambah lagi yang terakhir dengan disahkannya UU Cipta Kerja

Revisi UU Otonomi Khusus Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:30 WIB

Revisi UU Otonomi Khusus Harus Mampu Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat Papua

Revisi UU Otsus yang dilakukan pemerintah bersama DPR RI dilakukan untuk memastikan Papua dan Papua Barat tetap mendapatkan dana otonomi khusus. Sekaligus memastikan pembangunan tetap meningkat.…

Presiden Jokowi

Selasa, 20 Oktober 2020 - 06:00 WIB

Akhir Oktober Libur Panjang, Tetap Waspada Covid-19

Disampaikan Presiden, pasca libur panjang beberapa bulan lalu, terjadi lonjakan kasus COVID-19. Ia mengingatkan agar hal sebut tidak terjadi pada libur panjang dan cuti bersama pada akhir bulan…

Dayonmarhanlan XII Pontianak Laksanakan Tatap Muka Pertama

Selasa, 20 Oktober 2020 - 05:30 WIB

Dayonmarhanlan XII Pontianak Laksanakan Tatap Muka Pertama

Tujuan diselenggarakannya Entry Briefing adalah sebagai ruang untuk memperkenalkan diri sebagai pejabat Danyonmarhanlan XII yang baru, menyampaikan rencana pembinaan dan operasi Yonmarhanlan…

345 Bintara dan Tamtama Remaja Perkuat Korps Baret Ungu

Selasa, 20 Oktober 2020 - 05:00 WIB

345 Bintara dan Tamtama Remaja Perkuat Korps Baret Ungu

Bintara dan Tamtama Remaja tersebut resmi menyandang Baret Ungu Korps Marinir, setelah disematkannya baret pada Upacara Pembaretan yang dipimpin langsung oleh Komandan Korps Marinir (Dankormar)…