DKI Jakarta, Provinsi dengan Tingkat Literasi Keuangan Tertinggi dan Pemilik Asuransi Kesehatan Terbanyak

INDUSTRY.co.id, Jakarta-Literasi keuangan dapat diartikan sebagai sebuah kecakapan untuk menggunakan keterampilan serta pengetahuan dalam mengelola sumber daya keuangan, secara efektif dan efisien demi memelihara kesejahteraan dalam hidup. Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan diukur berdasarkan sektor-sektor jasa keuangan, yakni perbankan, perasuransian, dana pensiun, pasar modal, lembaga pembiayaan, pergadaian, dan lembaga keuangan mikro.

Berdasarkan riset Lifepal.co.id, tingkat literasi keuangan di Survei Nasional Literasi Keuangan (SNLK) yang dirilis OJK memang meningkat. Tetapi, tingginya literasi keuangan di sebuah provinsi tidak selalu menunjukkan indikasi banyaknya warga yang memiliki asuransi kesehatan di provinsi yang bersangkutan.

Berikut adalah paparan Lifepal mengenai pengaruh tingkat literasi keuangan terhadap kepemilikan asuransi kesehatan di tiap provinsi di Indonesia.

DKI Jakarta, Provinsi dengan tingkat literasi keuangan tertinggi dan pemilik asuransi kesehatan terbanyak

 

Berdasarkan data “Persentase Penduduk di Daerah Perkotaan dan Perdesaan yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Jaminan Kesehatan, 2019,” yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pemilik asuransi kesehatan swasta di Jakarta mencapai 3,12% dari total penduduk Jakarta.

Bisa dikatakan bahwa jika jumlah penduduk Jakarta berjumlah 10.557.810 (menurut data BPS 2018-2019), maka total pemilik asuransi swasta di Jakarta mencapai 329.403. Itu artinya satu dari 32 orang di Jakarta memiliki asuransi.

Di Maluku, dari 5.000 penduduk, hanya satu orang yang memiliki asuransi kesehatan swasta

Secara literasi keuangan, Maluku bukanlah provinsi dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Indeks literasi keuangan Provinsi Maluku adalah 36,48%, dan berada di urutan ke 14 dari paling bawah ranking tersebut.

Meski demikian, dalam tingkat kepemilikan asuransi kesehatan swasta di Maluku berada di posisi terbawah.

Dengan total kepemilikan asuransi kesehatan swasta sebesar 0,02% persen dari total penduduk yang diproyeksikan 1.802.870 jiwa, maka total pemilik asuransi di provinsi ini adalah 360.574. Itu artinya, hanya satu dari 5.000 orang di Maluku yang memiliki asuransi kesehatan swasta.

Terendah dalam literasi keuangan, tapi NTT bukan yang paling buncit dalam kepemilikan asuransi

Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi provinsi dengan tingkat literasi keuangan terendah di Indonesia. Diketahui bahwa tingkat literasi keuangan di provinsi tersebut adalah 27,82%.

Namun, tingkat kepemilikan asuransi Provinsi NTT adalah 0,20%, sama dengan Gorontalo, dan berada di atas Sulawesi Barat, dan Maluku. Hal ini menunjukkan bahwa dengan proyeksi penduduk sebesar 5.456.203 jiwa, maka, hanya satu dari 500 penduduk Gorontalo yang memiliki asuransi kesehatan swasta.

Tingkat literasi keuangan provinsi tidak selalu mempengaruhi tingginya tingkat kepemilikan asuransi kesehatan swasta

Perasuransian menjadi komponen dari SNLK yang dirilis OJK. Fenomena tingginya literasi keuangan di Jakarta memang diikuti pula dengan banyaknya masyarakat yang memiliki asuransi.

Namun hal ini menunjukkan bahwa fenomena seperti yang terjadi di Jakarta tidak selalu terjadi di setiap provinsi lainnya.

Jakarta memang nomor satu untuk kepemilikan asuransi, diikuti oleh Bali dan Banten di posisi kedua. Namun, dalam hal literasi keuangan, Bali justru berada di posisi 14, sedangkan Banten ada di posisi 12.

Data membuktikan bahwa tingkat literasi keuangan yang tinggi tidak menjamin tingginya kepemilikan asuransi kesehatan swasta di suatu wilayah. Ternyata masih banyak faktor yang mempengaruhi kepemilikan asuransi di setiap provinsinya, yang belum dilakukan risetnya oleh Lifepal.co.id, seperti jumlah kantor pemasaran asuransi dan indeks inklusi keuangan tiap provinsi.

Catatan penulis: Untuk membuat laporan ini, Lifepal.co.id menganalisa data dari Profil Statistik Kesehatan yang dipublikasikan BPS tahun 2019. Adapun asuransi kesehatan swasta yang dimaksud adalah bukan asuransi dari perusahaan tempat bekerja atau asuransi karyawan.  Data mengenai tingkat literasi keuangan antar provinsi didapat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).